#uu-pemda

Komisi X DPR RI Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Bojonegoro

Kamis , 15 Jun 2017, 14:47 WIB

DPR: Perlu Terobosan Laksanakan UU No 23 Tahun 2014

REPUBLIKA.CO.ID, BOJONEGORO -- Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ridwan Hisjam menekankan, perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Khususnya,...

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ledia Hanifa Amaliah

Rabu , 14 Jun 2017, 17:30 WIB

DPR: UU Pemda Timbulkan Permasalahan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang mulai berlaku tahun 2016 lalu dinilai menimbulkan sejumlah permasalahan. Khususnya pada pengaturan terkait pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah, yaitu sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) dari pemerintah kabupaten atau kota ke pemerintah provinsi.Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)...

Jumat , 29 Apr 2016, 01:00 WIB

UU No 23 Tahun 2014: Bakal Ada Efisiensi Perangkat Daerah

REPUBLIKA.CO.ID,MEDAN -- Sosialisasi UU No 23 Tahun 2014 tentang...

Jumat , 29 Apr 2016, 00:53 WIB

UU 23 Tahun 2014: Era Baru Penerapan Desentralisasi

REPUBLIKA.CO.ID,MEDAN -- Penyelenggaran pemerintah dalam rangka otonomi pun mengalami...

Jumat , 29 Apr 2016, 00:00 WIB

Kemendagri Gelar Sosialisasi UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Presiden merupakan penggung jawab akhir dari...

Kamis , 28 Apr 2016, 01:00 WIB

UU No 23 Tahun 2014: Bakal Ada Efisiensi Perangkat Daerah

Kamis , 28 Apr 2016, 00:45 WIB

UU No 23 Tahun 2014: Bakal Ada Efisiensi Perangkat Daerah

Kamis , 28 Apr 2016, 00:15 WIB

UU 23 Tahun 2014: Era Baru Penerapan Desentralisasi

Petugas memeriksa fasilitas produksi energi panas bumi di sumur produksi Cluster D PT. Pertamina Geothermal Energy Area Ulubelu, Lampung, Senin (14/12).

Senin , 04 Apr 2016, 21:18 WIB

DPD Dukung Daerah Kelola Sumber Daya

Senin , 07 Mar 2016, 22:36 WIB

Empat Wali Murid Gugat UU Pemda ke MK

Senin , 31 Aug 2015, 13:58 WIB

Dana Hibah tak Kunjung Cair karena PP tak Juga Terbit

Ahad , 08 Mar 2015, 19:52 WIB

Pemprov Banten Siap Terapkan UU Pemda

Rabu , 15 Oct 2014, 14:51 WIB

Ahok: Saya Berhak Ajukan Dua Nama untuk Jadi Wakil Gubernur

Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Rabu , 15 Oct 2014, 14:37 WIB

Soal Wagub Ahok, Ketua DPRD: Tak Bisa Gunakan UU Pemda

Rabu , 01 Oct 2014, 14:00 WIB

Usulan DOB Dilimpahkan

Selasa , 30 Sep 2014, 17:46 WIB

Kemendagri: Usulan 87 Daerah Otonom Gunakan UU Pemda Baru

Sabtu , 27 Sep 2014, 12:10 WIB

Larangan Urus Parpol Dicabut

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan (kiri) mengikuti rapat dengar pendapat dengan komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

Pemerintah Telah Kaji 65 DOB Usulan DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemendagri telah melakukan kajian terkait 65 usulan Daerah Otonom Baru (DOB). Banyak daerah yang dinilai tidak memenuhi syarat sehingga belum tentu diloloskan pemerintah. Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Djohermansyah Djohan mengatakan, telah melakukan kajian terhadap 65 DOB yang diusulakan DPR. Hasilnya pun telah dilaporkan kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOB). "DPOB ini kan ketuanya Pak Mendagri, saya sekertaris, wakil...