#efisiensi-anggaran

Sejumlah pasien melakukan cuci darah di Klinik Hemodialisis Tidore, Jakarta.

Rabu , 12 Mar 2025, 22:25 WIB

Komunitas Pasien Cuci Darah Khawatirkan Pergantian Merek Obat Transplantasi Ginjal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir menyoroti ketersediaan obat imunosupresan (Takrolimus) yang stabil dan berkelanjutan. Takrolimus mempunyai indikasi untuk pencegahan rejeksi/penolakan organ setelah...

Rabu , 12 Mar 2025, 15:23 WIB

Ini Kata Ekonom Terkait Arah Kebijakan Fiskal Pemerintahan Prabowo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengkritisi kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai menjadi kurang terarah. Pasalnya, menurut analisisnya, sasaran Prabowo yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 tidak selaras dengan Instruksi Presiden (Inpres) dan Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan mengenai efisiensi anggaran. Awalil menjelaskan, rencana efisiensi anggaran tahun 2025 diperintahkan dalam Inpres Nomor 1...

Rabu , 12 Mar 2025, 07:04 WIB

Penghematan Belanja Tidak Direncanakan Sebelumnya?

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Awalil Rizky, Ekonom Bright Institute Rencana efisiensi anggaran tahun...

Selasa , 11 Mar 2025, 17:19 WIB

Efesiensi Anggaran, Umat Muslim Diajak Terapkan Gaya Hidup Sederhana pada Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah sedang mengetatkan anggaran belanja negara dengan...

Selasa , 11 Mar 2025, 14:08 WIB

Efisiensi Anggaran Capai Rp 5 Triliun, Jabar Aloksikan ke Jalan Mulus Hingga Ruang Kelas

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Permasalahan banjir hingga sampah saat ini masih dikeluhkan warga...

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berdialog dengan massa aksi saat aksi bertajuk Indonesia Gelap di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD lantaran dinilai tidak efektif dan akan mengganggu kerja di sektor lainnya terutama sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, massa aksi juga menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, menolak Revisi Undang-Undang Minerba dan menghapus fungsi Dwifungsi ABRI.

Selasa , 11 Mar 2025, 07:30 WIB

Efisiensi Anggaran Versi Prabowo

Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid (tengah) saat menjadi keynote speaker dalam diskusi rutin Fraksi PKB DPR RI bertajuk

Jumat , 07 Mar 2025, 10:50 WIB

PKB Wanti-Wanti Pelaksanaan Mudik Harus Tetap Aman dan Nyaman di Tengah Efisiensi Anggaran

Rabu , 05 Mar 2025, 17:19 WIB

Brantas Abipraya Ungkap Terdampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyentil para kepala daerah agar tak menempatkan banyak orang sebagai protokoler.

Rabu , 05 Mar 2025, 17:11 WIB

Ketua KPK Sentil Kepala Daerah: Kurangi Protokoler!

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyoroti dampak pemotongan anggaran. (ilustrasi)

Rabu , 05 Mar 2025, 15:37 WIB

Jelang Mudik, MTI Ingatkan Bahaya Pemotongan Anggaran terhadap Keselamatan

Anies Baswedan berswafoto bersama para jamaah Ramadan Public Lecture di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin (3/3/2025).

Rabu , 05 Mar 2025, 03:20 WIB

Ceramah di Masjid Kampus UGM, Anies Singgung 'Efisiensi'

Diskusi publik bertajuk 1 Tahun Pilpres: Brutalitas Pemotongan Anggaran dan Disorientasi Arah Pembangunan menghadirkan berbagai perspektif kritis terhadap kebijakan anggaran pemerintah, khususnya terkait program Makan Bergizi (MBG), Danantara, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta efisiensi dalam penggunaan dana negara. Acara ini digelar di Kolektif Coworking, Yogyakarta, pada Jumat (28/2/2025).

Jumat , 28 Feb 2025, 18:11 WIB

Diskusi Setahun Pilpres Hadirkan Perspektif Kritis terhadap Kebijakan Anggaran Pemerintah

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan sudah berkoordinasi dengan PHRI terkait dampak kebijakan efisiensi anggaran pada industri pariwisata. (ilustrasi)

Jumat , 28 Feb 2025, 07:29 WIB

Isu PHK Industri Hotel Akibat Efisiensi, Ini Kata Menteri Pariwisata

Senator Papua Barat, Dr Filep Wamafma, menyebutkan emotongan Dana Otsus berimbas multiefek.

Kamis , 27 Feb 2025, 18:47 WIB

Dana Otsus Terimbas Efesiensi, Senator Filep Sampaikan 4 Saran

Kamis , 27 Feb 2025, 18:31 WIB

BPK Ungkap Inefisiensi di Pemerintahan, Ini Contohnya

Warga mengendarai motor melintasi jalan desa yang rusak di Bayat, Klaten, Jawa Tengah.

Selasa , 25 Feb 2025, 20:16 WIB

Perbaikan Jalan Rusak di Jateng Jelang Lebaran Dibayangi Efisiensi Anggaran

Pameran Jogja International Furniture & Craft Fair Indonesia (JIFFINA) 2025 akan diselenggarakan pada 8-11 Maret 2025 di Jogja Expo Center (JEC) dengan mengusung tema It

Selasa , 25 Feb 2025, 19:19 WIB

Di Tengah Tantangan Efisiensi Anggaran, JIFFINA 2025 Siap Digelar

Sejumlah pekerja mengoperasikan alat berat untuk mempercepat Proyek Bendungan Bagong, Trenggalek, Jawa Timur, Jumat (31/1/2025).

Pemerintah Longgarkan Efisiensi Anggaran Infrastruktur, UMKM Konstruksi Lega

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) mengapresiasi keputusan pemerintah yang melonggarkan efisiensi anggaran sektor infrastruktur. Ketua FKJKI Andi Rukman Karumpa menyampaikan para pelaku UMKM sektor konstruksi bisa bernapas lega dengan kelonggaran kenaikan anggaran infrastruktur dari Rp 29,57 triliun menjadi Rp 50,48 triliun. "Hal ini menimbulkan kelegaan karena paket pekerjaan di Kementerian PU ada penambahan sehingga dari jumlah sekitar...

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DPD DIY mengadakan pertemuan bulanan di Jogja Tourism Training Center (JTTC), Jumat (21/2/2025) untuk membahas dampak dari kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 terhadap industri pariwisata di DIY.

Senin , 24 Feb 2025, 12:54 WIB

GIPI DIY Bahas Dampak Efisiensi Anggaran bagi Pariwisata DIY

Presiden RI Prabowo Subianto telah menetapkan komitmen dalam menjalankan program wajib belajar 13 tahun, yakni dengan memasukkan PAUD. (ilustrasi)

Ahad , 23 Feb 2025, 14:33 WIB

Ekonom: Efisiensi Anggaran Bisa Pengaruhi Program Wajib Belajar 13 Tahun

Peserta aksi dari sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Jumat (21/2/2025). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD lantaran dinilai tidak efektif dan akan mengganggu kerja di sektor lainnya terutama sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, massa aksi juga menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, menolak Revisi Undang-Undang Minerba dan menghapus fungsi Dwifungsi ABRI serta mengevaluasi program MBG. Aksi tersebut berlangsung hingga sekitar pukul 21.00 WIB, sebelum akhirnya massa membubarkan diri.

Sabtu , 22 Feb 2025, 07:00 WIB

In Picture: Nyala Api Ditengah Aksi Demo Indonesia Gelap

Wamentan, Sudaryono, menegaskan upaya efisiensi anggaran merupakan langkah strategis yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (ilustrasi)

Jumat , 21 Feb 2025, 21:00 WIB

Wamentan: Saya Pastikan dari Efisiensi ini tak Ada yang di PHK

Jumat , 21 Feb 2025, 20:08 WIB

Politisi Golkar: Aksi Mahasiswa adalah Seruan Moral yang Perlu Didengarkan

Jumat , 21 Feb 2025, 16:24 WIB

Guru Besar UMS: Jumlah Pejabat Berlawanan dengan Prinsip Efisiensi

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta.

Jumat , 21 Feb 2025, 16:14 WIB

Efisiensi Anggaran, Mensos: Bansos dan Honor Pendamping Sosial Aman Terjamin

Mantan menteri luar negeri Hassan Wirajuda

Jumat , 21 Feb 2025, 09:03 WIB

#KaburAjaDulu Ekspresi Keresahan Anak Muda, Hassan Wirajuda: Yang Tua Jangan Memperburuk

Peserta aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD lantaran dinilai tidak efektif dan akan mengganggu kerja di sektor lainnya terutama sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, massa aksi juga menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, menolak Revisi Undang-Undang Minerba dan menghapus fungsi Dwifungsi ABRI.

Kamis , 20 Feb 2025, 22:57 WIB

Demo Indonesia Gelap, Koordinator BEM SI: Pemerintah Jangan Tuli

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahenda.

Kamis , 20 Feb 2025, 21:04 WIB

Yusril Ungkap Alasan Efisiensi Anggaran: 30 Persen APBN tidak Bisa Dipertanggungjawabkan

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Istana Kepresidenan Jakarta.

Kamis , 20 Feb 2025, 20:59 WIB

Efisiensi di Kementerian HAM Disorot, Hanya Sisakan 20,5 Persen Anggaran untuk Program HAM

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan bahwa DPR RI terkena efisiensi anggaran sebesar Rp 1,3 triliun pada tahun anggaran 2025.

Kamis , 20 Feb 2025, 18:45 WIB

DPR Akui Kena Efisiensi Rp 1,3 Triliun, Kunker Bakal Dibatasi

Kamis , 20 Feb 2025, 14:01 WIB

Respons #IndonesiaGelap, Mahfud: Banyak Juga yang 'Terang'

Presiden Prabowo Subianto menerima pemberian uang bertandatangan ayahnya Soemitro Djojohadikusumo saat menjabat menkeu, usai melantik Agustina Arumsari sebagai Wakil kepala BPKP di Istana Kepresiden Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Kamis , 20 Feb 2025, 09:37 WIB

Efisiensi, Kebocoran, dan Gagap Komunikasi

Kamis , 20 Feb 2025, 06:03 WIB

Hemat Miliaran Rupiah, Kemenag Terapkan Aplikasi Pengawas Madrasah

Rabu , 19 Feb 2025, 19:51 WIB

Efisiensi, tak Ada Anggaran Perbaikan Irigasi di Cirebon

Suasana pembangunan gedung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (13/2/2025).

Hati-Hati Pangkas Anggaran Infrastruktur, Ini Konsekuensinya Menurut Ekonom

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menyatakan efisiensi anggaran yang dilakukan di bidang infrastruktur berpotensi memperlambat perekonomian nasional. Faisal menyatakan, hal itu dikarenakan pemotongan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang sebesar Rp 60,46 triliun akan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi BUMN karya maupun perusahaan yang ikut andil...

Beasiswa (ilustrasi). Efisiensi anggaran tak kurangi program beasiswa.

Rabu , 19 Feb 2025, 08:01 WIB