#pemilu-2024-ditunda

Selasa , 22 Aug 2023, 16:15 WIB

MA Mutasi Tiga Hakim Pemutus Tunda Pemilu, Sanksi Lebih Ringan dari Rekomendasi KY

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga hakim yang mengetok penundaan Pemilu 2024 diputuskan Mahkamah Agung (MA) cukup disanksi mutasi. Mereka lolos dari sanksi lebih berat yang diusulkan oleh Komisi Yudisial (KY). Ketiga...

Kamis , 10 Aug 2023, 10:40 WIB

Usulkan Amendemen UUD 1945, MPR: Bukan untuk Tunda Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan mengusulkan amendemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Amendemen terbatas tersebut bertujuan untuk memasukkan usulan penundaan pemilu (Pemilu) di masa darurat. Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, usulan tersebut berkaca pada pandemi Covid-19 yang berdampak besar terhadap seluruh sektor di Indonesia. Apalagi, konstitusi saat ini belum mengatur penundaan pemilu pada masa-masa seperti itu. "Kalau...

Jumat , 02 Jun 2023, 16:19 WIB

Denny Indrayana: Jika Moeldoko Rebut Demokrat Disahkan, Imbasnya Pemilu Ditunda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Denny Indrayana membuat...

Senin , 17 Apr 2023, 14:30 WIB

Partai Berkarya Bantah Terima Pesanan Gugat Penundaan Pemilu 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Berkarya tak terima kalau gugatan...

Rabu , 12 Apr 2023, 09:03 WIB

Putusan Tunda Pemilu PN Jakpus Dibatalkan, Begini Tanggapan Partai Prima

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) mengaku menghormati...

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM) Kemendagri Bahtiar. Kemendagri berharap tahapan Pemilu 2024 tak terganggu verifikasi perbaikan Partai Prima. (ilustrasi)

Senin , 27 Mar 2023, 23:08 WIB

Kemendagri Harap Tahapan Pemilu tak Terganggu Verifikasi Perbaikan Partai Prima

Lembaga survei KedaiKopi menyelenggarakan diskusi politik bertajuk

Rabu , 15 Mar 2023, 19:06 WIB

Jubir Demokrat: Pemilu 2024 Ujian Bagi Kepemimpinan Jokowi

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menegaskan dirinya akan melawan upaya-upaya penundaan Pemilu 2024. (ilustrasi)

Selasa , 14 Mar 2023, 19:32 WIB

Dirjen Kemendagri Tegaskan akan Lawan Pihak-Pihak yang Berupaya Tunda Pemilu

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kiri) di areal persawaan saat meninjau panen raya padi dalam kunjungan kerjanya di Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (11/3/2023).

Sabtu , 11 Mar 2023, 15:02 WIB

Demokrat Tuding Orang-Orang di Sekitar Jokowi Ingin Pertahankan Kekuasaan

Sabtu , 11 Mar 2023, 11:49 WIB

Dampak Krisis Konstitusional Jika Pemilu Ditunda

Komisioner KPU Mochammad Afifuddin. KPU sebut pengajuan banding jadi bukti keseriusan menghadapi gugatan Partai Prima.

Jumat , 10 Mar 2023, 16:43 WIB

KPU: KIta Banding Jadi Bukti Keseriusan Hadapi Gugatan Partai Prima

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra ketika diwawancarai wartawan di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (9/3/2023). Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu memberikan penjelasan ihwal putusan PN Jakpus yang memerintahkan penundaan Pemilu 2024.

Jumat , 10 Mar 2023, 05:21 WIB

Yusril: Krisis Konstitusional Terjadi Jika Pemilu 2024 Ditunda

Kamis , 09 Mar 2023, 21:26 WIB

Yusril: PBB Ajukan Verzet Jika Putusan Penundaan Pemilu Dieksekusi

Kamis , 09 Mar 2023, 18:32 WIB

Dampak Luar Biasa Jika Pemilu Ditunda Menurut Yusril Ihza Mahendra

Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Agus Jabo Priyono (kedua kiri).

Kamis , 09 Mar 2023, 12:32 WIB

Ketum: Prima Hanya Ingin Ikut Pemilu, Bukan Menundanya

Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Agus Jabo Priyono menyampaikan konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/3/2023). Prima mengeklaim materi gugatan partainya yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan merupakan sengketa pemilu melainkan menggugat KPU atas perkara perbuatan melawan hukum yang menghambat hak politik partainya serta meminta tahapan Pemilu 2024 diulang.

Rabu , 08 Mar 2023, 18:33 WIB

Dituding Jadi Kepanjangan Tangan Pihak yang Inginkan Pemilu Ditunda, Ini Kata Partai Prima

Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi. Pramono menilai, putusan PN Jakpus soal pemilu ciptakan instabilitas dan bisa memicu kerusuhan. (ilustrasi)

Selasa , 07 Mar 2023, 22:41 WIB

Komnas HAM Nilai Putusan PN Jakpus Ciptakan Instabilitas, Bisa Picu Kerusuhan

Peneliti BRIN: Anggota DPR Diuntungkan dengan Penundaan Pemilu, Makanya Banyak Diam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli menyoroti putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan penundaan Pemilu 2024. Menurutnya, anggota DPR hingga DPRD akan sangat diuntungkan apabila pemilu benar-benar ditunda sesuai putusan itu Sebab, ketika pemilu ditunda hingga 2025, tentu masa jabatan anggota dewan akan diperpanjang. Meski demikian,...

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (kiri) berjalan keluar usai menyampaikan paparan saat konferensi pers terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (2/3/2023) malam. Ketua KPU RI mengatakan memastikan akan mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintah untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 selama 2 tahun 4 bulan dan 7 hari. Namun, KPU menegaskan akan tetap melanjutkan tahapan Pemilu 2024.

Senin , 06 Mar 2023, 22:35 WIB

Koalisi Masyarakat Endus Pelanggaran Profesionalisme Hakim di Putusan Penundaan Pemilu

Poin Putusan PN Jakpus Terkait Penundaan Pemilu

Senin , 06 Mar 2023, 19:32 WIB

Poin Putusan PN Jakpus Instruksikan KPU Tunda Pemilu

Warga menandatangani petisi harapan masyarakat pada sosialisasi tahapan Pemilu 2024 di Taman Sultan Hasanuddin, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pemilu 2024 belakangan dibuat gaduh oleh isu penundaan pemilu. (ilustrasi)

Senin , 06 Mar 2023, 17:03 WIB

Seusai Gaduh Vonis PN Jakpus: Putusan Diabaikan KPU di Daerah, Hakim Bakal Diperiksa KY

Ahad , 05 Mar 2023, 22:05 WIB

Menanti 'Taji' KY Selidiki Putusan Penundaan Pemilu oleh PN Jakpus

Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Agus Jabo Priyono (kiri) bersama Sekjen PRIMA Dominggus Oktavianus Tobu Kiik (kanan) bersiap menyampaikan konferensi pers di Jakarta, Jumat (3/3/2023). Prima mengeklaim materi gugatan partainya yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan merupakan sengketa pemilu melainkan menggugat KPU atas perkara perbuatan melawan hukum yang menghambat hak politik partainya serta meminta tahapan Pemilu 2024 diulang.

Ahad , 05 Mar 2023, 17:18 WIB

KY akan Periksa Panitera PN Jakpus Soal Putusan Penundaan Pemilu

Ahad , 05 Mar 2023, 16:45 WIB

Soal Putusan Penundaan Pemilu, PN Jakpus Disebut Copy Paste Petitum

Ahad , 05 Mar 2023, 10:52 WIB

KPU Jember Nyatakan akan Tetap Jalankan Proses Tahapan Pemilu 2024

Sabtu , 04 Mar 2023, 18:18 WIB

Rencana Penundaan Pemilu, Wapres: Pemerintah akan Bersikap

Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Agus Jabo Priyono.

Sabtu , 04 Mar 2023, 17:54 WIB

Prima Merasa Haknya Dirampas KPU Hingga Akhirnya Menggugat ke PN Jakpus

Sabtu , 04 Mar 2023, 04:18 WIB

Wakil Ketua MPR Ingatkan Pemilu Tiap Lima Tahun Harus Berjalan Baik

Anggota KPU RI Idham Holik. Idham Holik memastikan tahapan Pemilu 2024 tidak terganggu putusan PN Jakpus. (ilustrasi)

Jumat , 03 Mar 2023, 22:11 WIB

KPU Pastikan Tahapan Pemilu 2024 tak Terganggu Putusan PN Jakpus

Jumat , 03 Mar 2023, 21:42 WIB

Pemilu Ditunda, Pembubaran PSI dan Masyumi di Era Demokrasi Terpimpin

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. Bawaslu mendukung KPU mengajukan banding atas putusan PN Jakarta Pusat yang menginstruksikan penundaan pemilu. (ilustrasi)

Jumat , 03 Mar 2023, 21:30 WIB

Bawaslu Dukung KPU Banding Putusan PN Jakpus Soal Penundaan Pemilu

Jumat , 03 Mar 2023, 18:01 WIB

Hitung-hitungan Partai Prima Sehingga Pemilu Harus Ditunda Hingga 2025

Jumat , 03 Mar 2023, 16:57 WIB

Ada Aktivis 98 Sampai Jenderal Purnawirawan TNI di Keanggotaan Partai Prima

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jumat , 03 Mar 2023, 15:46 WIB

SBY Respons Putusan Pemilu Ditunda: Jangan Bermain Api, Terbakar Nanti

Palu hakim (ilustrasi). MA sebut hakim tidak bisa disalahkan terkait putusan penundaan Pemilu 2024.

Soal Putusan Penundaan Pemilu, MA: Hakim tak Bisa Disalahkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) angkat bicara mengenai putusan Majelis Hakim PN Jakpus mengabulkan gugatan yang berpotensi menunda pelaksanaan Pemilu 2024. MA memandang hakim tak bisa disalahkan atas putusan yang dibuatnya dalam suatu perkara. Putusan PN Jakpus soal penundaan Pemilu 2024 mengundang reaksi khalayak. Sebagian pihak menganggap putusan itu mengada-ngada sekaligus menimbulkan kontroversi. "Hakim tidak bisa dipersalahkan secara kedinasan terkait produk...

Juru bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Ginting di ruang kerjanya. KY berencana memanggil hakim PN Jakpus terkait putusan penundaan pemilu.

Jumat , 03 Mar 2023, 13:09 WIB