Ribuan buruh memblokade jalan layang Pasopati yang saat ini disebut Jalan Mochtar Kusumaatmadja dan Jalan Pasteur, Kota Bandung, Kamis (30/11/2023). Mereka kecewa karena Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin lebih memilih menerapkan PP 51 dibandingkan menyerap aspirasi buruh.

Kamis , 30 Nov 2023, 16:47 WIB

Ribuan Buruh Long March dan Blokade Jalan Pasteur, Akses Lalu Lintas Lumpuh 

Ribuan buruh memblokade jalan layang Pasopati yang saat ini disebut Jalan Mochtar Kusumaatmadja dan Jalan Pasteur, Kota Bandung, Kamis (30/11/2023). Mereka kecewa karena Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin lebih memilih menerapkan PP 51 dibandingkan menyerap aspirasi buruh.

Kamis , 30 Nov 2023, 16:30 WIB

Buruh di Jabar Ngamuk, Bey Machmudin Tolak Tuntutan UMK 2024

Ribuan buruh yang tergabung ke dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa Barat (SPSI Jabar) menggelar aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (20/11/2023). Aksi tersebut menolak penerapan PP 51 yang rencananya akan ditetapkan dalam UMP 2024, dengan alasan jika PP 51 diterapkan maka kenaikan upah minimun (UMP) itu tidak akan lebih daripada 1-3 persen.

Selasa , 21 Nov 2023, 16:26 WIB

Buruh Tolak Kenaikan UMP Jabar 2024 Hanya Rp 70.824 Ancam Mogok Masal

Forum Musyawarah Hubungan Industrial (FMHI) bersama serikat pekerja, buruh, dan perwakilan perusahaan di Subang, Jawa Barat, Rabu (12/4/2023).

Kamis , 13 Apr 2023, 21:18 WIB

Ganjaran Buruh Berjuang Dorong Harmonisasi di Hubungan Industrial

Ilustrasi buruh pabrik. Belum ada kesepakatan batas kenaikan upah minimum Provinsi Jawa Barat

Jumat , 25 Nov 2022, 15:41 WIB

Buruh Tetap Inginkan Kenaikan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 12 Persen

Massa buruh yang tergabung dari berbagai elemen menggelar aksi di depan Gedung DPR MPR RI di Jakarta, Selasa (6/9/2022). Dalam aksinya mereka membawa sejumlah tuntutan diantaranya menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menolak pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja serta menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan upah minimum sebesar 10 hingga 13 persen pada tahun 2023. Republika/Thoudy Badai

Kamis , 24 Nov 2022, 18:34 WIB

Buruh Jabar Bersikukuh Kenaikan UMP 12 Persen

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto Ferianto menilai, pertemuan antara Gubernur Jabar dengan ILO mubazir. Ini karena, tak mungkin merekomendasikan upah sendiri. Pasalnya, penetapan upah ada aturannya secara internasional.

Rabu , 13 Apr 2022, 12:35 WIB

Buruh Jabar Minta THR 2022 Dibayar Tunai, tak Nyicil

Buruh di Jabar kecewa dengan penetapan UMP (foto: ilustrasi)

Rabu , 01 Dec 2021, 12:37 WIB

Buruh Jabar: Ridwan Kamil Takut Diberhentikan Mendagri

Buruh di Jabar mendesak UMP dinaikan (foto: ilustrasi demo buruh).

Selasa , 30 Nov 2021, 17:15 WIB

Soal UMP 2022, Buruh Jabar Ancam tak Pilih Lagi Ridwan Kamil

Gubernur Jabar Ridwan Kamil,

Selasa , 23 Nov 2021, 20:41 WIB

Buruh Jabar Ancam Aksi Besar, Ridwan Kamil Pilih Ajak Dialog

Buruh di Jabar mendesak UMP dinaikan (foto: ilustrasi demo buruh).

Selasa , 23 Nov 2021, 20:26 WIB

Apindo Jabar Berharap Buruh Bijak Tak Demo Soal UMP

unjuk rasa buruh (ilustrasi)

Rabu , 17 Nov 2021, 14:18 WIB

Buruh Jabar Ancam Mogok Jika Upah Dihitung dengan PP 36/2021

Gabungan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jawa Barat menggelar aksi solidaritas terhadap rakyat Palestina di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (18/5). Aksi tersebut meminta kepada Pemerintah Indonesia melalui Presiden untuk mendesak PBB segera mengambil sikap dan tindakan yang tegas dan nyata terhadap kekejaman Israel yang meyerang rakyat Palestina dalam beberapa waktu terakhir.

Buruh Jabar Gelar Aksi Kutuk Serangan Israel ke Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gabungan serikat buruh di Jawa Barat menggelar aksi di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (18/5). Aksi ini untuk mengutuk serangan yang dilakukan Israel ke Palestina. Koordinator aksi Roy Jinto mengatakan kali ini para serikat buruh memang baru pertama kalinya menggelar aksi terkait Palestina. Sebab, ia merasa serangan yang dilakukan Israel ke Palestina sudah...

Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) berunjuk rasa menuntut kenaikan upah (ilustrasi)

Senin , 23 Nov 2020, 01:25 WIB

Ridwan Kamil Kabulkan Kenaikan UMK Kota Bekasi

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto Ferianto menilai, pertemuan antara Gubernur Jabar dengan ILO mubazir. Ini karena, tak mungkin merekomendasikan upah sendiri. Pasalnya, penetapan upah ada aturannya secara internasional.

Ahad , 22 Nov 2020, 10:13 WIB

Buruh Minta Gubernur Revisi SK UMK Cianjur dan 9 Dati II

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (27/10). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan menuntut kenaikan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Foto: Abdan Syakura/Republika

Selasa , 27 Oct 2020, 17:22 WIB

Demo di Gedung Sate Ribuan Buruh Berjoget Reggae

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto Ferianto menilai, pertemuan antara Gubernur Jabar dengan ILO mubazir. Ini karena, tak mungkin merekomendasikan upah sendiri. Pasalnya, penetapan upah ada aturannya secara internasional.

Selasa , 27 Oct 2020, 13:25 WIB

Buruh di Jabar Demo Tuntut Upah 2021 Naik Delapan Persen

Buruh yang tergabung lakukan aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Selasa , 06 Oct 2020, 15:21 WIB

Buruh Jabar Disarankan Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto Ferianto menilai, pertemuan antara Gubernur Jabar dengan ILO mubazir. Ini karena, tak mungkin merekomendasikan upah sendiri. Pasalnya, penetapan upah ada aturannya secara internasional.

Ahad , 09 Aug 2020, 17:30 WIB

Buruh Jabar Minta Subsidi BLT Upah tak Ada Diskriminasi

Massa buruh yang tergabung dari sejumlah serikat pekerja berunjuk rasa di depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (28/7). Unjuk rasa tersebut untuk menolak gugatan Pembatalan SK UMK Tahun 2020 yang diajukan Apindo Jawa Barat, mencabut huruf D diktum ketujuh SK UMK Tahun 2020, Menolak Omninus Law RUU Cipta Kerja, menerbitkan SK UMSK Kabupaten atau Kota Tahun 2020 dan menolak UU TAPERA. Foto: Abdan Syakura/Republika

Selasa , 28 Jul 2020, 16:05 WIB

In Picture: Massa Buruh Berunjukrasa di PTUN Bandung

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Senin , 02 Dec 2019, 21:06 WIB

Emil: Point 7 SK UMK tak akan Direvisi, Cukup Itu Saja

Sejumlah buruh yang tergabung dalam Aliasi Buruh Jabar (ABJ) berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung (ilustrasi)

Senin , 02 Dec 2019, 20:40 WIB

Ribuan Buruh Unjuk Rasa Tuntut Poin 7 SK UMK Jabar Dihapus

Aksi mogok kerja para buruh (Ilustrasi).

Ahad , 01 Dec 2019, 17:55 WIB

18 Organisasi Buruh Jabar akan Mogok Kerja Empat Hari

Demonstrasi menolak upah rendah, ilustrasi

Selasa , 19 Nov 2019, 01:00 WIB

Pekerja di Jabar Khawatir Gubernur tak Wajib Tetapkan UMK

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto Ferianto menilai, pertemuan antara Gubernur Jabar dengan ILO mubazir. Ini karena, tak mungkin merekomendasikan upah sendiri. Pasalnya, penetapan upah ada aturannya secara internasional.

Senin , 18 Nov 2019, 19:33 WIB

Buruh Kecewa Gagal Audiensi dengan DPRD Jabar

Jumat , 23 Aug 2019, 03:31 WIB

Buruh Jabar Gelar Demo Tolak Rencana Revisi UU No 13 Tahun 2003

Buruh di Jabar menolak rencana revisi UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mereka menilai, banyak pasal yang merugikan kaum buruh.

Senin , 15 Jul 2019, 18:41 WIB

Dinilai Merugikan, Buruh Jabar Tolak Revisi UU No 13

Ahmad Syaikhu

Kamis , 02 May 2019, 16:58 WIB

PKS Terus Bertekad Perjuangkan Buruh

Ratusan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi pada peringatan Hari Buruh di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (1/5).

Rabu , 01 May 2019, 23:59 WIB

Ribuan Buruh se-Jabar Gelar Aksi Damai Tuntut UMSK

Aher, gubernur dengan seabreg prestasi.

Soal UMP 2016, Buruh Jabar Kecewa dengan Aher

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto mengaku kecewa kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan jika tetap menggunakan PP Nomor 78 Tahun 2015 untuk memutuskan besaran UMP. Apalagi, jika kenaikannya disamakan di semua kota/kabupaten di Jawa Barat.Padahal, menurut Roy, beberapa wilayah sudah menetapkan di atas kenaikan yang disetujui di provinsi, yakni sebesar...

Next