REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Koalisi Kelompok yang dipimpin Institut untuk Hak Asasi Manusia Kairo menuntut Menteri Dalam Negeri Mesir Mohamed Ibrahim untuk mundur. Dilansir dari Al Jazeera, mereka mengkritik aksi dan rekam jejak Mohamed Ibrahim bahkan sebelum terjadi pertumpahan darah.

Koalisi Kelompok HAM mengatakan, sampai saat ini belum ada pertanggungjawaban dari siapa pun atas kejahatan yang terjadi, termasuk oleh Muhammad Mursi atau Presiden Adly Mansour. Namun, mereka meminta Ikhwanul Muslimin menahan diri dari aksi kekerasan.

Sementara itu, dikutip Anadolu News, Adly Mansour bertemu dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Mereka membahas perkembangan terbaru di Mesir dan dukungan bagi warga Palestina. Pemimpin Palestina ini juga berharap melakukan pembicaraan dengan Perdan Menteri Hazem al Biblawi.

Sebuah sumber Palestina menyatakan, Abbas akan membahas situasi warga Palestina di Mesir dengan para pejabat. Ini mengingat kritik media terhadap gerakan Hamas Palestina yang dituduh ikut campur dalam urusan Mesir.

Sebelumnya, anggota biro politik gerakan perlawanan Hamas, Dr Musa Abu Marzuq membantah isu yang menyebutkan adanya personel Brigade Izzuddin Al Qossam, sayap militer Hamas, di lapangan Rabiah Al-Adawiyah, Kairo, Mesir. Bantahan itu disampaikan melalui akun Facebook-nya.

"Tidak ada Palestina mau pun Hamas, apalagi Al Qossam, di lapangan Rabiah Al-Adawiyah atau di tempat lainya di Mesir," kata Abu Marzuq seperti dikutip situs Pusat Informasi Palestina.

Abu Marzuq juga membantah sejumlah laporan yang menyebutkan Hamas mengirimkan instruksi kepada anggotanya di Al Qossam agar menarik diri dari lapangan Al-Aqdawiyah. "Kabar itu hanya kedustaan, tidak benar sama sekali," kata dia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika