Jumat , 25 Feb 2022, 11:00 WIB
Pengamat Kritik Usulan Airlangga dan Muhaimin yang Ingin Pemilu 2024 Ditunda
Sabtu , 13 Nov 2021, 00:01 WIB
Penyelidikan Formula E Seharusnya Dihentikan, Ini Kata Pakar
Selasa , 01 Dec 2020, 19:58 WIB
Margarito Kamis: UU Pemilu tak Larang Janjikan Program
Selasa , 29 Oct 2019, 18:43 WIB
Pakar: Tak Perlu Ada Pusat Legislasi Nasional
Ahad , 01 Sep 2019, 04:57 WIB
Mungkinkah Menghidupkan GBHN Lagi di Era Jokowi?
Jumat , 16 Aug 2019, 17:05 WIB
Pakar: Pemerintah Wajib Jalankan Rekomendasi Pansus Pelindo
Jumat , 16 Aug 2019, 05:44 WIB
PPP Siapkan Kader untuk Bakal Calon Menteri Agama
Kamis , 01 Aug 2019, 04:57 WIB
Mungkinkah Menghidupkan GBHN Lagi di Era Jokowi?
Selasa , 16 Jul 2019, 05:01 WIB
Perlukah Adaya Kementerian Keamanan Nasional Kabinet Jokowi?
Senin , 27 Nov 2017, 17:24 WIB
Diperiksa KPK, Margarito: Prosedur Pemeriksaan Anggota DPR
Sabtu , 04 Nov 2017, 06:04 WIB
'Anies Baswedan Punya Hak Hentikan Reklamasi'
'Anies Baswedan Punya Hak Hentikan Reklamasi'
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai proyek reklamasi Teluk Jakarta berstatus ilegal karena tidak sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995. Margarito menegaskan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memiliki alasan yang kuat untuk menghentikan proyek reklamasi karena tidak sesuai dengan Kepres tersebut. Margarito berharap Anies-Sandi dapat segera menghentikan proyek reklamasi tersebut. Berikut video lengkapnya. Videografer:Fakhtar Khairon Lubis Video Editor:Wisnu...
Sabtu , 04 Nov 2017, 06:04 WIB
'Anies Baswedan Punya Hak Hentikan Reklamasi'
Kamis , 07 Sep 2017, 05:18 WIB
Video HTI Dinilai Lemahkan Opini Penerbitan Perppu Ormas
Kamis , 07 Sep 2017, 00:10 WIB
Pakar Pertanyakan Peristiwa Genting Pemicu Perppu Ormas
Selasa , 25 Jul 2017, 06:22 WIB
PT 20 Persen Disebut tak Punyai Basis Argumen Konstitusi
Senin , 24 Jul 2017, 20:41 WIB
'PT 20 Persen Bukan untuk Penguatan Sistem Presidensial'
Senin , 24 Jul 2017, 19:49 WIB
Pengamat: Ambang Batas Presiden 20 Persen Inkonstitusional
Senin , 24 Jul 2017, 13:49 WIB
Pengamat Yakin Presidential Threshold 20 Persen Rontok di MK
Rabu , 17 May 2017, 11:06 WIB
Penyelesaian Kasus Novel Disebut Pengaruhi Wibawa Presiden
Selasa , 04 Apr 2017, 13:00 WIB
Margarito: Pasal Makar Rawan Disewenang-wenangkan Penguasa
Rabu , 08 Feb 2017, 17:23 WIB
Pengamat: Mendagri Gunakan Logika Hukum Sendiri untuk Aktifkan Ahok
Rabu , 08 Feb 2017, 16:43 WIB
Presiden dan Mendagri Langgar UU Jika Aktifkan Ahok Jadi Gubernur
Rabu , 08 Feb 2017, 16:36 WIB
Cuti Habis, Ahok Jadi Gubernur Lagi? Pengamat: Jangan Mengada-ada
Cuti Habis, Ahok Jadi Gubernur Lagi? Pengamat: Jangan Mengada-ada
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Masa cuti Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta akan selesai setelah waktu kampanye pada akhir pekan ini. Kembalinya Ahok sebagai gubernur DKI padahal telah berstatus terdakwa ini menuai kritik di masyarakat. Karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan penonaktifan Ahok menunggu pembacaan penuntutan oleh JPU.Mengomentari persoalan ini, pengamat hukum tata negara, Margarito Kamis,...
Rabu , 08 Feb 2017, 16:36 WIB
Cuti Habis, Ahok Jadi Gubernur Lagi? Pengamat: Jangan Mengada-ada
Rabu , 14 Dec 2016, 14:27 WIB
Pengamat: Ahok Jangan Cari-Cari Alasan yang Justru Jadi Bumerang
Rabu , 14 Dec 2016, 13:57 WIB
Pengamat: Apa Ahok Tahu yang Dibicarakannya Itu Alquran?
Kamis , 12 May 2016, 21:08 WIB
DPR Diminta Penuh Pertimbangan Kaji Perppu Kebiri, Ini Alasannya
Kamis , 12 May 2016, 18:16 WIB
Hukum Kebiri Bisa Menghilangkan Hak Konstitusional Warga
Jumat , 01 Apr 2016, 07:03 WIB
Pengamat: Ada Tiga Alat Bukti Permulaan Kasus Lahan RS Sumber Waras
Ahad , 13 Mar 2016, 17:09 WIB
Penambahan Nomenklatur Harus Diatur Perpres
Rabu , 17 Feb 2016, 14:48 WIB
Penyadapan oleh KPK tak Perlu Izin
Jumat , 19 Jun 2015, 19:47 WIB
Publik Mulai Lupa Kasus BLBI
Selasa , 26 May 2015, 16:45 WIB
Proses Hukum BW Harus Tetap Berlanjut
Ahad , 24 May 2015, 14:26 WIB
Pakar: Komisioner KPK Dipilih yang Sejalan dengan Pemerintah
Jumat , 22 May 2015, 19:38 WIB
'Pansel Wajib Dorong Perbaikan Praperadilan di KPK'
'Pansel Wajib Dorong Perbaikan Praperadilan di KPK'
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengatakan panitia seleksi (pansel) KPK wajib merekrut calon komisioner yang mampu mendorong perbaikan sistem pra peradilan di KPK. Dia menilai proses pra peradilan di KPK masih lemah hingga saat ini.“Pansel harus mampu mencari anggota komisioner yang mampu memperbaiki kekurangan di KPK. Salah satu kekurangan KPK saat ini adalah proses pra...
Jumat , 22 May 2015, 19:38 WIB
'Pansel Wajib Dorong Perbaikan Praperadilan di KPK'
Senin , 18 May 2015, 13:07 WIB
Dua Saksi Ahli Budi Gunawan Malah Masuk Pansel KPK
Senin , 04 May 2015, 23:31 WIB
'Pendanaan Desa Adalah Hal yang Unik'
Senin , 04 May 2015, 21:13 WIB
Pengamat: Dana Desa Bisa Jadi Gula Manis dalam Dunia Politik
Kamis , 26 Mar 2015, 09:59 WIB
Lumpuhkan PPA, Pakar Hukum Tata Negara Sorot Jaksa Agung
Jumat , 13 Mar 2015, 19:33 WIB
Istri Ahok tak Perlu Penuhi Panggilan DPRD
Kamis , 12 Mar 2015, 14:16 WIB
Perpres 26/2015 Amputasi Tugas Kemenko
Rabu , 18 Feb 2015, 12:33 WIB
21 Penyidik KPK Tersangka, Margarito: Itu Gila!
Rabu , 11 Feb 2015, 11:23 WIB
Jadi Saksi Praperadilan BG, Ini yang Bakal Disampaikan Margarito Kamis
Rabu , 14 Jan 2015, 14:20 WIB
KPK Didesak Umumkan Pemberi Gratifikasi ke Budi Gunawan
Jumat , 12 Dec 2014, 21:30 WIB
Pengamat Ini Anggap tak Ada Konflik Hukum di Golkar
Rabu , 12 Nov 2014, 09:20 WIB
Prasetyo Mumpuni Jadi Jaksa Agung
Prasetyo Mumpuni Jadi Jaksa Agung
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama politikus yang kini menjadi anggota DPR HM Prasetyo, yang diketahui pernah menjabat sebagai jaksa agung muda pidana umum (Jampidum) diyakini oleh pakar hukum tata negara Margarito Kamis sebagai sosok ideal menjadi jaksa agung mendatang.Margarito menekankan, baik berasal dari parpol atau nonparpol, sosok jaksa agung tetap dapat diintervensi selama moralitas tidak terjaga. Menurut dia, intervensi merupakan...
Rabu , 12 Nov 2014, 09:20 WIB
Prasetyo Mumpuni Jadi Jaksa Agung
Sabtu , 01 Nov 2014, 03:45 WIB