#ruu-pemilu

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan RUU DOB Papua akan membuat jumlah wakil rakyat di DPR bertambah.

Selasa , 28 Jun 2022, 18:49 WIB

Komisi II Buat Satu Pasal Khusus Terkait Pemilu di 3 DOB Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung memastikan jika pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan akan mempengaruhi jumlah kursi DPR. Pasalnya, dalam...

Ahad , 07 Nov 2021, 12:20 WIB

PAN: Ada Kepentingan Subjektif Parpol dalam RUU Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi mengatakan bahwa ada dua kepentingan dalam hal-hal yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satunya yang tak bisa ia elak adalah kepentingan subjektif dari partai politik. "Ada dua aspek, satu untuk membangun sistem kepartaian di Indonesia dalam kerangka untuk kepentingan nasional. Dan yang...

Selasa , 23 Mar 2021, 19:50 WIB

Demokrat Usul RUU Pemilu Tetap Masuk Prolegnas Prioritas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat mengusulkan agar Revisi...

Rabu , 10 Mar 2021, 15:54 WIB

Pakar: Pemerintah tidak Serius Benahi Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan...

Rabu , 10 Mar 2021, 04:08 WIB

Perludem: RUU Pemilu Masih Berpeluang Dibahas

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan,...

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus.

Rabu , 10 Mar 2021, 03:58 WIB

Fraksi PAN Setuju RUU BPIP Masuk dalam Prolegnas 2021

Selasa , 09 Mar 2021, 18:32 WIB

Pemerintah Sepakat RUU Pemilu Dicabut dari Prolegnas DPR

Suasanan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/3). (ilustrasi)

Selasa , 09 Mar 2021, 18:24 WIB

Alasan Demokrat Menolak RUU Pemilu Dicabut dari Prolegnas

Selasa , 09 Mar 2021, 14:57 WIB

RUU Pemilu tak Masuk Prolegnas, Pilkada Serentak Tetap 2024

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas

Selasa , 09 Mar 2021, 13:29 WIB

DPR dan Pemerintah Keluarkan RUU Pemilu dari Prolegnas

Pemilu (ilustrasi). Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya memastikan bahwa Komisi II DPR RI telah menarik Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Selasa , 09 Mar 2021, 04:20 WIB

Baleg DPR Pastikan Komisi II Tarik RUU Pemilu dari Prolegnas

Rabu , 17 Feb 2021, 22:26 WIB

Revisi UU Pemilu, Ini Respons KPU untuk Mensesneg

Selasa , 16 Feb 2021, 05:33 WIB

Isu Revisi UU Pemilu Seharusnya Bukan Cuma Soal Anies

Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Ferry Kurnia Rizkiyansyah

Senin , 15 Feb 2021, 07:57 WIB

RUU Pemilu Batal, Netgrit: Kepastian Hukum Perlu ke MK

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro.

Jumat , 12 Feb 2021, 00:59 WIB

Siti Zuhro: Saat Ini Momen Tepat Tata Ulang Pemilu-Pilkada

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini usai diskusi Perspektif Indonesia di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Kamis , 11 Feb 2021, 08:09 WIB

'Revisi UU Pemilu Perlu untuk Tambah Keterwakilan Perempuan'

Rabu , 10 Feb 2021, 18:40 WIB

Penarikan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021 Kewenangan Baleg

Fraksi PKS: Revisi UU Pemilu untuk Perbaikan Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menilai revisi Undang-Undang (UU) Pemilu harus terus jalan untuk memperbaiki kualitas demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu. "Kami melihat ada kebutuhan dan kepentingan revisi UU Pemilu, yaitu untuk perbaikan kualitas demokrasi hasil evaluasi kita atas penyelenggaraan pemilu lalu," ujar Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (7/2). Ia mengatakan, sejatinya semua fraksi di...

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil

Ahad , 07 Feb 2021, 15:02 WIB

Perludem Pertanyakan Alasan UU Pemilu tak Perlu Direvisi

[Ilustrasi] Petugas KPPS meneteskan tinta kepada pemilih usai melakukan pencoblosan pemilu.

Ahad , 07 Feb 2021, 14:53 WIB

Nasdem dan PKB Urung Revisi UU Pemilu, Ini Kata Pengamat

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno

Ahad , 07 Feb 2021, 13:21 WIB

Pengamat: Perubahan Sikap Nasdem dan PKB Hal Biasa

Ahad , 07 Feb 2021, 12:56 WIB

RUU Pemilu Dinilai Minim Partisipasi Publik

Ilustrasi Pilkada. F-NasDem sudah memutuskan untuk mendukung Revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Jumat , 05 Feb 2021, 02:01 WIB

Fraksi NasDem Pastikan Bahas RUU Pemilu

Kamis , 04 Feb 2021, 13:15 WIB

Apresiasi Jokowi, PAN Setuju UU Pemilu tak Perlu Direvisi

Wakil Gubernur DKI Jakarta - Ahmad Riza Patria

Rabu , 03 Feb 2021, 01:21 WIB

Soal Pilkada 2024, Pemprov DKI Ikuti Aturan

Rabu , 03 Feb 2021, 00:20 WIB

Ridwan Kamil tak Mau Ambil Pusing Polemik Pilkada

Senin , 01 Feb 2021, 21:37 WIB

Wakil Ketua Komisi II: Revisi UU Pemilu Masih Sangat Jauh

Tukang becak yang mengangkut logistik hasil Pemilu 2019 (Ilustrasi)

Senin , 01 Feb 2021, 20:23 WIB

Revisi UU Pemilu di Tingkat Baleg Belum Final

Senin , 01 Feb 2021, 14:13 WIB

Soal Pilkada 2024, Ini Kata Pengamat

Senin , 01 Feb 2021, 14:02 WIB

Pilkada 2024, Pengamat: Demokrasi akan Mati Secara Perlahan

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas berbicara saat memimpin rapat kerja di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6/2020). Rapat membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Cipta Kerja, khususnya Bab V soal perkoperasian dan Bab VII soal dukungan riset serta inovasi.

Senin , 01 Feb 2021, 13:13 WIB

Belum Ada Kepastian, Baleg: 2 Alternatif Revisi UU Pemilu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung

Kamis , 28 Jan 2021, 19:35 WIB

Komisi II: Pembahasan RUU Pemilu akan Diputuskan Dalam Bamus

Kamis , 28 Jan 2021, 19:13 WIB

Soal Eks HTI, Komisi II: Pembahasan RUU Pemilu Masih Terbuka

Kamis , 28 Jan 2021, 17:56 WIB

Eks HTI Dilarang Ikut Pemilu, Jubir Sindir Partai Korup

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Eks HTI akan Dilarang Ikut Pemilu, Muhammadiyah: Berlebihan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengkritik isi draf RUU Pemilu. Khususnya, yang mengatur larangan bagi eks HTI untuk menjadi calon peserta pemilu di semua tingkatan, layaknya mantan anggota PKI."Menurut saya berlebihan jika eks anggota HTI tidak memiliki hak politik," ujar dia kepada Republika, Kamis (28/1).Menurutnya, sebagai penyelenggara negara, pemerintah Indonesia harus adil ke setiap...

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menanggapi penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/11).

Kamis , 28 Jan 2021, 00:27 WIB