Massa PPP saat kampanye

Jumat , 20 Dec 2013, 08:15 WIB

Soal Perppu MK, PPP: Lobi Politik Demokrat Lemah

  Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)  Hamdan Zoelva bersama anggota Hakim MK lainnya. (Republika/ Tahta Aidilla)

Senin , 16 Dec 2013, 15:49 WIB

MK Kuatkan Keputusan KPU Tegal

 Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.  (Republika/ Wihdan)

Jumat , 06 Dec 2013, 14:57 WIB

Hakim Konstitusi Anwar Usman Penuhi Panggilan KPK

Hamdan Zoelva

Senin , 18 Nov 2013, 15:32 WIB

Ketua MK: Pengacara Beda dengan Pengamat

 Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva membacakan sumpah jabatan di Jakarta, Rabu (6/11).     (Republika/ Tahta Aidilla)

Rabu , 06 Nov 2013, 23:00 WIB

Hamdan Zoelva Tak Ingin jadi Hakim Masuk Neraka

Gedung Mahkamah Konstitusi

Jumat , 01 Nov 2013, 15:50 WIB

Pemungutan Suara Ketua MK Berlangsung Dua Putaran

Hamdan Zoelva

Jumat , 01 Nov 2013, 15:43 WIB

Pemilihan Ketua MK Diputuskan Terbuka

Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari (kiri)

Ahad , 27 Oct 2013, 13:56 WIB

PDIP: Perppu MK Tak 'Emegency' Lagi

Akil Mochtar

Pengacara: Akil Terpaksa Menolak Pemeriksaan Tertutup MKK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif, Akil Mochtar menolak untuk diperiksa Majelis Kehormatan Konstitusi secara tertutup di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini. Pihak kuasa hukum Akil menyatakan Akil terpaksa menolak diperiksa karena pemeriksaannya dilakukan secara tertutup."Karena sudah terlanjur ada pemeriksaan majelis (MKK) secara terbuka maka Akil bersedia diperiksa asal terbuka ternyata majelis tidak mau...

Akil Mochtar

Jumat , 25 Oct 2013, 11:38 WIB

Akil Mochtar Tolak Ikuti Pemeriksaan MKK

Akil Mochtar

Jumat , 25 Oct 2013, 02:46 WIB

Majelis Kehormatan Periksa Akil Mochtar, Jumat

Akil Mochtar

Rabu , 23 Oct 2013, 08:30 WIB

Bencana Peradilan

Susilo Bambang Yudhoyono

SBY: Tak Perlu Izin Presiden untuk Panggil Hakim Konstitusi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan KPK tidak memerlukan izin presiden untuk memanggil hakim konstitusi jika dianggap perlu. Kondisi tersebut sudah berubah. Dulu, jika aparat penegak hukum memanggil pejabat pemerintahan mulai dari gubernur, bupati, walikota, bahkan menteri diperlukan izin presiden. Namun, saat ini aturan tersebut sudah tidak berlaku. “Sekarang tidak diperlukan dan tidak berlaku. Jika KPK ingin memanggil...