#revisi-uu-terorisme

Rabu , 20 Jan 2016, 20:29 WIB

DPR: Usulan Pemerintah Harus Satu Paket

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR RI meminta pemerintah untuk mengkaji terlebih dulu untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 atau menerbitkan UU lainnya untuk mendukung pemberantasan tindak pidana terorisme....

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan (tengah) bergegas meninjau lokasi dari aksi teror di kawasan Sarinah, Jakarta, Kamis (14/1).

Rabu , 20 Jan 2016, 19:10 WIB

Pemerintah Siapkan Undang-Undang Baru Pencegahan Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berkeinginan membuat Undang-Undang baru untuk melengkapi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, UU baru tersebut setidaknya akan berisi dua poin, yakni pencegahan tindak pidana terorisme dan deradikalisasi. Dalam poin pencegahan akan diatur soal ketentuan pencabutan status kewarganegaraan bagi WNI yang bergabung dengan kelompok...

Rabu , 20 Jan 2016, 18:49 WIB

Baleg: Seluruh Fraksi Sepakat Revisi UU Terorisme Masuk Prolegnas Prioritas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003...

Rabu , 20 Jan 2016, 18:39 WIB

Demokrat: Revisi Harus Mengatur Hukuman Salah Tangkap

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-Undang tindak pidana terorisme sudah masuk...

Rabu , 20 Jan 2016, 18:33 WIB

Revisi UU Terorisme Masuk Prolegnas Prioritas 2016

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 soal...

Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) (tengah)bersama Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukriyanto (kiri) saat melakukan silaturahim dengan awak media di kantor Fraksi Partai Demokrat, KOmpleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1).

Rabu , 20 Jan 2016, 17:48 WIB

Demokrat: Revisi UU Terorisme Jangan Langgar HAM

Rabu , 20 Jan 2016, 16:49 WIB

Demokrat tak Setuju Revisi UU untuk Menambah Kewenangan Aparat

Rabu , 20 Jan 2016, 16:32 WIB

Ada Perdebatan UU Terorisme di Istana Negara

Rabu , 20 Jan 2016, 13:27 WIB

LPSK Dukung Revisi UU Terorisme

Rabu , 20 Jan 2016, 10:23 WIB

Awasi WNI dari Suriah, Indonesia akan Contoh Malaysia?

Rabu , 20 Jan 2016, 09:00 WIB

Revisi UU Bisa Jadi Solusi Berantas Terorisme

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memberikan keterangan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (16/1).

Selasa , 19 Jan 2016, 22:14 WIB

Ini Kelemahan UU Antiterorisme Menurut Kapolri

Selasa , 19 Jan 2016, 22:06 WIB

Revisi UU Terorisme Dinilai Bisa Memanjakan BIN

Selasa , 19 Jan 2016, 21:48 WIB

Komnas HAM Ingatkan Revisi UU Terorisme tak Ubah Fungsi Intelijen

Pelajar di Jakarta melakukan aksi melawan terorisme #pelajar TIDAK TAKUT

Selasa , 19 Jan 2016, 21:43 WIB

Peradi: Pemerintah Harus Hati-Hati Revisi UU Terorisme

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan.

Selasa , 19 Jan 2016, 19:56 WIB

Poin Ini yang Buat Polri Ngotot Revisi UU Antiterorisme

Petugas menjaga ketat rumah salah satu terduga teroris, Ali Mahmudin di Desa Langgen, Talang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (18/1).

Selasa , 19 Jan 2016, 19:19 WIB

Revisi UU Antiterorisme, Polisi Ingin Awasi Individu Radikal

Wakil Ketua Baleg DPR-RI, Firman Subagyo

Baleg Tunggu Kesiapan Pemerintah Soal Revisi UU Terorisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR menilai revisi Undang-Undang Terorisme belum tentu masuk dalam program legislasi nasional prioritas (prolegnas) tahun 2016. Revisi UU Terorisme ini memang masuk dalam daftar prolegnas 2014-2019. DPR juga belum mendapat informasi soal keinginan pemerintah untuk memasukkan revisi UU Terorisme ini ke prioritas 2016. Wakil Ketua Baleg, Firman Subagyo mengatakan, malam ini akan ada pembahasan RUU...