Sebesar 80 persen sumber APBN masih didominasi pajak. IEF

Hari Pahlawan Momentum Perkuat Komitmen Taat PajakĀ 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pada era tirani, pahlawan adalah mereka yang mengorbankan jiwa raganya untuk memperjuangkan kemerdekaan NKRI.  Namun, pada masa kini, para pahlawan adalah mereka yang mengisi kemerdekaan melalui kontribusi nyata dalam membangun negeri demi tegaknya eksistensi dan kedaulatan NKRI di segala bidang, termasuk kedaulatan ekonomi. Hal ini disampaikan  Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute, Ariawan Rahmat, dalam dialog publik...

Pajak (ilustrasi). KPP Pratama Magelang, Jawa Tengah, memblokir dan menyita rekening seorang penunggak pajak.

Selasa , 09 Nov 2021, 16:04 WIB

KPP Pratama Magelang Sita Rekening Penunggak Pajak

Warga membayar pajak bumi dan bangunan (ilustrasi). Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengejar piutang pajak warga dan perusahaan.

Selasa , 02 Nov 2021, 22:41 WIB

Pemprov Kepri Kejar Piutang Pajak

Seorang anggota DPR menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10/2021). Rapat paripurna tersebut beragendakan pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU usul inisiatif Komisi II DPR dan pengesahan menjadi RUU usul DPR, persetujuan pembahasan waktu pembahasan RUU Penanggulangan Bencana dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

RUU Perpajakan Dinilai Mampu Percepat Pemulihan Ekonomi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rancangan undang-undangan harmonisasi peraturan perpajakan (HPP) disahkan menjadi undang-undang (UU). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan RUU HPP merupakan bagian dari rangkaian reformasi perpajakan yang menjadi salah satu ikhtiar bersama bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Maju. “Reformasi perpajakan ini selaras dengan upaya negara dalam mempercepat pemulihan ekonomi serta...

Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sri Mulyani memastikan pajak akan dikenakan pada sembako dan jasa yang tergolong high end.

Kamis , 07 Oct 2021, 21:56 WIB

Sri Mulyani: Sembako High End Kena Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan pada layar) menghadiri secara virtual Rapat Paripurna DPR RI Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/10). UU HPP akan mengenakan pajak penghasilan sesuai besar pendapatan seseorang.

Kamis , 07 Oct 2021, 21:47 WIB

Perubahan Pajak Penghasilan untuk Si Kaya