#komnas-ham

Selasa , 03 Nov 2020, 19:09 WIB

Komnas HAM Duga Yeremia Ditembak Anggota TNI, Ini Kata Polri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil penyelidikan Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI dan Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua menyimpulkan, Pendeta Yeremia Zanambani ditembak dari jarak dekat oleh Alpius, wakil...

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam

Selasa , 03 Nov 2020, 00:30 WIB

Komnas Rekomendasi Tata Kelola Keamanan di Intan Jaya Diubah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM) memberikan rekomendasi setelah melakukan penyelidikan atas peristiwa kematian Pendeta Yeremia Zanambani, antara lain agar dilakukan pembenahan tata kelola keamanan di Intan Jaya, Papua. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam menuturkan dari hasil penyelidikan, Komnas HAM menemukan fakta adanya pendekatan keamanan yang melanggar hukum dan tata kelola...

Senin , 02 Nov 2020, 15:18 WIB

Ini 7 Rekomendasi Komnas HAM di Intan Jaya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tim pemantauan dan penyelidikan Komnas Ham (Komnas...

Selasa , 27 Oct 2020, 19:56 WIB

Tim Advokasi KAMI Adukan Polri ke Komnas HAM

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tim Advokasi Hukum Koalisi Aksi Menyelamatkan...

Kamis , 22 Oct 2020, 16:31 WIB

Komnas HAM Diminta Tindak Lanjut Hasil TGPF Intan Jaya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi Keadilan untuk Pendeta Yeremia Zanamban mendesak...

Bareskrim Polri mengungkap 9 orang yang terafiliasi dengan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dijadikan tersangka diduga terkait kerusuhan unjuk rasa menolak Undang-undang Omnibus Law Ciptakerja, dirilis di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (15/10).

Kamis , 22 Oct 2020, 14:10 WIB

Peringatan Komnas HAM, YLBHI, Amnesty ke Polri Terkait KAMI

Kamis , 22 Oct 2020, 01:23 WIB

Komnas HAM Janji Buat Rekomendasi Konkret Kasus Intan Jaya

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersiap memberikan keterangan pers terkait Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tertanggal 9 Mei 2019 tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Komnas HAM telah memberikan surat pertimbangan dan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo agar menarik Raperpres tersebut dari DPR atau tidak melakukan pembahasan dan penandatanganan sebelum ada kebijakan yang jelas berdasarkan prinsip hukum dan norma HAM. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Kamis , 22 Oct 2020, 00:38 WIB

Penangkapan Aktivis KAMI, Komnas HAM: Terapkan Fair Trial

Kamis , 22 Oct 2020, 00:20 WIB

Komnas HAM: Pelajar Miliki Hak Suarakan Padangan Politik

Rabu , 21 Oct 2020, 21:26 WIB

Ancaman SKCK, Komnas HAM: Bertentangan dengan Posisi Anak

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Rabu , 21 Oct 2020, 21:11 WIB

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Rabu , 21 Oct 2020, 19:27 WIB

Komnas HAM: Kemenkominfo tak Perlu Buat Aturan Blokir Medsos

Senin , 19 Oct 2020, 11:08 WIB

Komnas HAM Mulai Analisis Temuan Informasi di Intan Jaya

Ahad , 18 Oct 2020, 22:13 WIB

Kematian Pendeta Yeremia, Komnas HAM Temukan Jejak Peluru

Sabtu , 17 Oct 2020, 22:10 WIB

Komnas HAM: Kematian Pendeta Yeremia tak Berdiri Sendiri

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (kanan)

Sabtu , 17 Oct 2020, 21:30 WIB

Komnas HAM Diminta Dampingi Autopsi Pendeta Yeremia

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Mohammad Choirul Anam

Kamis , 15 Oct 2020, 16:25 WIB

Komnas HAM Menyoal Deret Tunggu Terpidana Mati

Komnas HAM: Hak Hidup Tenaga Medis Terancam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas HAM RI mengatakan, hak hidup tenaga medis terancam di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia (IDI) hingga kini sebanyak 134 dokter meninggal dunia karena Covid-19. "Proteksi yang maksimal bagi tenaga medis dibutuhkan sebagai aset utama dan garda terdepan," kata Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM RI, Sandrayati Moniaga dalam keterangannya, Rabu (14/10). Bila dihitung sejak awal...

Rabu , 14 Oct 2020, 18:28 WIB

Komnas HAM Kumpulkan Data Kekerasan Demo Tolak UU Ciptaker

Jumat , 09 Oct 2020, 18:51 WIB

Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi Kekerasaan Demo Ciptaker

Jumat , 09 Oct 2020, 08:23 WIB

Komnas HAM Ingatkan Polri tak Gunakan Kekerasan Atasi Demo

Kamis , 08 Oct 2020, 23:43 WIB

Komnas HAM: Polri Wajib Lindungi Hak Kebebasan Berpendapat

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (tengah) didampingi Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Mohammad Choirul Anam (kiri)

Kamis , 08 Oct 2020, 23:25 WIB

Komnas HAM Minta Pemerintah Buka Ruang Dialog UU Ciptaker

Aparat kepolisian membubarkan aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law di DPRD DIY, Kamis (8/10). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta aparat kepolisian tetap menghormati dan mengedepankan HAM dalam mengamankan unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.

Kamis , 08 Oct 2020, 22:38 WIB

Aparat Diminta Hormati HAM dalam Demo Tolak UU Ciptaker

Polisi berjaga saatbunjuk rasa tolak Omnibus Law di DPRD DIY, Kamis (8/10).

Kamis , 08 Oct 2020, 19:25 WIB

Komnas HAM Minta Polri tak Represif

Selasa , 06 Oct 2020, 13:18 WIB

Komnas HAM: Polri Berlebihan Sikapi Penolak UU Ciptaker

Senin , 05 Oct 2020, 22:57 WIB

Komnas HAM Tuntut Penanggung Jawab Politik Kekerasan 2019

Ahad , 04 Oct 2020, 20:21 WIB

Komnas HAM Sudah Lakukan Penyelidikan Mandiri Intan Jaya

Jumat , 02 Oct 2020, 22:25 WIB

Alasan Komnas HAM tak Dimasukan TGPF Penembakan Intan Jaya

Kamis , 01 Oct 2020, 05:16 WIB

Komnas HAM Temukan Lahan Mandalika Belum Dibayar

Komposisi Baru. Wakil ketua Bidang Internal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hairansyah

Rabu , 30 Sep 2020, 05:13 WIB

Pilkada Dilanjutkan, Komnas HAM Beri Tiga Catatan

Selasa , 22 Sep 2020, 14:58 WIB

Komnas HAM Dalami Kasus Penembakan Pendeta di Papua

Ilustrasi Pilkada Damai, Pilkada Serentak

Senin , 21 Sep 2020, 20:44 WIB

Komnas HAM: Keselamatan Publik Prioritas Utama Bukan Pilkada

Selasa , 15 Sep 2020, 23:51 WIB

Komisi III Setujui Tambahan Anggaran 2021 pada Lima Lembaga

Arteria Dahlan: Komnas HAM Jangan Jadi Provokator

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengkritik peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurutnya, lembaga tersebut tak perlu mencampuri tugas legislasi DPR dalam pembahasan undang-undang. "Tugas kami ini membuat undang-undang bersama pemerintah, bapak tidak boleh menjadi penghasut apalagi menjadi provokator. Meminta DPR hentikan pembahasan rancangan undang-undang, bapak ini siapa," ujar Arteria dalam rapat kerja dengan...

Penusuk Syekh Ali Jaber Gangguan Jiwa? Ini Kata Komnas HAM . Foto: Detik-detik pendakwah Syeh Ali Jaber ditusuk orang tak dikenal.

Senin , 14 Sep 2020, 11:28 WIB