#pilkada-papua

Warga memasukan surat suara ke kotak suara. (Ilustrasi)

Selasa , 13 Feb 2018, 02:00 WIB

KPU Papua Belum Tetapkan Cagub-Cawagub Pilkada Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua belum menetapkan calon gubernur-calon wakil gubernur (Cagub-Cawagub) Pilkada Papua 2018 hingga Senin (12/2) petang. KPU setempat baru akan menggelar rapat...

Kamis , 25 Jan 2018, 11:10 WIB

Boy Rafli: Ada 4 Daerah Paling Rawan di Pilkada Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Berdasarkan analisis Polri, Papua menjadi salah satu dari lima daerah yang paling rawan konflik saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018. Polda Papua menyebutkan setidaknya terdapat empat lokasi yang dianggap paling rawan di provinsi terluas Indonesia itu."Beberapa daerah seperti Jayawijaya kemudian Kabupaten Puncak, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniai, itu termasuk daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan yang...

Kamis , 02 Nov 2017, 18:31 WIB

Wiranto Gelar Rakor Pengamanan Pemilu di Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan...

Kamis , 02 Nov 2017, 16:40 WIB

Boy Rafli: Gerilya di Papua Dimanfaatkan Paslon Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolda Papua Inspektur Jenderal Polisi Boy...

Kamis , 02 Nov 2017, 16:15 WIB

Wiranto Sebut Pilkada Papua Perlu Perhatian Khusus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Papua...

Selasa , 26 Sep 2017, 10:12 WIB

Pembakaran Rumah Dinas Kembali Terjadi di Sugapa

Gubernur Papua, Lukas Enembe bertemu dengan Mentri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri ESDM, Ignasius Jonan untuk membahas kelanjutan kasus Freeport di Kantor Menko Maritim, Kamis (16/3).

Sabtu , 16 Sep 2017, 00:01 WIB

Penjelasan Lukas Enembe Soal Pertemuan dengan BG dan Tito

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto

Kamis , 14 Sep 2017, 21:29 WIB

Wiranto: Pilkada Papua 2018 Harus Lebih Baik

Warga simpatisan pasangan nomor urut dua Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua melakukan aksi usai sidang putusan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (29/8). Mereka menolak putusan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut tiga, Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw sebagai pemenang Pilkada Kabupaten Intan Jaya 2017, dimana keputusan itu diambil setelah sebelumya Mahkamah memerintahkan KPU Kabupaten Intan Jaya menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tujuh TPS pada 11 Juli 2017.

Kamis , 14 Sep 2017, 20:07 WIB

Pemerintah Bentuk Tim untuk Selesaikan Konflik Lima Pilkada Papua

Seorang tuna netra menggunakan hak pilih dalam Pilkada di Papua (ilustrasi)

Ahad , 06 Aug 2017, 23:03 WIB

PSU Jayapura Ditunda Hingga 23 Agustus

Sabtu , 29 Jul 2017, 19:19 WIB

Pilkada Ricuh, Rumah Penduduk Dibakar

Rabu , 28 Jun 2017, 20:00 WIB

KPUD Jayawijaya Usulkan Dana Pilkada Rp 100 Miliar

Jumat , 16 Jun 2017, 13:05 WIB

Pesawat Susi Air Pengangkut Logistik Pilkada Papua Ditembaki

Rabu , 07 Jun 2017, 22:12 WIB

64 Persen Pelanggaran Kode Etik Pilkada Terjadi di Papua

Selasa , 02 May 2017, 14:28 WIB

KPU: Papua Paling Banyak Pemungutan Suara Ulang

Seorang tuna netra menggunakan hak pilih dalam Pilkada Kota Jayapura, Papua, Rabu (15/2).

Sabtu , 15 Apr 2017, 09:31 WIB

Anggota DPR Kritisi Penangkapan 19 Kepala Distrik Papua

Jumat , 07 Apr 2017, 10:24 WIB

Polres Jayapura Amankan 18 Kepala Distrik Terkait Sengketa Pilkada

Pengamat: Sangat Mungkin Eks Pegawai MK Curi Berkas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengatakan sangat mungkin ada mantan pejabat Mahkamah Konstitusi yang terlibat kasus pencurian berkas perkara perselisihan Pilkada Kabupaten Dogiyai. Sebab, meskipun sudah tidak memiliki jabatan di lembaga tersebut, mungkin saja hubungan baik masih terjalin dengan orang-orang di internal MK."Sangat mungkin (mantan pegawai MK terlibat pencurian berkas) ketika...

Jumat , 24 Mar 2017, 12:55 WIB

Polisi Ringkus Bekas Satpam MK Curi Berkas Pilkada

Selasa , 07 Mar 2017, 19:02 WIB

KPU: Ratusan TPS di Papua Harus Lakukan PSU

Jumat , 03 Mar 2017, 07:19 WIB

Gubernur Papua Akui Pilkada 2017 Banyak Masalah

Jumat , 24 Feb 2017, 13:25 WIB

Kapolda Papua Minta Tambahan Personel dari Mabes Polri

Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron memberikan keterangan mengenai hasil pengawasan Bawaslu menjelang hingga pelaksanaan Pilkada serentak 2017 kepada media di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (16/2).

Rabu , 22 Feb 2017, 16:55 WIB

Bawaslu: Peristiwa KPPS Ilegal di Jayapura Terus Berulang

Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe didampingi istri Yulce Enembe memasukkan surat suara ke kotak suara TPS 23 Jayapura Selatan, Papua, Rabu (15/2).

Rabu , 22 Feb 2017, 08:50 WIB

Ratusan KPPS Jayapura Ilegal, Paslon Tuntut Pencoblosan Ulang

Jumat , 17 Feb 2017, 08:43 WIB

Ketua Golkar Papua Barat Ajak Kadernya Berbesar Hati

Jumat , 17 Feb 2017, 08:08 WIB

3 Cabup Jayapura Minta KPU Gelar Pencoblosan Ulang

Kamis , 16 Feb 2017, 08:28 WIB

17 TPS di Tolikara Belum Mencoblos

Kamis , 16 Feb 2017, 08:10 WIB

Di Sorong, Pegawai Disdukcapil Diselamatkan dari Amuk Massa Pendukung Paslon

Rabu , 15 Feb 2017, 07:39 WIB

1,4 Juta Warga Papua Siap Salurkan Suara di Pilkada

Senin , 06 Feb 2017, 12:08 WIB

Gubernur Papua Berharap Pilkada Berjalan Lancar

Ahad , 23 Oct 2016, 06:38 WIB

Pilkada Enam Kabupaten di Papua Gunakan Sistem Noken

Senin , 17 Oct 2016, 09:30 WIB

Kapolda Papua Sebut Ada Tiga Potensi Kerawanan Pilkada di Papua

Jumat , 14 Oct 2016, 08:28 WIB

Kapolda Papua Prioritaskan Pengamanan Pilkada Pascaperistiwa Ledakan Bom

Kamis , 08 Sep 2016, 17:55 WIB

Tiga Kabupaten di Papua Terancam tidak Melaksanakan Pilkada

Jelang Pilkada, 14 Daerah di Papua Rawan Konflik Kekerasan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ada 14 daerah di Papua yang patut menjadi perhatian semua pihak dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) lantaran rawan terjadinya konflik kekerasan. Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan hal ini perlu diantisipasi karena memberikan dampak yang besar dalam proses pilkada di daerah tersebut.“Itu dampaknya sangat destruktif, tidak hanya mengorbankan fasilitas publik...

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Selasa , 12 Mar 2013, 06:33 WIB