#pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penjelasan pemerintah dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/9/2021). Raker itu membahas Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD).

Selasa , 14 Sep 2021, 08:07 WIB

Pemerintah Bakal Ubah Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengajukan perubahan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Hal ini dikarenakan struktur dari PDRD tidak efisien dan banyaknya jenis pajak serta retribusi yang ada di...

Ilustrasi investasi. Pemerintah menyebut kebijakan fiskal memainkan peran untuk menyediakan iklim investasi yang baik di Indonesia, salah satunya APBN memberikan insentif perpajakan bagi dunia usaha.

Kamis , 02 Sep 2021, 14:14 WIB

Wamenkeu Minta Pelaku Usaha Manfaatkan Insentif Pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyebut kebijakan fiskal memainkan peran untuk menyediakan iklim investasi yang baik di Indonesia, salah satunya APBN memberikan insentif perpajakan bagi dunia usaha. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan insentif ini juga berlaku bagi perusahaan yang bergerak sektor minyak dan gas (migas). Hal ini bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional. "Kami memberikan perspektif luas tentang masalah pajak Indonesia, yang...

Rabu , 01 Sep 2021, 07:02 WIB

Israel Berencana Pinjamkan Dana ke Otoritas Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Israel mengumumkan serangkaian gerakan yang bertujuan...

Selasa , 31 Aug 2021, 23:24 WIB

Pertamina Setor Rp 110,6 Triliun ke Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) pada semester satu tahun...

Ahad , 29 Aug 2021, 17:48 WIB

Otoritas Australia Tunda Pajak Mobil Listrik

REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Pemerintah Australia Selatan akan menerapkan pajak khusus...

Rabu , 25 Aug 2021, 23:48 WIB

Pemanfaatan Pajak Bukan Hanya Digunakan Biaya Infrastruktur

Kadin dukung revisi perpajakan terutama terkait pajak karbon. Pajak/ilustrasi

Rabu , 25 Aug 2021, 21:57 WIB

Kadin Sambut Baik Rencana Revisi Regulasi Perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) berbincang dengan Sekjen Kementerian Keuangan Heru Pambudi (kanan) saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/8). Pemerintah memprediksi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sampai akhir 2021 mencapai 5,82 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Selasa , 24 Aug 2021, 07:47 WIB

Defisit APBN Diprediksi 5,82 Persen Sampai Akhir 2021

Siluet pekerja dengan latar belakang kawasan pemukiman warga di Mangga Besar, Jakarta, Jumat (20/8/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan serta Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)?sebesar 10 persen sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Jumat , 20 Aug 2021, 20:27 WIB

In Picture: Insentif Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan

Rabu , 18 Aug 2021, 20:57 WIB

Dorong Penerimaan Pajak, Sri Mulyani Optimalkan Teknologi

Dugaan suap pemeriksaan pajak terjadi pada 2016-2017. Pajak/ilustrasi

Senin , 16 Aug 2021, 07:12 WIB

Kemenkeu Usut Perusahaan Diduga Terlibat Suap Pajak

Kamis , 12 Aug 2021, 07:50 WIB

Palestina Kecam Pemotongan Pendapatan Pajak oleh Israel

Dalam rangka meningkatkan kerja sama Tax Center Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas BSI Jakarta dengan Dirjen Pajak, mengadakan acara Webinar Tax Go To Campus (TGTC) dengan tema “Milenial Cerdas Generasi Sadar Pajak” pada Kamis (29/7).

Rabu , 11 Aug 2021, 15:39 WIB

HIMAPA UBSI Ajak Generasi Muda Tingkatkan Kesadaran Pajak

Selasa , 03 Aug 2021, 07:17 WIB

Pajak Sembako Picu Kenaikan Inflasi 2021

Selasa , 03 Aug 2021, 05:30 WIB

Kebijakan PPN Sembako Bisa Picu Inflasi dan Kemiskinan

Senin , 02 Aug 2021, 05:23 WIB

Pajak Sembako, Daya Beli dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kamis , 29 Jul 2021, 14:06 WIB

Penerimaan Pajak di Bandung Meningkat Tahun 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Per semester 1 2021, pemerintah telah menarik PPN dari perusahaan digital senilai Rp 2,6 triliun.

Per Juni 2021, Pemerintah Kantongi Pajak Digital Rp 2,6 T

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menarik pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) senilai Rp 2,6 triliun per Juni 2021. Tercatat total perusahaan digital PPN PMSE yang telah ditunjuk DJP berjumlah 75 badan usaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sebagian penerimaan pajak tersebut dibayarkan perusahaan pada 2021 senilai Rp 1,9 triliun. "Sampai Juni...

Pengunjung berjalan di area pusat perbelanjaan Boxies123 Mall, Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (22/6/2021). Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengharapkan insentif keringanan pajak dari pemerintah menyusul rencana pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) yaitu pembebasan PPN serta penghapusan sementara pajak-pajak yang bersifat final seperti misalnya PPN dan PPh final atas sewa serta biaya penggantian listrik.

Rabu , 21 Jul 2021, 18:44 WIB

Apindo : Buat Kebijakan Fiskal Demi Dorong Daya Beli

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Kementerian Keuangan menyebut, pajak bisa jadi insentif.

Rabu , 21 Jul 2021, 11:46 WIB

Wamenkeu: Pajak Bisa Jadi Insentif

Relaksasi pajak penghasilan dalam rangka penanganan Covid-19. Pajak/ilustrasi

Jumat , 16 Jul 2021, 07:27 WIB

Relaksasi Pajak Penghasilan Diperpanjang hingga Akhir 2021

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, kembali menerapkan relaksasi pajak mulai 1 Juli hingga 31 Agustus 2021. Kebijakan ini menyusul keberhasilan pada 2020 yang mampu mengumpulkan pajak lebih dari target. (Ilustrasi Bayar Pajak Online)

Kamis , 01 Jul 2021, 05:36 WIB

Pemkab Bogor Kembali Relaksasi Pajak Daerah Hingga Agustus

Ahad , 27 Jun 2021, 11:43 WIB

Sejahtera Tanpa Pajak, Mungkinkah?

Selasa , 22 Jun 2021, 14:44 WIB

DPR Telah Terima Surpres Terkait RUU KUP

Selasa , 22 Jun 2021, 07:15 WIB

Begini Solusi Bagi Wajib Pajak PBB Terutang!

Jumat , 18 Jun 2021, 19:04 WIB

BUMD MUJ Setor Kas Negara Rp 321 Miliar

[Ilustrasi Pajak] Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, menilai prinsipnya RUU KUP jangan sampai justru membebani rakyat di tengah pandemi.

Kamis , 17 Jun 2021, 12:16 WIB

Fraksi PKB: RUU KUP Jangan Sampai Bebani Rakyat

Diperlukan pemahaman utuh masyarakat terkait sistem perpajakan Indonesia. Petugas melayani wajib pajak. (Ilusras)

Rabu , 16 Jun 2021, 22:15 WIB

'Reformasi Perpajakan Harus Tekankan Kesejahteraan Rakyat'

Rabu , 16 Jun 2021, 06:30 WIB

Satpol PP Balam Segel Empat Tempat Usaha Menunggak Pajak

Sejumlah pelejar SD mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) dengan penerapan protokol kesehatan (Prokes) di salah satu sekolah, di Kota Bandung, pekan lalu. Melonjaknya kasus corona saat ini akan menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Bandung dalam memutuskan pelaksanaan PTM atau sekolah tatap muka secara terbatas.

Selasa , 15 Jun 2021, 17:04 WIB

Komisi X Minta Pemerintah Cabut Penerapan Pajak Pendidikan

Teori Pajak dan Ekonomi dari Ibnu Khaldun

Senin , 14 Jun 2021, 08:53 WIB

Pemikiran Ibnu Khaldun Soal Pajak yang Patut Ditiru

Senin , 14 Jun 2021, 07:53 WIB

Urusan Bayar dan Lapor Pajak Makin Mudah dengan Aplikasi M-Pajak

Pajak dalam Pandangan Ibnu Khaldun: Belajar filsafat dan sosiologi bersama Ibnu Khaldun.

Sabtu , 12 Jun 2021, 22:55 WIB

Ini Pemikiran Utama Ibnu Khaldun Soal Pajak

Pedagang sembako dan sayuran melayani pembeli di Pasar Subuh, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat (11/6/2021). Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, dengan berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk 13 kategori bahan pokok.

Sabtu , 12 Jun 2021, 13:39 WIB

PPN Sembako dan Pendidikan Dinilai 'Bunuh' Generasi Bangsa

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan PPN pendidikan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Prof Haedar: Muhammadiyah Tolak Tegas PPN Pendidikan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tegas menolak dan sangat berkeberatan atas rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bidang pendidikan sebagaimana draf Rancangan Undang-Undang Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyampaikan, pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan dan DPR, semestinya mendukung dan memberi kemudahan bagi organisasi kemasyarakatan...

PPI meminta rencana PPN untuk sembako dan sekolah dibatalkan. Ilustrasi pajak

Jumat , 11 Jun 2021, 14:41 WIB