Mensesneg Pratikno mengumumkan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Menpora di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Siapa Dewan Pengawas KPK? Pratikno: Banyak Ahli Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan Presiden Joko Widodo belum memutuskan siapa saja yang akan menjadi Dewan Pengawas KPK. Namun kemungkinan akan ada pakar hukum yang menduduki jabatan tersebut."Tentu saja ahli hukum yang akan banyak ya, tapi juga ada non-hukum, ada dimensi sosialnya muncul. Tapi belum diputuskan final, sekarang masih listing-lah," kata Pratikno di Jakarta, Senin.Pasal 69A...

Selembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Senin , 04 Nov 2019, 20:17 WIB

Koalisi Save KPK Sayangkan tak Ada Perppu KPK

Gedung KPK

Senin , 04 Nov 2019, 19:33 WIB

Walau Berat, KPK Tetap Harus Jalan

Anggota wadah pegawai KPK bersama Koalisi Masyarakat sipil antikorupsi melakukan aksi

Senin , 04 Nov 2019, 17:23 WIB

Harapan Terbitnya Perppu KPK yang Mulai Menguap

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly (kiri) bersama Menteri Hukum dan Kehakiman Laos Saysy Santyvong usai penandatangan Memorandum of Cooperation (MoC) di bidang hukum, kawasan Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (4/11).

Senin , 04 Nov 2019, 12:42 WIB

Ditanya Perppu KPK, Yasonna: Tanya ke Menko

Logo KPK

Senin , 04 Nov 2019, 08:16 WIB

Alasan Presiden Dipertanyakan

Presiden Joko Widodo

Sabtu , 02 Nov 2019, 16:47 WIB

Soal Perppu KPK, PKS Hormati Keputusan Presiden

Pekerja membersihkan logo Komisi Pemberantasan Korupsi di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/2).

Sabtu , 02 Nov 2019, 13:34 WIB

Sikap Presiden Jokowi Soal UU KPK

Presiden Joko Widodo menyematkan bintang jabatan kepada Kapolri Jenderal Idham Aziz saat pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/10).

Sabtu , 02 Nov 2019, 13:14 WIB

Pakar: Jokowi Bisa Pertimbangkan UU KPK Baru

Direktur Advokasi Pukat UGM, Oce Madril.

Perppu KPK tak Terbit, Pukat UGM: Sangat Mengecewakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akademisi mempertanyakan konsistensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keberpihakannya dalam pemberantasan korupsi jika tetap menolak menerbitkan Perppu KPK. Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (Pukat UGM) Yogyakarta, Oce Madril mengatakan, seharusnya presiden tak mengulur-ulur waktu penerbitan beleid pengganti dari UU KPK 19/2019 tersebut. “Saya melihat sikap Presiden ini sangat mengecewakan,” kata Oce saat dihubungi Republika.co.id,...