#perppu-ciptaker

Massa dari Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (14/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berisi tentang permasalahan upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, pemutusan hak kerja (PHK) hingga sanksi pidana yang dihilangkan. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 26 Jan 2023, 15:57 WIB

Potensi Main Mata dalam Pembahasan Perppu Cipta Kerja di DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberlanjutan Peraturan Pemerintah (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja kini berada di tangan DPR untuk diputuskan disahkan menjadi undang-undang (UU) atau tidak. Terkait hal...

Kamis , 19 Jan 2023, 02:37 WIB

Legislator: Perppu Cipta Kerja Bertujuan Lindungi Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo memahami alasan pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja karena bertujuan melindungi negara dari sisi ekonomi. "Apa yang disampaikan pemerintah menjadikan alasan dikeluarkannya perppu itu bisa dipahami untuk melindungi negara, khususnya dari sisi ekonomi," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Rabu (18/1) Rahmad mengatakan saat ini situasi kondisi...

Rabu , 18 Jan 2023, 01:47 WIB

Legislator Sarankan Pemerintah Jelaskan Urgensi Perppu Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan...

Ahad , 15 Jan 2023, 08:02 WIB

Kader Muhammadiyah Sebut Polemik Perppu Cipta Kerja Ditunggangi Kelompok Radikal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Peneliti sekaligus kader intelektual Muhammadiyah Muhammad Abdullah Darraz...

Sabtu , 14 Jan 2023, 14:53 WIB

In Picture: Aksi Partai Buruh Menolak Perppu Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Demonstrasi partai buruh di kawasan Patung Kuda,...

Sabtu , 14 Jan 2023, 02:53 WIB

Anggota Baleg: Urgensi Penerbitan Perppu Ciptaker Jadi Pertimbangan DPR

Aksi sejuta buruh toal tolak dan tuntut hak angkt DPR atas Perppu Ciptaker pada Kamis (5/1/2023) di depan gedung parlemen Senayan.

Sabtu , 14 Jan 2023, 00:10 WIB

Komnas HAM: Perhatikan Syarat Objektif Penerbitan Perppu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro. Komnas HAM sebut Perppu Cipta Kerja bertentangan dengan putusan MK.

Jumat , 13 Jan 2023, 18:21 WIB

Komnas HAM: Perppu Cipta Kerja Bertentangan dengan Putusan MK

Rabu , 11 Jan 2023, 16:46 WIB

Menaker Sebut akan Ada Turunan Perppu Ciptaker Soal Pengupahan dan Outsourcing

Rabu , 11 Jan 2023, 02:17 WIB

Tenaga Ahli Utama KSP: Perppu Ciptaker demi Kepentingan Rakyat dan Negara

Kalangan bisnis di AS turut mencermati Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh presiden Joko Widodo. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) Prof Benny Riyanto menilai kehadiran Perppu Cipta Kerja penting bagi Pemerintah. Selain itu percepatan Perppu Ciptaker juga menjadi solusi tepat laksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Rabu , 11 Jan 2023, 02:10 WIB

Ini Pesan Guru Besar Hukum UNNES Terkait Perppu Cipta Kerja

Aksi sejuta buruh tolak tolak dan tuntut hak angkt DPR atas Perppu Ciptaker pada Kamis (5/1/2023) di depan gedung parlemen Senayan. Perhimpunan Bantuan Hukum & HAM Indonesia (PBHI) mengkritik pedas penerbitan Perpu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022. PBHI menganggap dalih penerbitan aturan itu hanya akal-akalan Pemerintah saja.

Selasa , 10 Jan 2023, 17:14 WIB

PBHI: Alasan Penerbitan Perppu Cipta Kerja Mengada-Ngada

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan puluhan ribu buruh akan menggelar aksi demonstrasi pada 14 Januari 2023 menolak isi Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Selasa , 10 Jan 2023, 11:24 WIB

Buruh akan Gelar Aksi Tolak Perppu Cipta Kerja pada 14 Januari

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mencoba mengemudikan mobil listrik KIA EV6 usai membuka GIIAS 2022 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (11/8/2022). Pameran otomotif GIIAS 2022 digelar pada 11-21 Agustus 2022 menghadirkan 25 merek kendaraan penumpang dan komersial serta memamerkan kendaraan listrik dan konsep.

Selasa , 10 Jan 2023, 09:25 WIB

Susahnya Cari Investor pada Saat Seperti Ini, Perppu Cipta Kerja Bisa Diandalkan?

Presiden Joko Widodo (tengah). Langkah Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja menuai polemik bahkan spekulasi bahwa Jokowi bisa dimakzulkan dari jabatan presiden. (ilustrasi)

Ahad , 08 Jan 2023, 18:39 WIB

Benarkah Jokowi Bisa Dimakzulkan Gara-Gara Perppu Cipta Kerja?

Kalangan bisnis di AS turut mencermati Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh presiden Joko Widodo.

Sabtu , 07 Jan 2023, 18:51 WIB

Pengusaha AS Turut Cermati Kontroversi Perppu Cipta Kerja

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta. Penerbitan Perppu Cipta Kerja hingga kini menuai polemik. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 21:02 WIB

Jimly Sebut Celah Pemakzulan Setelah Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Ini Kata Istana

Eks Wamenkumham Denny Indrayana. Denny menyebut saat ini ada peluang pemakzulan Presiden Jokowi oleh DPR/MPR menyusul terbitnya Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Eks Wamenkumham Ungkap Saat Ini Ada Peluang Pemakzulan Presiden Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan wamenkumham Denny Indrayana mengungkapkan peluang terjadinya pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini menyusul dampak keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Hal tersebut disampaikan Denny dalam seminar hybrid yang digelar oleh Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) dengan FH UMY pada Jumat (6/1/2022). Denny menyinggung perilaku tidak menghormati...

sejumlah buruh melakukan unjuk rasa untuk penolak Perppu Cipta Kerja. Pengamat sebut Perppu Ciptaker sudah sistematis presiden tiga periode tak mengejutkan.

Jumat , 06 Jan 2023, 15:11 WIB

'Perppu Ciptaker Sudah Sistematis, Presiden Tiga Periode Juga tak Mengejutkan'

Buruh dari berbagai serikat pekerja meminta Presiden Joko Widodo mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja. Penelitik PSHK UII menilai Perppu Cipta Kerja merupakan intrik hukum jahat pemerintah

Jumat , 06 Jan 2023, 13:25 WIB

PSHK UII: Perppu Ciptaker Intrik Hukum Jahat Pemerintah

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebut Perppu Cipta Kerja sesuai prosedur

Jumat , 06 Jan 2023, 07:02 WIB

Yusril Bela Perppu Cipta Kerja

Buruh mengangkut semen untuk dimuat ke kapal. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 04:53 WIB

Deputi III KSP: Perppu Cipta Kerja Sesuai Aspirasi Publik

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dalam diskusi jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JaMAK) bertajuk Hak Angket DPR dan Komitmen Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Ahad (7/5).

Jumat , 06 Jan 2023, 00:35 WIB

Bivitri: Perppu Cipta Kerja Bentuk Keculasan Pemerintah

Presiden Jokowi (kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri).

Jumat , 06 Jan 2023, 00:01 WIB

Akademisi: Penerbitan Perppu Ciptaker Merupakan Langkah Tepat

Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Kalangan buruh menilai, substansi Perppu Cipta Kerja lebih buruk dari UU Cipta Kerja. (ilustrasi)

Kamis , 05 Jan 2023, 18:40 WIB

Federasi Serikat Buruh: Substansi Perppu Lebih Buruk dari UU Cipta Kerja

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Kamis , 05 Jan 2023, 15:08 WIB

Dasco Tegaskan tak Ada Alasan Memakzulkan Jokowi Lewat Perppu Cipta Kerja

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berorasi saat memimpin unjuk rasa buruh rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Rabu (16/2/2022). Pengunjuk rasa yang tergabung dari sejumlah organisasi buruh tersebut, menuntut pencabutan Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan pengunduran diri Ida Fauziah sebagai Menaker.

Kamis , 05 Jan 2023, 14:22 WIB

Partai Buruh Sebut Aturan Outsourcing di Perppu Makin Membingungkan

Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh saat melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Desember 2022 lalu. Kalangan buruh menilai formulasi pengupahan di Perppu Cipta Kerja semakin tidak jelas. (ilustrasi)

Kamis , 05 Jan 2023, 13:48 WIB

Empat Persoalan Pengupahan di Perppu Cipta Kerja Menurut Buruh

Pekerja mengemas bubuk jahe merah instan di pabrik pengolahan jahe merah, Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (9/8/2022) (ilustrasi). Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menilai Pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih mendetail terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2/2022 tentang Cipta Kerja agar visi mendorong lebih banyak investasi dapat tercapai.

Rabu , 04 Jan 2023, 23:31 WIB

Core: Perlu Penjelasan Perppu Ciptaker Agar Target Investasi Tercapai

Menaker Ida Fauziyah mengeklaim Perppu Cipta Kerja justru melindungi pekerja.

Rabu , 04 Jan 2023, 16:08 WIB

Menaker: Perppu Ciptaker Justru Lindungi Pekerja

Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin.

Rabu , 04 Jan 2023, 15:58 WIB

Soal Perppu Cipta Kerja, Wapres: Dalam Rangka Memperbaiki Ekonomi

Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (27/12/2022). Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa penurunan biaya logistik bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan investasi pada 2023 selain menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Rabu , 04 Jan 2023, 15:07 WIB

Ekonom: Selain Perppu, Penurunan Biaya Logistik Bisa Genjot Investasi

Rabu , 04 Jan 2023, 14:49 WIB

Arief Poyuono: Kepentingan Buruh Sudah Diakomodasi dalam Perppu UU Ciptaker

Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menyarankan untuk membuat UU Cipta Kerja yang baru dalam mengakhiri polemik Perppu Cipta Kerja.

Rabu , 04 Jan 2023, 14:10 WIB

Soal Polemik Perppu Cipta Kerja, Ini Saran Jimly Asshiddiqie

Apindo Khawatir Kebutuhan Tenaga Kerja Susut Akibat Aturan Upah Perppu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengaku khawatir kebutuhan akan suplai tenaga kerja semakin menyusut akibat perubahan aturan mengenai upah minimum di Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja. Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/1/2023),Hariyadi menyebut formula penghitungan upah minimum (UM) di dalam Perppu yang mempertimbangkan...

Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menegaskan, UU Cipta Kerja tidak memiliki unsur koruptif. (ilustrasi)

Rabu , 04 Jan 2023, 05:09 WIB