REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO -- Ikhwanul Muslimin dan Kelompok Salafi di Mesir tegas menolak pengangkatan tokoh liberal dan sekuler Mohamed el-Baradei sebagai Perdana Menteri Mesir yang baru. Pejabat senior Partai Kebebasan dan Keadilan Mesir (FJP) Farid Ismail menegaskan semua kebijakan pascakudeta adalah inskontstitusional.

''Kami menolak semua kecurangan ini. Ini semua hasil yang tidak demokratis. Termasuk (penunjukkan) el-Baradei,'' tegas dia, seperti dikutip Reuters, dan dilansir Egypt Independent, Ahad (7/7). Kata dia, tidak ada satu pun alasan menerima pemerintahan yang tidak sah tersebut.

Tiga hari pascakudeta militer, Presiden ad interm Mesir Adly Mansour mengambil sumpah el-Baradai untuk duduk di kursi perdana menteri, Sabtu (6/7) waktu setempat. Jabatan tersebut sebelumnya dipegang oleh teknokrat pilihan Presiden Mursi, yakni Hisham Qandhil yang ditunjuk Juli 2012 lalu.Pascakudeta Rabu (3/7) tidak diketahui dimana posisi Qandhil berada.

Pun peran politiknya selama kerecokan politik di Ibu Kota Kairo tidak diketahui. Qandhil tetap berada di sebelah Mursi sehari sebelum Panglima Militer dan Menteri Pertahanan Jenderal Abdel Fattah el-Sisi membacakan deklarasi kudeta.

Ikuti Whatsapp Channel Republika