#omnibus-law

Selasa , 27 Oct 2020, 15:48 WIB

Disnakertrans Jabar Keberatan Kalau UMP tak Ditetapkan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mengumumkan Upah Minimun Provinsi (UMP) Jabar 2021 pada Selasa (27/10) ini. Karena, waktu pengumuman UMP yang biasanya dilaksanakan pada 1 November...

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Kawasan Industri Rancaekek, Jalan Raya Rancaekek, Kabupaten Bandung, Kamis (22/10). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan menuntut DPR RI dan Pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pencabutan UU Ciptaker karena UU tersebut dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Foto: Abdan Syakura/Republika

Selasa , 27 Oct 2020, 00:36 WIB

PKS: Kisruh UU Ciptaker Akibat Dikebutnya Pembahasan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- UU Cipta Kerja (Ciptaker) kembali menuai polemik setelah terjadinya perubahan substansi berupa menghilangnya pasal. Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menilai hal yang jelas melanggar aturan formal pembentukan perundang-undangan ini disebabkan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembahasan UU Ciptaker dikebut. Menurut Mulyanto, kisruh mengenai UU Omnibus Law ini bermula dari permintaan Jokowi...

Senin , 26 Oct 2020, 23:25 WIB

Kapolda Prihatin Banyak Pelajar Berbuat Rusuh Saat Demo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi...

Senin , 26 Oct 2020, 15:16 WIB

Baleg DPR: UU Ciptaker Solusi Atas Masalah Selama ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman...

Ahad , 25 Oct 2020, 04:10 WIB

Forum: UU Ciptaker tak Akomodir Saran Asosasi Haji dan Umroh

IHRAM.CO.ID, JAKARTA--Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh (Forum...

Sejumlah demonstran yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Banten berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja di Bundaran Ciceri, Serang, Banten, Kamis (22/10/2020). Mereka mendesak pemerintah mencabut UU tersebut karena dinilai merugikan rakyat.

Jumat , 23 Oct 2020, 16:15 WIB

Pasal 46 UU Cipta Kerja Dikoreksi, Istana: Salah Ketik

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. UU Cipta Kerja saat ini menunggu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum diundangkan. (ilustrasi)

Jumat , 23 Oct 2020, 15:45 WIB

'Kalau Diuji Formil, Harusnya UU Ciptaker Dibatalkan Semua'

Jumat , 23 Oct 2020, 15:17 WIB

UU Cipta Kerja Bisa Diakses Publik Setelah Diteken Jokowi

Jumat , 23 Oct 2020, 15:10 WIB

Pakar Minta Draf UU Cipta Kerja Dibuka ke Publik

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formapi) Lucius Karus.

Jumat , 23 Oct 2020, 15:08 WIB

Formappi: Revisi UU Ciptaker Bukti UU Tersebut 'Abal-Abal'

Staf Khusus Presiden Joko Widodo, Dini Shanti Purwono

Jumat , 23 Oct 2020, 14:59 WIB

Istana Pastikan Hanya Satu Pasal Dihapus dari UU Cipta Kerja

Gabungan aliansi buruh menggelar aksi unjuk rasa tolak Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (8/10). UU Cipta Kerja saat ini tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo untuk kemudian diundangkan. (ilustrasi)

Jumat , 23 Oct 2020, 14:51 WIB

Alasan Dihapusnya Pasal 46 Soal Migas di UU Cipta Kerja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Senin (29/6/2020). Moeldoko mengungkapkan Presiden menegur keras menteri-menterinya agar mereka dapat lebih lebih sigap, cepat dan tepat dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

Jumat , 23 Oct 2020, 06:20 WIB

Moeldoko: Pemerintah Cari Solusi Terbaik Soal UU Cipta Kerja

Jumat , 23 Oct 2020, 05:42 WIB

UU Ciptaker Kini 1.187 Halaman, Pasal 46 Soal Migas Dihapus

Kamis , 22 Oct 2020, 23:37 WIB

KSP: Pemerintah Tampung Aspirasi Mahasiswa Soal UU Ciptaker

Sejumlah demonstran melakukan aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja

Kamis , 22 Oct 2020, 20:38 WIB

Polisi Amankan Pendemo di Tangerang yang Bawa Petasan

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020)

Kamis , 22 Oct 2020, 20:03 WIB

Pratikno: Muhammadiyah Terima UU Ciptaker Bersubstansi Sama

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas.

Setneg Ajukan Revisi UU Ciptaker, Baleg DPR: Bukan Substansi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja Supratman Andi Agtas mengatakan, Kementerian Sekretariat Negara tidak melakukan pengajuan revisi terhadap undang-undang yang sudah dikirimkan Sekretariat Jenderal DPR ke Istana. Melainkan, hanya mengajukan perbaikan pada format penulisan.“Bukan revisi, tapi terkait typo dan tata bahasa,” ujar Supratman kepada Republika, Kamis (22/10).Perbaikan yang diajukan...

Mensesneg Pratikno menyerahkan naskah UU Ciptaker kepada pimpinan NU dan MUI, Ahad (18/10).

Kamis , 22 Oct 2020, 14:36 WIB

MUI: Kami Terima Naskah UU Ciptaker yang 1.187 Halaman

Kamis , 22 Oct 2020, 13:51 WIB

Moeldoko: Kalau Paham UU Ciptaker, Mahasiswa tak Berdemo

Kamis , 22 Oct 2020, 13:37 WIB

Ketua Baleg: Revisi UU Ciptaker dari Setneg Perbaiki Typo

Siswanto Rusdi, Direktur The National Maritime Institute.

Kamis , 22 Oct 2020, 13:18 WIB

UU Cipta Kerja, Standar Upah dan Nasib Pelaut Dalam Negeri

Kamis , 22 Oct 2020, 11:12 WIB

UU Ciptaker Dinilai Membuka Ruang untuk Pengusaha Lokal

Kamis , 22 Oct 2020, 09:35 WIB

UU Cipta Kerja Sah, Golkar Berterima Kasih ke Pimpinan DPR

Warga bersepeda di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (20/20). Sebanyak 1.200 personel gabungan dari aparat kepolisian dan anggota TNI dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi yang digelar BEM SI terkait penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja sekaligus peringatan satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin di kawasan Istana Negara. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 22 Oct 2020, 09:25 WIB

Polisi Alihkan Lalu Lintas di Sekitar Istana Merdeka

Aksi unjuk rasa antarelemen mahasiswa Aliansi Rakyat Bergerak di Bundaran UGM, Yogyakarta, Selasa (20/10). Pada aksi dengan tajuk Sidang Dewan Rakyat ini menuntut pencabutan UU Omnibus Law, bubarkan DPR, dan turunkan rezim Jokowi-Maruf Amin.

Kamis , 22 Oct 2020, 07:14 WIB

Aliansi Rakyat Bergerak Gelar Demonstrasi di UGM

Kamis , 22 Oct 2020, 06:08 WIB

Bima Arya Siap Teruskan Aspirasi Buruh ke Jokowi

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto (AWS) mengatakan, penggerak masyarakat menjadi kunci dalam membantu tugas besar pemerintah. Sebab, memajukan KUMKM menjadi tugas semua pihak, mengingat kontribusinya begitu besar terhadap ekonomi.

Rabu , 21 Oct 2020, 21:17 WIB

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Dinilai Jalan Menuju Keadilan

Rabu , 21 Oct 2020, 20:35 WIB

Bertemu Presiden Soal UU Ciptaker, Muhammadiyah Minta Ini

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus

Rabu , 21 Oct 2020, 20:33 WIB

Polda Metro Jaya Amankan 270 Orang Pengunjukrasa 20 Oktober

Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani.

Rabu , 21 Oct 2020, 19:40 WIB

Polri Tetap akan Panggil Tokoh KAMI Ahmad Yani

Sejumlah demonstran membawa spanduk dan poster dalam aksi jalan kaki menuju Istana Merdeka di Jalan Salemba, Jakarta, Selasa (20/10/2020). Aksi gabungan buruh, petani, mahasiswa, dan pelajar yang dilakukan bersamaan dengan setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma

Rabu , 21 Oct 2020, 16:53 WIB

Demo Buruh akan Iringi Langkah Uji Materi UU Cipta Kerja

Buruh dari berbagai serikat pekerja di Bogor berunjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Plaza Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/10/2020). Dalam aksinya, massa buruh Bogor juga meminta Presiden Joko Widodo mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Rabu , 21 Oct 2020, 16:24 WIB

Mungkinkah Judicial Review UU Ciptaker Dibatalkan Oleh MK?

Delegasi Forum Rektor Indonesia (FRI) bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (19/10) terkait dengan UU Cipta Kerja.

Rabu , 21 Oct 2020, 12:31 WIB

Forum Rektor Indonesia Siap Kaji UU Cipta Kerja

Soal UU Ciptaker, Menaker: Pak Jokowi tidak Cari Aman

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menegaskan pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mengorbankan rakyat melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Hal itu disampaikan Menaker dalam acara Kick-off Tripartite Meeting pada Selasa (20/10) kemarin di Jakarta. Kegiatan ini merupakan sirene dimulainya dialog pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja yang melibatkan...

Rabu , 21 Oct 2020, 08:41 WIB