#perppu-ciptaker

Mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Selasa (28/2/2023). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut pemerintah segera mencabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Senin , 03 Apr 2023, 16:33 WIB

Ramadhan, Perppu Ciptaker, dan Banalitas Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Awal Ramadhan diwarnai dengan kegaduhan publik soal nasib buruk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja yang akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa, 21 Maret...

Selasa , 28 Mar 2023, 02:33 WIB

Legislator: Pro Kontra UU Ciptaker Hal Wajar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengajak masyarakat menghormati produk politik dan hukum yang sudah pemerintah dan parlemen sahkan, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau pun menolak, bisa melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. "Keputusan sudah diambil. Apapun keputusannya sudah tentu ini adalah produk politik hukum yang harus dihormati bersama," kata Rahmad, Senin (27/3/2023). Menurut Rahmad, pro dan kontra pengesahan...

Jumat , 24 Mar 2023, 05:19 WIB

Infografis Lima Perubahan Materi UU Cipta Kerja dalam Perppu

REPUBLIKA.CO.ID, 1. Ketenagakerjaan. Pasal 64, mengatur kembali ketentuan mengenai outsourcing....

Selasa , 21 Mar 2023, 15:20 WIB

Tolak Perppu Cipta Kerja, Demokrat: Jangan Selesaikan Masalah dengan Masalah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang (RUU)...

Selasa , 21 Mar 2023, 15:13 WIB

Airlangga: Semoga UU Cipta Kerja Membawa Kemaslahatan Buat Rakyat Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan...

Sejumlah massa aksi melaksanakan unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Pada unjuk rasa tersebut mereka memprotes dan meminta DPR untuk mencabut Perppu Cipta Kerja dari pengesahan.

Selasa , 21 Mar 2023, 14:59 WIB

Lima Perubahan Materi Muatan UU Cipta Kerja dalam Perppu

Presiden Jokowi (kanan) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) saat

Selasa , 21 Mar 2023, 14:57 WIB

Tegaskan Perppu Cipta Kerja Mendesak, Airlangga: Dunia Alami Ketidakpastian

Sejumlah massa aksi memasang spanduk saat unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Pada unjuk rasa tersebut mereka memprotes dan meminta DPR untuk mencabut Perppu Cipta Kerja dari pengesahan.

Selasa , 21 Mar 2023, 14:51 WIB

DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi UU: Demokrat Tolak, PKS Walkout

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebut Perppu Ciptaker menjadi upaya pencegahan krisis.

Kamis , 16 Feb 2023, 00:50 WIB

Airlangga: Perppu Cipta Kerja Upaya Cegah Krisis

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman. Demokrat menolak Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Selasa , 14 Feb 2023, 19:07 WIB

Tolak Perppu Cipta Kerja, Demokrat Nilai Pemerintah Mengkhianati Konstitusi

Jumat , 10 Feb 2023, 09:26 WIB

Perppu Cipta Kerja Dasar untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

Hakim Konstitusi Manahan Sitompul (tengah), Hakim konstitusi Saldi Isra (paling kiri), dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh (paling kanan) dalam sidang pengujian formil gugatan Perppu Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Kamis , 02 Feb 2023, 13:03 WIB

Penggugat Perppu Cipta Kerja Minta Putusan Sela ke MK

Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas.

Jumat , 27 Jan 2023, 21:31 WIB

SMRC Sebut Masyarakat Dukung Jokowi Terbitkan Perppu Ciptaker

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Kawasan Industri Rancaekek, Jalan Raya Rancaekek, Kabupaten Bandung. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan hukum. Keberadan Perppu, lanjut Trubus, dapat menjawab tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi situsi global.

Kamis , 26 Jan 2023, 22:55 WIB

Pengamat Sebut Perppu Ciptaker Bawa Indonesia Siap Hadapi Tantangan Global

Sejumlah demonstran melakukan aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Iluni UI FHUI sebut penyusunan Perppu Cipta Kerja tidak mengakomodir masukan publik.

Kamis , 26 Jan 2023, 17:22 WIB

Iluni FHUI: Penyusunan Perppu Cipta Kerja tak Akomodir Masukan Publik

Massa dari Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Sabtu (14/1/2023). Dalam aksinya mereka menolak Perppu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang berisi tentang permasalahan upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, pemutusan hak kerja (PHK) hingga sanksi pidana yang dihilangkan. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 26 Jan 2023, 15:57 WIB

Potensi Main Mata dalam Pembahasan Perppu Cipta Kerja di DPR

Kamis , 19 Jan 2023, 02:37 WIB

Legislator: Perppu Cipta Kerja Bertujuan Lindungi Negara

Sejumlah buruh dari berbagai serikat dan organisasi berunjuk rasa di depan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Selasa (15/11/2022). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut pemerintah untuk menaikkan upah tahun 2023 sebesar 13 persen serta menolak PHK di tengah isu resesi global dan menolak Ombibuslaw UU Ciptaker. Republika/Abdan Syakura

Kader Muhammadiyah Sebut Polemik Perppu Cipta Kerja Ditunggangi Kelompok Radikal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Peneliti sekaligus kader intelektual Muhammadiyah Muhammad Abdullah Darraz menilai ada kampanye khilafah terselubung kelompok radikal dalam isu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja. Yakni, untuk membangun public distrust terhadap negara."Kampanye khilafah terselubung kelompok radikal dalam isu ini (Perppu Cipta Kerja), dengan cara membangun public distrust dan narasi kebencian terhadap negara menjadi persoalan berbeda," kata Darraz dalam keterangan...

Sabtu , 14 Jan 2023, 14:53 WIB

In Picture: Aksi Partai Buruh Menolak Perppu Cipta Kerja

Sabtu , 14 Jan 2023, 02:53 WIB

Anggota Baleg: Urgensi Penerbitan Perppu Ciptaker Jadi Pertimbangan DPR

Aksi sejuta buruh toal tolak dan tuntut hak angkt DPR atas Perppu Ciptaker pada Kamis (5/1/2023) di depan gedung parlemen Senayan.

Sabtu , 14 Jan 2023, 00:10 WIB

Komnas HAM: Perhatikan Syarat Objektif Penerbitan Perppu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro. Komnas HAM sebut Perppu Cipta Kerja bertentangan dengan putusan MK.

Jumat , 13 Jan 2023, 18:21 WIB

Komnas HAM: Perppu Cipta Kerja Bertentangan dengan Putusan MK

Rabu , 11 Jan 2023, 16:46 WIB

Menaker Sebut akan Ada Turunan Perppu Ciptaker Soal Pengupahan dan Outsourcing

Rabu , 11 Jan 2023, 02:17 WIB

Tenaga Ahli Utama KSP: Perppu Ciptaker demi Kepentingan Rakyat dan Negara

Kalangan bisnis di AS turut mencermati Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh presiden Joko Widodo. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) Prof Benny Riyanto menilai kehadiran Perppu Cipta Kerja penting bagi Pemerintah. Selain itu percepatan Perppu Ciptaker juga menjadi solusi tepat laksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Rabu , 11 Jan 2023, 02:10 WIB

Ini Pesan Guru Besar Hukum UNNES Terkait Perppu Cipta Kerja

Aksi sejuta buruh tolak tolak dan tuntut hak angkt DPR atas Perppu Ciptaker pada Kamis (5/1/2023) di depan gedung parlemen Senayan. Perhimpunan Bantuan Hukum & HAM Indonesia (PBHI) mengkritik pedas penerbitan Perpu Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022. PBHI menganggap dalih penerbitan aturan itu hanya akal-akalan Pemerintah saja.

Selasa , 10 Jan 2023, 17:14 WIB

PBHI: Alasan Penerbitan Perppu Cipta Kerja Mengada-Ngada

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan puluhan ribu buruh akan menggelar aksi demonstrasi pada 14 Januari 2023 menolak isi Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Selasa , 10 Jan 2023, 11:24 WIB

Buruh akan Gelar Aksi Tolak Perppu Cipta Kerja pada 14 Januari

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mencoba mengemudikan mobil listrik KIA EV6 usai membuka GIIAS 2022 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (11/8/2022). Pameran otomotif GIIAS 2022 digelar pada 11-21 Agustus 2022 menghadirkan 25 merek kendaraan penumpang dan komersial serta memamerkan kendaraan listrik dan konsep.

Selasa , 10 Jan 2023, 09:25 WIB

Susahnya Cari Investor pada Saat Seperti Ini, Perppu Cipta Kerja Bisa Diandalkan?

Presiden Joko Widodo (tengah). Langkah Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja menuai polemik bahkan spekulasi bahwa Jokowi bisa dimakzulkan dari jabatan presiden. (ilustrasi)

Ahad , 08 Jan 2023, 18:39 WIB

Benarkah Jokowi Bisa Dimakzulkan Gara-Gara Perppu Cipta Kerja?

Kalangan bisnis di AS turut mencermati Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh presiden Joko Widodo.

Sabtu , 07 Jan 2023, 18:51 WIB

Pengusaha AS Turut Cermati Kontroversi Perppu Cipta Kerja

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers di Istana Negara, Jakarta. Penerbitan Perppu Cipta Kerja hingga kini menuai polemik. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 21:02 WIB

Jimly Sebut Celah Pemakzulan Setelah Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Ini Kata Istana

Seorang buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng memberikan bunga kepada sejumlah polisi wanita yang berjaga saat aksi damai menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan kompleks DPRD Jateng, Semarang, Jawa Tengah, pada 2020 lalu. Setelah dinilai inkonstitusional bersyarat oleh MK, Presiden Jokowi kemudian menerbitkan Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 20:45 WIB

'Hak Cuti Haid dan Melahirkan Pekerja Wanita Terancam Perppu Cipta Kerja'

Eks Wamenkumham Denny Indrayana. Denny menyebut saat ini ada peluang pemakzulan Presiden Jokowi oleh DPR/MPR menyusul terbitnya Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 16:26 WIB

Eks Wamenkumham Ungkap Saat Ini Ada Peluang Pemakzulan Presiden Jokowi

sejumlah buruh melakukan unjuk rasa untuk penolak Perppu Cipta Kerja. Pengamat sebut Perppu Ciptaker sudah sistematis presiden tiga periode tak mengejutkan.

Jumat , 06 Jan 2023, 15:11 WIB

'Perppu Ciptaker Sudah Sistematis, Presiden Tiga Periode Juga tak Mengejutkan'

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebut Perppu Cipta Kerja sesuai prosedur

Yusril Bela Perppu Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sudah sesuai prosedur dan perintah Mahkamah Konstitusi (MK). "Dari segi prosedur, tidak ada yang salah dari produk hukum itu. Karena perintah dari MK itu memperbaiki," katanya dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis (5/1/2023) malam. Mantan menteri Hukum dan...

Buruh mengangkut semen untuk dimuat ke kapal. (ilustrasi)

Jumat , 06 Jan 2023, 04:53 WIB