REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden transisi Mesir, Adly Mansour, pada Selasa menetapkan mantan Menteri Keuangan, Hazem Al Bablawi, sebagai perdana menteri dan Mohamed ElBaradei sebagai wakil presiden untuk urusan hubungan luar negeri.
Menanggapi penunjukan perdana menteri baru tersebut, Partai Kebebasan dan Keadilan --sayap politik Ikhwanul Muslimin-- mengatakan penetapan itu tidak sah.
"Tetap saja itu (pengangkatan perdana menteri) tidak sah. bagi kami, Muhammad Mursi merupakan presiden sah Mesir," kata Wakil Ketua Partai Kebebasan dan Keadilan, Essam Al Aryan.
Mursi digulingkan melalui kudeta militer pada Rabu lalu. Militer kemudian mengangkat Ketua Mahkamah Konstitusi, Adly Mansour, sebagai presiden transisi Mesir.
Sementara itu, suasana kota Kairo pada Selasa cukup tenang meskipun kantor dan toko-toko masih banyak yang tutup. Pendukung Mursi terus berkonsentrasi di Bundaran Rabiah Adawiyah, Kairo timur, untuk menuntut pengembalian keabsahan Presiden Mursi.
Demo sejuta orang Ikhwanul Muslimin pada Selasa mengangkat tema "Syahid" merujuk pada pembantaian tentara terhadap pendukung Mursi pada Senin (8/7) subuh di Garda Republik tempat Mursi ditahan.
Hampir semua korban adalah pendukung Mursi akibat terkena tembakan senjata api. Di pihak keamanan, seorang perwira dilaporkan tewas. Belasan tentara dan polisi mengalami cedera.
Adapun suasana Alun-alun Tahrir, tempat unjuk rasa oposisi anti-Mursi, pada Selasa tampak cukup sepi kendati masih banyak kemah dan belum dibuka untuk kendaraan lalu lintas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika