#tanah

Rabu , 23 Nov 2022, 23:32 WIB

Penyalahgunaan Izin Lahan Ditindak Tegas

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyebut menindak tegas penyalahgunaan izin lahan. Baik itu tanah kesultanan, tanah kadipaten, maupun tanah kelurahan atau tanah kas desa (TKD). Hal tersebut disampaikan Sekda...

Rabu , 23 Nov 2022, 12:02 WIB

Belasan TKD di DIY Pemanfaatannya tak Sesuai Izin

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (PTR) DIY, Krido Suprayitno mengatakan, ada belasan tanah kas desa/kelurahan (TKD) yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Hal ini diketahui dari pengawasan yang dilakukan terhadap pemanfaatan TKD. Krido menuturkan, pengawasan pemanfaatan TKD dari 2019 hingga 2022 sudah dilakukan dengan menyasar 70 kelurahan di DIY. Dari 70 kelurahan yang sudah diawasi...

Jumat , 11 Nov 2022, 03:23 WIB

Reforma Agraria Dinilai Gerakkan Sektor UMKM

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA --Reforma agraria dinilai bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat...

Jumat , 04 Nov 2022, 19:43 WIB

Percepat Program Pendaftaran Tanah, Kementerian ATR/BPN - PNM Bersinergi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian...

Sabtu , 15 Oct 2022, 21:23 WIB

Wamen ATR/BPN: Jokowi Sangat Layak Mendapatkan Nobel Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Wakil Menteri ATR/BPN menegaskan bahwa sertifikasi asset...

Ilustrai rumah susun. Relawan Anies mendorong pemerintah menyediakan rumah layak untuk warga

Sabtu , 24 Sep 2022, 08:04 WIB

Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional, Relawan Anies: Banyak Warga Tak Punya Rumah

Sabtu , 17 Sep 2022, 12:12 WIB

Menteri Hadi Minta Warga Gili Trawangan Gunakan HGB Tingkatkan Ekonomi

Wamen ATR, Raja Juli Antoni mengunjungi Wali Nangroe Aceh Darussalam.

Ahad , 14 Aug 2022, 21:49 WIB

Bertemu Wali Nanggroe, Wamen ATR BPN: Perdamaian Butuh Keadilan dan Kesejahteraan

Menteri Agraria Tata Ruang / Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto (kanan).

Selasa , 26 Jul 2022, 19:26 WIB

Menteri ATR/BPN: Pendaftaran Tanah Sudah Rampung 74,8 Persen

Senin , 11 Jul 2022, 21:41 WIB

Bupati: Program PTSL di BPN Kudus Baru Mencapai 5 Persen

Kepala Kantor ATR/BPN Kota Bandung, Andi Kadandio Alepuddin (kiri) dan Jurnalis Republika, Rahmad Santosa

Rabu , 16 Mar 2022, 08:59 WIB

BPN Kota Bandung: Ayo Sertifikasi Tanah

Ahad , 13 Mar 2022, 23:51 WIB

Kolaborasi Tanah Untuk Dhuafa

Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko menyerahkan Sertifikat Redistribusi di Dusun Kekep, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Kamis (20/1/2022).

Jumat , 21 Jan 2022, 04:13 WIB

Pemkot Batu Serahkan 138 Sertifikat Redistribusi Tanah

Jumat , 14 Jan 2022, 06:50 WIB

Apakah Lahan tidak Produktif Harus Dizakati?

Muhammadiyah memberikan catatan terkait niat konsesi lahan oleh pemerintah. Ilustrasi lahan

Senin , 27 Dec 2021, 21:35 WIB

Konsesi Lahan untuk Ormas Islam, Ini Saran Muhammadiyah

Pembahasan isu tanah rakyat di Muktamar NU berangkat dari ketimpangan. Ilustrasi warga menggarap lahan

Jumat , 17 Dec 2021, 22:10 WIB

Muktamar ke-34 NU Kaji Pengambilan Negara Atas Tanah Rakyat

Jumat , 27 Aug 2021, 05:04 WIB

14 Bidang Aset Tanah Diserahkan Pemkot ke Pemkab Tangerang

Ciptakan Kepastian Hukum, BPN Berantas Mafia Tanah

Ilutrasi. (Foto: SG) JAKARTA, Retizen - Usaha menciptakan kepastian hukum hak atas tanah terus dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui program tersebut, Kementerian ATR/BPN mampu menerbitkan sertipikat tanah di atas 5 juta sejak tahun 2017 dan hal ini terus dikebut guna mencapai target besar di tahun 2025...

Petugas BPBD Kabupaten Cianjur mengecek --Bencana pergerakan tanah melanda Desa Rawabelut Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur,

Rabu , 10 Feb 2021, 06:41 WIB

Pergerakan Tanah di Cianjur, Jalan dan Rumah Warga Terdampak

Investasi bisa dilakukan dengan berbagai cara

Senin , 18 Jan 2021, 06:40 WIB

Perlukah Beli Tanah Kavling untuk Investasi?

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan selain sandang dan pangan, kebutuhan papan juga menjadi kebutuhan pokok rakyat yang telah dijamin dalam konstitusi. Pasal 27 ayat 2 konstitusi secara jelas menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kamis , 19 Nov 2020, 18:51 WIB

Bamsoet Minta PPAT Permudah Pengurusan Akta Tanah

Deretan rumah di Cibarengkok Pengasinan, Bogor, Jawa Barat (ilustrasi). Properti dengan harga kurang dari Rp300 juta masih menjadi permintaan tertinggi di kuartal ketiga tahun ini.

Selasa , 20 Oct 2020, 13:07 WIB

Peminat Properti Harga Kurang dari Rp 300 Juta Masih Tinggi

Rumah Zakat telah menggarap 7 hektar lahan wakaf di Desa Cikadondong, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten untuk kebun kelapa aromatik (Thailand) sejak tahun 2019. Saat ini, 1.133 pohon kelapa aromatik telah ditanam, dan tak hanya itu, ada juga tanaman sereh wangi dan petai gobang.

Rabu , 05 Aug 2020, 13:28 WIB

Rumah Zakat Gunakan Lahan Wakaf Bagi Kebun Kelapa Aromatik

Program Prioritas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang akan terus digencarkan sampai dengan tahun 2025.

Senin , 02 Mar 2020, 22:34 WIB

PTSL Terus Bergulir Mendaftarkan Tanah di Indonesia .

Selasa , 22 Oct 2019, 16:00 WIB

Pemkot Depok Dapat Tambahan Target dari KPK

Selasa , 24 Sep 2019, 16:50 WIB

800 Ribu Bidang Tanah di Majalengka Belum Miliki Sertifikat

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/8).

Selasa , 20 Aug 2019, 16:35 WIB

JK Panggil Menteri Rapat Bahas RUU Pertanahan

Sosialisasi PTSL di KBB Mandek di Tingkat Bawah

Sabtu , 10 Aug 2019, 19:39 WIB

Sosialisasi Pertanahan di Bandung Barat Mandek

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany

Jumat , 25 Jan 2019, 16:37 WIB

Sebanyak 36 Ribu Bidang Tanah di Tangsel Belum Bersertifikat

Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Mohammad Nuh.

Rabu , 28 Nov 2018, 02:28 WIB

BWI: Potensi Wakaf Lahan dan Uang Besar, Sayang tak Optimal

Kamis , 22 Mar 2018, 06:02 WIB

Inti Reforma Agraria adalah Redistribusi Tanah

Ketua Dewan Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin

Rabu , 21 Mar 2018, 23:00 WIB

Kementerian Agraria Dinilai Hanya Laporkan Legalisasi Saja

Senin , 11 Sep 2017, 18:22 WIB

Tanah di Jawa Barat yang Bersertifikat Baru 32 Persen

Ahad , 02 Oct 2016, 21:16 WIB

Keresahan Sekeluarga di Jembrana yang Tanahnya Dibuldoser Pemkab

Perbankan Sulut Keluhkan Tingginya Tarif Notaris

REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Perbankan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengeluhkan tarif notaris yang cukup tinggi sehingga membuat biaya menjadi lebih besar."Perbankan mengeluhkan karena setiap menyalurkan kredit ada biaya yang telah dipatok oleh notatis yakni sebesar 1,5 persen dari total kredit," kata Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut Peter Jacobs saat pertemuan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw dengan kalangan perbankan...

Jumat , 08 Jan 2016, 11:00 WIB