
Rabu , 20 Mar 2024, 22:22 WIB
Tak Lolos DPR, PPP Tuding Dirugikan Akibat Dugaan Penggelembungan Suara Partai Lain

Kamis , 14 Mar 2024, 17:20 WIB
Baidowi: Insya Allah PPP Kembali ke Parlemen

Senin , 11 Mar 2024, 20:21 WIB
Caleg Datangi Lokasi PSU Kuala Lumpur, Ini Respons Bawaslu

Kamis , 07 Mar 2024, 13:34 WIB
Fraksi PPP Imbau Hak Angket Jangan Hanya Jadi Bunga Demokrasi

Kamis , 07 Mar 2024, 12:19 WIB
Fraksi PPP DPR Sedang Inventarisasi dan Kaji Pengajuan Hak Angket

Selasa , 05 Mar 2024, 15:21 WIB
PPP Mengaku Belum Rapatkan Usulan Hak Angket Pemilu 2024

Selasa , 05 Mar 2024, 15:03 WIB
PPP Usulkan Ambang Batas Parlemen 2,5 Persen

Kamis , 29 Feb 2024, 13:09 WIB
Ketua DPP: Ucapan Sandiaga Ingin Gabung Pemerintah Bukan Atas Nama PPP

Rabu , 21 Feb 2024, 15:46 WIB
Fraksi PPP Kaji Usulan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Rabu , 07 Feb 2024, 08:11 WIB
DPR Sepakati Revisi UU Desa: Masa Jabatan Kades 8 Tahun, Maksimal 2 Periode

Ahad , 31 Dec 2023, 08:53 WIB
Punya 21 Program Unggulan, Ganjar: Menang adalah Pilihan!

Sabtu , 30 Dec 2023, 20:47 WIB
DPP akan PAW Kader PPP yang Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran

PPP Sebut Dana Abadi Pesantren Bukan Program Baru
REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Sekretaris Fraksi PPP DPR RI, Achmad Baidowi, menanggapi soal Dana Abadi Pesantren yang jadi salah satu program yang ditawarkan pasangan capres-cawapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan bahwa program tersebut bukanlah program baru. "Bahwa Dana Abadi Pesantren bukanlah program baru melainkan merupakan program pemerintah yang sudah berjalan sebagaiamana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun...

Senin , 29 May 2023, 06:29 WIB
Anggota Komisi VI DPR Minta Dilibatkan dalam Bursa Komoditas Minyak Sawit Mentah

Rabu , 22 Mar 2023, 17:39 WIB
PPP Umumkan SK Pengesahan Juru Bicara Partai Jelang Pemilu 2024

Senin , 27 Feb 2023, 18:10 WIB
Baidowi: Erick Thohir Punya Kedekatan Emosional dengan PPP

Rabu , 22 Feb 2023, 08:34 WIB
Ketua PPP: Saat PKB Jeblok di Pemilu 2009, Kita tidak Meremehkan

Selasa , 21 Feb 2023, 14:53 WIB
Disindir Soal Perolehan Kursi, PPP: Kami tak Pernah Usik dan Remehkan PKB

Rabu , 25 Jan 2023, 09:29 WIB
Ketua PPP: Informasi Bakal Ada Reshuffle Makin Menguat

Rabu , 28 Dec 2022, 16:58 WIB
Bantah Sandiaga Bergabung, PPP: tak Ada Niat Membajak

Selasa , 13 Sep 2022, 13:59 WIB
DPP PPP: Mardiono dan Suharso Sudah Berkomunikasi

Selasa , 23 Aug 2022, 14:02 WIB
Baleg Sebut Perbaikan UU Cipta Kerja Tunggu Kesepakatan Fraksi

Selasa , 23 Aug 2022, 13:32 WIB
Baleg: Ada Wacana Revisi UU Kepolisian

Senin , 30 May 2022, 19:57 WIB
Baleg Setujui Harmonisasi RUU Papua Barat Daya

Selasa , 24 May 2022, 12:33 WIB
PPP: Apa Bukti Istana Terlibat Pembentukan KIB?

Fraksi PPP Kritisi Aturan Tentang Penetapan Kawasan Hutan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI mempertanyakan sekaligus mengkritik keras diterbitkanya SK Nomor 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tertanggal 5 April 2023 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) pada sebagian hutan negara yang berada pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. SK tersebut lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya...

Kamis , 14 Oct 2021, 18:43 WIB
PPP Tertarik Bentuk Poros Ketiga dengan Nasdem dan PAN

Selasa , 14 Sep 2021, 17:01 WIB
PPP: Perpres 82/2021 Bukti Negara Jaga Pesantren

Rabu , 28 Jul 2021, 17:37 WIB
F-PPP tidak akan Gunakan Fasilitas Isoman DPR di Hotel

Ahad , 18 Jul 2021, 07:36 WIB
Legislator Pertanyakan Sisa Dosis Vaksin yang Belum Terserap

Selasa , 22 Jun 2021, 07:48 WIB
F-PPP: Kebijakan Penanganan Covid-19 Harus Sama

Ahad , 20 Jun 2021, 14:29 WIB
Pemerintah Diharap Tegas Koordinasi Penanganan Covid-19

Kamis , 06 May 2021, 13:04 WIB
FPPP: Hormati Putusan MK Terkait Syarat Verifikasi Parpol

Rabu , 31 Mar 2021, 05:38 WIB
Baleg DPR RI Sudah Bahas 6 RUU dalam Prolegnas Prioritas

Kamis , 28 Jan 2021, 07:29 WIB