REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa (UE) pada hari Senin (22/7) mengeluarkan desakan bagi pembebasan presiden Mesir terguling Muhammad Mursi. Termasuk desakan agar Mesir melakukan pemilihan demokratis di negara tersebut sesegera mungkin.

Mursi ditahan di sebuah fasilitas militer yang tidak diketahui sejak tentara Mesir mencopot jabatannya pada 3 Juli lalu dan membekukan undang-undang dasar, menyusul terjadinya unjuk rasa di jalanan terhadap kepemimpinannya. Pihak militer mengatakan Mursi ditahan demi keamanan dirinya sendiri.

Pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels mengeluarkan pernyataan yang diiringi dengan daftar prioritas untuk Mesir, termasuk diakhirinya penahanan bermotif politik serta pembebasan semua tahanan politik, salah satunya Mursi.

Keluarga Mursi pada Senin mengatakan pihaknya akan mengambil jalan hukum terhadap militer, yang mereka tuduh telah menculik presiden pertama Mesir yang terpilih secara demokratis itu.

Para pendukung dan penentang Mursi terlibat dalam bentrokan di pusat Kairo pada hari Senin dan televisi pemerintah mengatakan satu orang tewas dalam insiden tersebut.

"Mesir harus segera bergerak menuju proses peralihan yang demokratis dan melibatkan semua pihak, termasuk dengan menyelenggarakan pemilihan demokratis dalam waktu dekat," kata para menteri luar negeri UE.

UE juga mendesak pihak berwenang sementara di Mesir mengambil langkah darurat untuk menangani tantangan-tantangan serius di bidang ekonomi dan sosial yang dihadapi negara itu serta berhubungan kembali dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

Uni Eropa menghindarkan penggunaan kata "kudeta" untuk menggambarkan apa yang terjadi di Mesir. Namun, para menteri mengatakan hari Senin bahwa kekuatan-kekuatan bersenjata seharusnya tidak ikut campur dalam peranan politik dalam sebuah demokrasi.

Mereka mengimbau diwujudkannya peralihan yang memungkinkan terjadinya pengalihan kekuasaan kepada pemerintah yang dipimpin kalangan sipil dan dipilih secara demokratis.

Ikuti Whatsapp Channel Republika