#uud-45

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sebelum konferensi pers tentang pengukuhan dirinya sebagai Ketua Umum PDIP periode 2019-2024 dalam Kongres V PDI Perjuangan di Sanur, Denpasar, Bali, Kamis (8/8/2019).

Rabu , 16 Oct 2019, 00:18 WIB

Pengamat: PDIP akan Jadi Rujukan Soal Amendemen UUD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Usep S Ahyar menyebut, PDIP akan menjadi rujukan oleh partai politik lain dalam rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Meski demikian, partai yang dipimpin...

[ilustrasi] Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputtri (tengah) didampingi Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kiri), Wakil MPR Jazilul Fawaid (kiri), Zulkifli Hasan (kedua kanan) dan Ahmad Basarah (kanan) bersiap memberikan keterangan pers di kediaman Megawati, di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Selasa , 15 Oct 2019, 13:13 WIB

Amendemen UUD 1945, PKB untuk Sementara Fokus ke GBHN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid menyatakan, saat ini fokus terhadap amendemen UUD 1945 terfokus pada penerapan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). PKB mengklaim, fokus PKB dalam wacana amendemen belum melebar."Sementara ini PKB satu (fokus) GBHN. Tapi kan terus melihat perkembangan masyarakat," kata Jazilul di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (15/10).Jazulul mengatakan,...

Selasa , 15 Oct 2019, 11:58 WIB

Bamsoet Pastikan Amendemen UUD 1945 tak Jadi Bola Liar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menanggapi...

Senin , 14 Oct 2019, 13:02 WIB

Zulhas Sebut Amandemen UUD 45 Menyeluruh Itu Sulit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh...

Kamis , 10 Oct 2019, 20:03 WIB

Belum Sepakatnya Fraksi di MPR Soal Batasan Amendemen UUD

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho, Nawir Arsyad Akbar Fraksi-fraksi di...

Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani (kanan) melambaikan tangan kearah wartawan saat tiba di kediaman Presiden ke-5 RI Megawati, di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Kamis , 10 Oct 2019, 19:01 WIB

Pimpinan MPR Temui Megawati Minta Masukan Amendemen UUD

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) bersama sembilan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah Zulkifli Hasan dan Fadel Muhammad (dari kiri) sebelum memulai rapat perdana pimpinan MPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Rabu , 09 Oct 2019, 20:14 WIB

PDIP akan Tetap Perjuangkan Amandemen Terbatas UUD 1945

Ketua MPR Bambang Soesatyo (tengah) bersama Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan bersalaman sebelum memulai rapat perdana pimpinan MPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Rabu , 09 Oct 2019, 19:03 WIB

Bamsoet Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi Amandemen UUD 1945

Selasa , 08 Oct 2019, 14:40 WIB

PKB Setuju UUD 1945 Diamendemen Secara Terbatas

Selasa , 20 Aug 2019, 11:52 WIB

Ada Udang di Balik Gedung Kura-Kura

Sabtu , 17 Aug 2019, 18:27 WIB

Hasto Tegaskan Jokowi dan PDIP Sejalan Terkait GBHN

Sabtu , 17 Aug 2019, 14:46 WIB

Prabowo: Perjuangan Gerindra Kembali ke UUD 1945 yang Asli

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) menyapa jurnalis usai Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jumat , 16 Aug 2019, 19:23 WIB

Pengamat Nilai Jokowi Tepat Tolak Pilpres Lewat MPR

Pegawai melakukan geladi bersih pelaksanaan Sidang Tahunan MPR 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Kamis , 15 Aug 2019, 20:34 WIB

Pandangan Fraksi-Fraksi di DPR Atas Upaya Amandemen UUD 1945

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

Kamis , 15 Aug 2019, 20:22 WIB

Demokrat Setujui Wacana Dihidupkannya Kembali GBHN

Kamis , 15 Aug 2019, 16:53 WIB

PKS Menentang Wacana Pilpres Dikembalikan ke MPR

Kamis , 15 Aug 2019, 15:50 WIB

Andre: Gerindra Dukung GBHN Dihidupkan Kembali

Presiden Joko Widodo berjalan memasuki ruang rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

GBHN Dihidupkan Lagi, Presiden Dinilai Bisa Jadi Jongos MPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menyampaikan partainya hati-hati dalam menentukan sikap soal wacana diberlakukannya lagi Garis-Garis Beras Haluan Negara (GBHN). Demokrat khawatir realisasi pengembalian fungsi GBHN malah hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Benny menyampaikan Partai Demokrat khawatir kehadiran GBHN malah merusak sistem pemerintahan yang digunakan sekarang. "Kami masih mengkaji rencana itu. Kalau tidak jelas konsepnya...

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.

Rabu , 14 Aug 2019, 19:14 WIB

Bvitri: Amandemen UUD 1945 Jadi Bargain Siapa Pimpin MPR

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh usai menjadi pembicara dalam kuliah umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Rabu (14/8).

Rabu , 14 Aug 2019, 18:56 WIB

Nasdem Ingin Ada Kajian Sebelum Amendemen UUD 1945

Rabu , 14 Aug 2019, 16:34 WIB

PDIP Sebut GBHN akan Jadi Warisan Jokowi

Rabu , 14 Aug 2019, 16:13 WIB

Kode Inisiatif Curigai Wacana Dihidupkannya Kembali GBHN

Rabu , 14 Aug 2019, 04:09 WIB

GBHN Dihidupkan Lagi, Tjahjo: Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah saat menyampaikan sejumlah keterangan di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (13/8).

Selasa , 13 Aug 2019, 21:57 WIB

PDIP Fokus Menghidupkan Kembali GBHN

Selasa , 13 Aug 2019, 16:20 WIB

Amendemen UUD '45 dan Potensi Presiden Dikendalikan Partai

Selasa , 13 Aug 2019, 15:00 WIB

PDIP: Amandemen Terbatas UUD 1945 Bukan Semata Usulan Kami

Senin , 05 Nov 2018, 13:42 WIB

HNW Tes Hafalan UUD 45 di SDIT Ar Rahman

Senin , 22 May 2017, 13:18 WIB

Oso Tegaskan Pancasila dan UUD 45 Sudah Final

Lembaga Pengkajian MPR RI, menggelar Rapat Pleno ke-14 dengan bahasan utama soal ‘Peraturan Perundangan yang Tidak Sesuai dengan Pasal-Pasal Dalam Bidang Ekonomi Menurut UUD NRI Tahun 1945’, Selasa (18/4).

Rabu , 19 Apr 2017, 17:39 WIB

MPR Bahas Perundangan Ekonomi yang Langgar UUD 45

Ketua MPR Zulkifli Hasan memberikan kata sambutan sesaat sebelum pembukaan acara Grand Final Lomba Cerdas Cermat MPR RI oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8).

Selasa , 18 Aug 2015, 17:17 WIB

Kesadaran Berkonstitusi untuk Membangun Bangsa

Selasa , 18 Aug 2015, 13:31 WIB

Sistem Ketatanegaraan Indonesia Melenceng Dari UUD 1945

Kepala badan pengkajian MPR RI Bambang Sadono memimpin diskusi dengan tema Penegasan Pancasila Sebagai Sumber Hukum dan Hierarki Sistem Perundang-undangan di ruang Nusantara IV gedung MPR RI, Jakarta, Senin (9/3). (foto : MgROL_34)

Senin , 09 Mar 2015, 17:37 WIB

Badan Pengkajian MPR Kaji Nilai Penting UUD 45

Senin , 01 Jul 2013, 20:58 WIB

'Konsep Bernegara Harus Dikembalikan ke Roh Pancasila dan UUD 45'

Rabu , 07 Mar 2012, 14:18 WIB

PKS: BLT itu Seperti Parasetamol

PBNU : Amandemen UUD Titipan Asing

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), As'ad Ali, mengatakan bahwa masyarakat tidak merasa diuntungkan dengan amandemen yang pernah dilakukan.Sebab, jelas dia, orientasi pengubahan UUD 1945 itu jelas merupakan titipan asing. "Bukan kita sendiri yang buat," ujarnya, saat memberikan materi Amandemen UUD 1945, Antara Ide dan Realita, di acara 'Pekan Kosntitusi UUD 1945, Amandemen, dan...

Senin , 30 Jan 2012, 22:40 WIB