#jokowi-cabut-perpres-miras

Sejumlah ibu rumah tangga di kawasan Perbatasan RI-PNG yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Anti Miras dan Narkoba memberi isyarat menolak Miras dan Narkoba di Papua. (ilustrasi)

Rabu , 03 Mar 2021, 18:16 WIB

Suara Penolakan Investasi Industri Miras dari Tokoh Papua

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Meiliza Laveda, Zainur Mashir Ramadhan, Sapto Andika Candra, Iit Septyaningsih Suara penolakan terhadap izin investasi minuman keras (miras) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 diketahui justru...

Rabu , 03 Mar 2021, 17:35 WIB

Hamdan Minta Presiden Juga Larang Distribusi Miras Eceran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menilai, pencabutan aturan secara lisan soal investasi minuman keras (miras) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum cukup. Tokoh yang juga menjabat Pimpinan Pusat/Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam ini juga meminta, presiden memperhatikan distribusi miras eceran yang selama ini masih bisa ditemui. Poin soal perdagangan eceran dan kaki lima untuk miras atau minuman beralkohol...

Rabu , 03 Mar 2021, 17:21 WIB

Wagub: Lepas Saham di Perusahaam Miras Janji Kampanye Anies

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza...

Rabu , 03 Mar 2021, 16:58 WIB

BKPM Pastikan Tutup Sistem Pengajuan Investasi Miras

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan telah ...

Rabu , 03 Mar 2021, 16:53 WIB

Bea Cukai: Kontribusi Cukai Miras Meningkat Sejak 2016

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian...

Investasi minuman keras (miras) berpeluang masuk ke semua provinsi (ilustrasi)

Rabu , 03 Mar 2021, 16:45 WIB

FPKS Dukung Pemprov DKI Lepas Saham di Perusahaan Miras

Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015 Hamdan Zoelva.

Rabu , 03 Mar 2021, 16:32 WIB

Hamdan Zoelva: Pencabutan Aturan Miras Perlu Diikuti Revisi

Rabu , 03 Mar 2021, 14:57 WIB

Cabut Investasi Miras, Mahfud: Pemerintah tak Alergi Kritik

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin

Rabu , 03 Mar 2021, 14:02 WIB

DPR: Miras Lebih Banyak Bawa Hal Negatif

Rabu , 03 Mar 2021, 13:47 WIB

PWNU Jatim Minta Pemerintah Serius Awasi Peredaran Miras

Rabu , 03 Mar 2021, 13:33 WIB

Karikatur opini 'Investasi Miras'

Ketua Umum PP Salimah, Etty Praktiknyowati

Rabu , 03 Mar 2021, 13:32 WIB

Salimah Apresiasi Pencabutan Perpres Investasi Miras

Rabu , 03 Mar 2021, 07:46 WIB

Top 5 News: Demokrat Gelar KLB, Investasi Miras Batal

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus.

Rabu , 03 Mar 2021, 07:04 WIB

Politikus PAN Apresiasi Jokowi Soal Pencabutan Aturan Miras

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj (kanan) bersama Gus Miftah (kiri) saat menyampaikan konferensi pers di gedung PBNU, Jakarta, Selasa (2/3). PBNU mengapresiasi langkah pemerintah yang mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang mengatur soal investasi minuman keras. Republika/Thoudy Badai

Rabu , 03 Mar 2021, 06:40 WIB

Gus Miftah Ungkap 'Miras' yang Halal Dikonsumsi

Kekuatan dua kutub ormas Islam NU-Muhammadiyah di balik larangan investasi miras. Ilustrasi Miras

Rabu , 03 Mar 2021, 05:45 WIB

Larangan Investasi Miras dan Kekuatan Ormas Islam Arus Utama

Presiden Jokowi menyatakan mencabut lampiran soal investasi miras di perpres, Selasa (2/3)

Rabu , 03 Mar 2021, 05:17 WIB

Pengamat: Polemik Perpres Miras Jadi Pelajaran Berharga

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya terkait kerumunan massa di Petamburan, Jakarta Pusat, Senin (23/11).

Wagub: Pemprov DKI Laksanakan Aturan Pusat Terkait Miras

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan, pihaknya akan melaksanakan segala aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, khususnya terkait persoalan investasi minuman keras (miras). Riza mengatakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 tentang investasi Miras adalah keputusan terbaik. "Kami di Pemprov DKI melaksanakan undang-undang yang dibuat pemerintah pusat dan...

Terdapat oknum generasi salaf yang pernah meminum miras, Ilustrasi Miras

Rabu , 03 Mar 2021, 03:40 WIB

Tobat Jera Generasi Salaf Usai Menenggak Miras dan Dampaknya

Pengamat Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra

Rabu , 03 Mar 2021, 00:04 WIB

Yusril Minta Jokowi tak Cuma Cabut Lampiran Investasi Miras

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari

Selasa , 02 Mar 2021, 22:10 WIB

Indo Barometer: Jokowi Demokratis Cabut Perpres Miras

Selasa , 02 Mar 2021, 21:01 WIB

KSP: Penyusunan Investasi Miras Sudah Libatkan Masyarakat

Selasa , 02 Mar 2021, 20:38 WIB

Bahlil Ungkap Asal Mula Pembukaan Investasi Miras

Selasa , 02 Mar 2021, 20:15 WIB

In Picture: PBNU Apresiasi Pemerintah Cabut Perpres Investasi Miras

Selasa , 02 Mar 2021, 19:46 WIB

Wapres Nilai Izin Investasi Miras Bisa Jadi Persoalan Serius

Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini

Selasa , 02 Mar 2021, 19:24 WIB

Jazuli: Tidak Ada Kata Terlambat untuk Koreksi Kebijakan

Selasa , 02 Mar 2021, 19:23 WIB

Ketua PTDII Apresiasi Pencabutan Izin Investasi Miras

Ketua Umum Syarikat Islam yang juga ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2015, Hamdan Zoelva. mengapresiasi sikap Presiden Jokowi.

Selasa , 02 Mar 2021, 19:17 WIB

Syarikat Islam Minta Presiden Juga Perhatikan Miras Eceran

Selasa , 02 Mar 2021, 18:38 WIB

MUI: Tanggung Jawab Pemimpin Wujudkan Kemaslahatan Publik

Selasa , 02 Mar 2021, 18:33 WIB

Perpres Investasi Miras, Wapres tak Dilibatkan dan Kaget

Jokowi mencabut perpres izin investasi miras.

Selasa , 02 Mar 2021, 18:24 WIB

Perpres Investasi Miras: Cerita Bahlil dan Kagetnya Wapres

Selasa , 02 Mar 2021, 17:37 WIB

Bahlil: Belum Ada Investasi Baru di Industri Miras

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud (kanan)

Selasa , 02 Mar 2021, 17:24 WIB

PBNU Apresiasi Presiden atas Pencabutan Perpers Miras

Selasa , 02 Mar 2021, 17:15 WIB

Ketum PBNU Berharap Jokowi tak Buat Kebijakan Sembrono Lagi

Wasekjen MUI M. Ikhsan Abdullah bersama Ketua Komisi Fatwa MUI KH. Asrorun Niam, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan dan Wasekjen MUI M. Ziyad (dari kiri ke kanan) memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (2/3). MUI mengapresiasi Presiden Joko Widodo terkait pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang izin investasi minuman keras atau miras di empat wilayah sebagai bentuk respon aspirasi masyarakat dan komitmen meneguhkan kemaslahatan bangsa.

In Picture: MUI Apresiasi Pembatalan Perpres Investasi Bidang Miras

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jajaran pengurus Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (2/3). MUI mengapresiasi Presiden Joko Widodo terkait pencabutan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang izin investasi minuman keras atau miras di empat wilayah sebagai bentuk respon aspirasi masyarakat dan komitmen meneguhkan kemaslahatan...

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi.

Selasa , 02 Mar 2021, 16:02 WIB