#perppu-cipta-kerja

Ketua Umum Pimpinan Pusat Garda Mahasiswa Hukum Indonesia (PP GMHI) Muhammad Senanatha.

Ahad , 15 Jan 2023, 13:38 WIB

PP GMHI Dukung Pemerintah Terbitkan Perppu Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Pimpinan Pusat Garda Mahasiswa Hukum Indonesia (PP GMHI) Muhammad Senanatha mengaku pihaknya mendukung terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja....

Sejumlah buruh dari berbagai serikat dan organisasi berunjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Selasa (15/11/2022). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut pemerintah untuk menaikkan upah tahun 2023 sebesar 13 persen serta menolak PHK di tengah isu resesi global dan menolak Ombibuslaw UU Ciptaker. Republika/Abdan Syakura

Ahad , 15 Jan 2023, 08:02 WIB

Kader Muhammadiyah Sebut Polemik Perppu Cipta Kerja Ditunggangi Kelompok Radikal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Peneliti sekaligus kader intelektual Muhammadiyah Muhammad Abdullah Darraz menilai ada kampanye khilafah terselubung kelompok radikal dalam isu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Yakni, untuk membangun public distrust terhadap negara."Kampanye khilafah terselubung kelompok radikal dalam isu ini (Perppu Cipta Kerja), dengan cara membangun public distrust dan narasi kebencian terhadap negara menjadi persoalan berbeda," kata Darraz dalam keterangan...

Sabtu , 14 Jan 2023, 14:53 WIB

In Picture: Aksi Partai Buruh Menolak Perppu Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Demonstrasi partai buruh di kawasan Patung Kuda,...

Sabtu , 14 Jan 2023, 02:53 WIB

Anggota Baleg: Urgensi Penerbitan Perppu Ciptaker Jadi Pertimbangan DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi DPR RI Christina...

Sabtu , 14 Jan 2023, 00:10 WIB

Komnas HAM: Perhatikan Syarat Objektif Penerbitan Perppu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta presiden memerhatikan...

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro. Komnas HAM sebut Perppu Cipta Kerja bertentangan dengan putusan MK.

Jumat , 13 Jan 2023, 18:21 WIB

Komnas HAM: Perppu Cipta Kerja Bertentangan dengan Putusan MK

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers awal tahun 2023 terkait isu terkini dan sikap Partai Demokrat jelang Pemilu 2024 di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (12/1/2023). Dalam keterangannya AHY mengatakan Partai Demokrat menolak UU Cipta Kerja serta sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Kamis , 12 Jan 2023, 15:54 WIB

In Picture: Ketum Partai Demokrat Tolak Perppu Cipta Kerja

Aktivitas pegawai pabrik garmen (ilustrasi). Pengamat ekonomi menilai penetapan Perppu Cipta Kerja merupakan keputusan cerdas untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

Kamis , 12 Jan 2023, 05:00 WIB

Perppu Ciptaker untuk Jaga Ekonomi, Pengamat: Keputusan Cerdas

Rabu , 11 Jan 2023, 23:47 WIB

Kemenkop: Perppu Cipta Kerja Dukung Kepastian Sertifikasi Halal UMKM

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kiri). Ida Fauziyah menggelar rapat kerja tertutup bersama Komisi IX DPR. Keduanya membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Rabu , 11 Jan 2023, 18:40 WIB

Siap Buka Dialog, Menaker Bahas Aturan Turunan Perppu Cipta Kerja

Rabu , 11 Jan 2023, 16:46 WIB

Menaker Sebut akan Ada Turunan Perppu Ciptaker Soal Pengupahan dan Outsourcing

Rabu , 11 Jan 2023, 15:18 WIB

Komisi IX Belum Putuskan Tolak atau Terima Perppu Cipta Kerja

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Bahlil memastikan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja dilakukan pemerintah demi kepentingan kemajuan ekonomi Indonesia.

Rabu , 11 Jan 2023, 14:20 WIB

Bahlil Klaim Perppu Cipta Kerja Demi Kemajuan Bangsa

Rabu , 11 Jan 2023, 09:20 WIB

Halal dan Perppu Cipta Kerja

Rabu , 11 Jan 2023, 02:17 WIB

Tenaga Ahli Utama KSP: Perppu Ciptaker demi Kepentingan Rakyat dan Negara

Kalangan bisnis di AS turut mencermati Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh presiden Joko Widodo. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) Prof Benny Riyanto menilai kehadiran Perppu Cipta Kerja penting bagi Pemerintah. Selain itu percepatan Perppu Ciptaker juga menjadi solusi tepat laksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Rabu , 11 Jan 2023, 02:10 WIB

Ini Pesan Guru Besar Hukum UNNES Terkait Perppu Cipta Kerja

Aksi sejuta buruh tolak tolak dan tuntut hak angkt DPR atas Perppu Ciptaker pada Kamis (5/1/2023) di depan gedung parlemen Senayan. Perhimpunan Bantuan Hukum & HAM Indonesia (PBHI) mengkritik pedas penerbitan Perpu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022. PBHI menganggap dalih penerbitan aturan itu hanya akal-akalan Pemerintah saja.

Selasa , 10 Jan 2023, 17:14 WIB

PBHI: Alasan Penerbitan Perppu Cipta Kerja Mengada-Ngada

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mencoba mengemudikan mobil listrik KIA EV6 usai membuka GIIAS 2022 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (11/8/2022). Pameran otomotif GIIAS 2022 digelar pada 11-21 Agustus 2022 menghadirkan 25 merek kendaraan penumpang dan komersial serta memamerkan kendaraan listrik dan konsep.

Susahnya Cari Investor pada Saat Seperti Ini, Perppu Cipta Kerja Bisa Diandalkan?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kebijakan itu sebagai langkah antisipatif menghadapi ketidakpastian ekonomi, sekaligus menjamin terciptanya kepastian hukum.Perppu tersebut merupakan kelanjutan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh MK diamanatkan untuk dilakukan perbaikan sampai November 2023. "Hanya saja kita ketahui saat sekarang ini kan dunia menghadapi ketidakpastian,...

Senin , 09 Jan 2023, 23:49 WIB

Lahirnya Perppu Pengganti Bukti Lemahnya Konstitusi

Senin , 09 Jan 2023, 06:50 WIB

Perppu Cipta Kerja

Senin , 09 Jan 2023, 06:48 WIB

Perppu UU Cipta Kerja Sah, Mahfud MD: Saya yang Tanggung Jawab

Presiden Joko Widodo (tengah). Langkah Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja menuai polemik bahkan spekulasi bahwa Jokowi bisa dimakzulkan dari jabatan presiden. (ilustrasi)

Ahad , 08 Jan 2023, 18:39 WIB

Benarkah Jokowi Bisa Dimakzulkan Gara-Gara Perppu Cipta Kerja?

Kalangan bisnis di AS turut mencermati Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh presiden Joko Widodo.

Sabtu , 07 Jan 2023, 18:51 WIB

Pengusaha AS Turut Cermati Kontroversi Perppu Cipta Kerja

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Aidul Fitriciada Azhari.

Sabtu , 07 Jan 2023, 14:23 WIB

Guru Besar UMS: Perppu Cipta Kerja Selamatkan Putusan MK

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta. Penerbitan Perppu Cipta Kerja hingga kini menuai polemik. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 21:02 WIB

Jimly Sebut Celah Pemakzulan Setelah Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Ini Kata Istana

Seorang buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng memberikan bunga kepada sejumlah polisi wanita yang berjaga saat aksi damai menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan kompleks DPRD Jateng, Semarang, Jawa Tengah, pada 2020 lalu. Setelah dinilai inkonstitusional bersyarat oleh MK, Presiden Jokowi kemudian menerbitkan Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 20:45 WIB

'Hak Cuti Haid dan Melahirkan Pekerja Wanita Terancam Perppu Cipta Kerja'

Eks Wamenkumham Denny Indrayana. Denny menyebut saat ini ada peluang pemakzulan Presiden Jokowi oleh DPR/MPR menyusul terbitnya Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 16:26 WIB

Eks Wamenkumham Ungkap Saat Ini Ada Peluang Pemakzulan Presiden Jokowi

sejumlah buruh melakukan unjuk rasa untuk penolak Perppu Cipta Kerja. Pengamat sebut Perppu Ciptaker sudah sistematis presiden tiga periode tak mengejutkan.

Jumat , 06 Jan 2023, 15:11 WIB

'Perppu Ciptaker Sudah Sistematis, Presiden Tiga Periode Juga tak Mengejutkan'

Buruh dari berbagai serikat pekerja meminta Presiden Joko Widodo mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja. Penelitik PSHK UII menilai Perppu Cipta Kerja merupakan intrik hukum jahat pemerintah

Jumat , 06 Jan 2023, 13:25 WIB

PSHK UII: Perppu Ciptaker Intrik Hukum Jahat Pemerintah

Aksi sejuta buruh toal tolak dan tuntut hak angkt DPR atas Perppu Ciptaker pada Kamis (5/1/2023) di depan gedung parlemen Senayan.

Jumat , 06 Jan 2023, 09:32 WIB

Aliansi Aksi Sejuta Buruh: DPR Harus Buat Hak Angket Atas Penerbitan Perppu Ciptaker!

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebut Perppu Cipta Kerja sesuai prosedur

Jumat , 06 Jan 2023, 07:02 WIB

Yusril Bela Perppu Cipta Kerja

Buruh mengangkut semen untuk dimuat ke kapal. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 04:53 WIB

Deputi III KSP: Perppu Cipta Kerja Sesuai Aspirasi Publik

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dalam diskusi jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JaMAK) bertajuk Hak Angket DPR dan Komitmen Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Ahad (7/5).

Jumat , 06 Jan 2023, 00:35 WIB

Bivitri: Perppu Cipta Kerja Bentuk Keculasan Pemerintah

Presiden Jokowi (kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri).

Jumat , 06 Jan 2023, 00:01 WIB

Akademisi: Penerbitan Perppu Ciptaker Merupakan Langkah Tepat

Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Kalangan buruh menilai, substansi Perppu Cipta Kerja lebih buruk dari UU Cipta Kerja. (ilustrasi)

Federasi Serikat Buruh: Substansi Perppu Lebih Buruk dari UU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia, Jumisih, mengaku ikut kena prank atas dikeluarkannya Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja. Ia merasa, Perppu Cipta Kerja jadi hadiah yang buruk memasuki tahun yang baru. "Saat itu, kami langsung mencari dan tidak ada. Begitu keluar, saya baca, secara substansi tidak jauh berbeda, bahkan lebih buruk dari UU Cipta Kerja," kata...

Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh melakukan aksi menolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022).

Kamis , 05 Jan 2023, 15:58 WIB