Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan, pihaknya tengah melakukan evaluasi secara menyeluruh mengenai kebijakan cleansing atau penataan guru honorer. Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi persoalan kebijakan cleansing guru honorer, yang mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan.
"Kami sangat memahami bahwa kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan bagi para guru honorer. Komisi X DPR RI sedang melakukan evaluasi menyeluruh untuk memahami dampak penuh dari kebijakan ini," kata Hetifah di Jakarta, belum lama ini.
Politikus Partai Golkar tersebut pun mengatakan, Komisi X DPR mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk segera memberikan penjelasan atas persoalan tersebut. Hetifah menyayangkan pemutusan kontrak ratusan guru honorer tanpa solusi alternatif itu.
Menurut dia, hal tersebut menunjukkan kurangnya koordinasi dan perencanaan yang matang antara pemerintah pusat dan daerah. Hetifah lalu menekankan kehadiran dialog yang konstruktif antara semua pihak terkait.
"Selain itu, saya sangat prihatin dengan penggunaan kata cleansing ini karena mengandung konotasi negatif, seakan-akan para guru honorer ini sesuatu yang harus dibersihkan dan dihilangkan, padahal mereka adalah guru-guru kita juga yang harusnya diperjuangkan kesejahteraannya," ujarnya.
