Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Alhabsyi menilai langkah untuk menguak praktik kecurangan pemilu melalui hak angket adalah cara yang tepat. Aboe membandingkan langkah itu sebagai upaya yang lebih baik, dibandingkan lewat Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia menyinggung lembaga 'Tuhan' itu seperti tidak diperlukan dalam upaya yang tengah diperjuangkan. Hal itu berkaca dari kasus mantan Ketua MK Anwar Usman yang dianggap melanggengkan keponakannya yang juga anak Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres dalam Pilpres 2024. 

"Angket ini bagus. Daripada kita ke MK, ada pamannya," kata Aboe dalam konferensi pers tiga partai Koalisi Perubahan soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024 di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024). 

Anwar Usman diketahui masih menjadi salah satu hakim konstitusi hingga saat ini, bahkan dikabarkan berjuang untuk kembali menduduki posisi sebagai ketua MK. 

"Lebih baik kita (gunakan cara lewat) angket, (caranya) cantik. Iya kan? Angket kita sudah pengalaman kok, indah kerjanya," ujar Aboe. 

Dia menegaskan, PKS bersama partai koalisi yakni Partai Nasdem dan PKB satu suara untuk mendukung bergulirnya angket kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI. Hak angket itu diketahui diinisiasi oleh capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo, kader PDIP yang diusung Partai Banteng untuk maju di Pilpres 2024.  

Aboe menegaskan, para partai Koalisi Perubahan saat ini tengah menunggu aksi atau gerakan dari PDIP untuk segera membahas dan melangkah untuk melakukan hak angket tersebut. Karena hingga saat ini hak angket itu baru bergulir di Ganjar saja, belum pada partai politik.  

"Kami menunggu PDIP soal hak angket ini. Kami sangat mendukung, sangat senang. Kalau ada yang melangkah begitu kami ada di belakangnya, kami akan mengawal," tuturnya. 

"Jadi kita tunggu lokomotifnya. Bangsa ini butuh suasana keberanian untuk membenahi situasi yang ada saat ini," lanjutnya.