#sukamta

Kamis , 17 Oct 2024, 15:58 WIB

Politisi PKS Kecam Pernyataan Menlu Jerman yang Sebut Israel Boleh Bunuh Warga Sipil Gaza

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengkritik pernyataan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock di hadapan parlemen di mana ia membenarkan tindakan Israel dalam kerangka membela...

Senin , 07 Oct 2024, 14:40 WIB

Anggota DPR: Setahun Israel Bantai Palestina, Penderitaan Warga di Sana Belum Berakhir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Sukamta menyampaikan bahwa dunia harus bersatu dalam menghentikan genosida di Palestina yang dilakukan oleh pasukan Zionis Israel. "Kita tidak bisa hanya diam. Dunia harus bersatu untuk menuntut keadilan dan menghentikan genosida ini. PBB harus memimpin upaya diplomatik yang lebih kuat untuk mencapai perdamaian dan memberikan perlindungan kepada rakyat Palestina," kata Sukamta dalam keterangannya...

Jumat , 04 Oct 2024, 14:15 WIB

Fraksi PKS DPR Sebut FIFA Berlakukan Standar Ganda terkait Federasi Sepakbola Israel

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Anggota DPR RI Fraksi PKS, Dr...

Rabu , 24 Jul 2024, 15:49 WIB

Anggota Komisi I DPR: Gangguan Microsoft Harus Jadi Pelajaran Penting

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Beberapa hari lalu Microsoft mengalami gangguan...

Senin , 06 May 2024, 16:12 WIB

Komisi I DPR: Hentikan Genosida dan Tolak Hubungan Diplomatik dengan Israel

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sudah lebih dari tujuh bulan Israel...

Kamis , 25 Apr 2024, 15:15 WIB

Pemkot Yogyakarta Didorong Temukan Solusi Jangka Pendek Atasi Persoalan Sampah

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) harus belajar dari kasus penolakan paspor Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditolak di Jerman hanya karena mengenai pencetakan blanko spesimen tanda tangan.

Rabu , 03 Apr 2024, 14:59 WIB

Israel Bunuh Relawan World Central Kitchen, DK-PBB Didesak Laksanakan Resolusinya

Universitas Islam Mulia (UIM) Yogyakarta

Jumat , 08 Mar 2024, 08:47 WIB

Dua Kampus Merger, Universitas Islam Mulia Yogyakarta Resmi Berdiri

Khotmul Quran SDIT Al Khairaat Yogyakarta

Senin , 29 Jan 2024, 03:28 WIB

Semarak Khotmul Quran di SDIT Al Khairaat Yogyakarta

Ahad , 03 Dec 2023, 21:40 WIB

Data KPU Bocor, Anggota Komisi I DPR: Ini Malapetaka

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono usai mengikut rapat kerja dengan Komisi I DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Rabu , 08 Nov 2023, 06:46 WIB

Panglima Yakin Jokowi tak Perintahkan TNI untuk Langgar Hukum

Jumat , 25 Aug 2023, 15:51 WIB

Anggota Fraksi PKS Tanggapi Usulan BSSN dalam Revisi UU ITE

Direktur Crisis Center For Rohingya (CC4R) PKS Sukamta memberikan keterangan dalam acara penyerahan dana donasi aksi bela Rohingya 169 di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (25/9).

Senin , 23 Jan 2023, 14:47 WIB

PKS Minta Indonesia Layangkan Kecaman ke Swedia Soal Pembakaran Alquran

Sabtu , 31 Dec 2022, 10:32 WIB

PPKM Dicabut, Legislator: Pemerintah Harus Tetap Waspada

Kamis , 20 Oct 2022, 08:16 WIB

Australia Cabut Pengakuan Yerusalem, Sukamta: Patut Kita Apresiasi

Sejumlah massa saat melakukan aksi bela Muslim Uighur di depan Kedutaan Besar Cina, Kuningan, Jakarta, Jumat, (27/12).

Rabu , 19 Oct 2022, 13:45 WIB

'Soal Muslim Uighur, HAM dan Kemanusiaan Seharusnya di Atas Kepentingan Politik'

Anggota Komisi I DPR Sukamta berharap DPR mengesahkan rancangan undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) pekan ini.

Senin , 12 Sep 2022, 06:29 WIB

Anggota Komisi I Harap DPR Sahkan RUU PDP Pekan Ini

'Pembahasan RUU PDP Harus Belajar dari Kasus Penolakan Paspor'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) mendapatkan masalah ketika mengurus visa masuk ke Jerman karena memiliki paspor RI tanpa spesimen tanda tangan. Mendapatkan kabar tersebut, Anggota DPR RI Fraksi PKS Sukamta menyatakan pemerintah Indonesia khususnya Imigrasi, Kemenlu dan kementria lembaga lainnya untuk lebih memperhatikan kesetaraan atau aturan di negara lain terkait dengan aktivitas WNI di luar negeri. "Masalah...

Wakil Ketua Fraksi PKS Sukamta menolak wacana adanya dwi fungsi TNI kembali.

Jumat , 12 Aug 2022, 15:23 WIB

Wakil Ketua Fraksi PKS Tolak Wacana Dwifungsi TNI

Anggota DPR RI Komisi I Fraksi PKS, Sukamta.

Senin , 08 Aug 2022, 12:21 WIB

Pemerintah Indonesia Diimbau Galang Kekuatan Hentikan Kebrutalan Israel

Anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi PKS, Sukamta

Rabu , 03 Aug 2022, 14:13 WIB

Pemerintah Disarankan Ubah Pola Penanganan Pekerja Migran

Kamis , 30 Jun 2022, 16:34 WIB

Israel Lolos ke Piala Dunia U-20 di Indonesia, Komisi I DPR: Bukan Berarti Kita Mengakui

Kamis , 23 Jun 2022, 09:35 WIB

Rencana Presiden Jokowi Temui Presiden Rusia-Ukraina Tuai Apresiasi

Ahad , 17 Apr 2022, 15:40 WIB

DPR Minta Pemerintah Jernih Sikapi Temuan Deplu AS Soal Pelanggaran HAM

Selasa , 29 Mar 2022, 15:09 WIB

Teror KKB Kian Sering, Pemerintah Dinilai Perlu Evaluasi Total Pendekatan Keamanan Papua

Sebuah jet Rafale siap di dek penerbangan kapal induk Prancis

Senin , 14 Feb 2022, 11:42 WIB

Beli Rafale dari Prancis, DPR Ingatkan tentang Transfer Teknologi

Jumat , 07 Jan 2022, 11:20 WIB

Kebocoran Data Terjadi Lagi, Kemenkominfo Dinilai tak Belajar dari Kesalahan

Ahad , 07 Nov 2021, 20:02 WIB

DPR Usul Kegiatan Keagamaan Maksimalkan Teknologi Informasi

Selasa , 05 Oct 2021, 14:41 WIB

Anggota DPR RI Sebut 3 Tantangan Besar TNI

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai rencana pemerintah menjadi aplikasi PeduliLindungi menjadi superapp (aplikasi super) harus memastikan aspek keamanan data bagi para penggunanya. (Foto ilustrasi: Calon penumpang memindai kode batang aplikasi PeduliLindungi)

Ahad , 03 Oct 2021, 16:25 WIB

PeduliLindungi Jadi Superapp, Ini Saran Anggota DPR

Selasa , 31 Aug 2021, 07:59 WIB

‘Penggunaan Peduli Lindungi Jangan Beratkan Warga Miskin'

Kamis , 19 Aug 2021, 11:42 WIB

Anggota DPR: Keselamatan WNI di Afghanistan Jadi Prioritas

Rabu , 07 Jul 2021, 05:06 WIB

Legislator Minta Menhan Prioritaskan Empat Hal Ini

Sabtu , 12 Jun 2021, 15:09 WIB

Setelah Yogya, Indonesia Raya Berkumandang di Tanah Laut

Politikus PKS Dukung Rencana Pemerintah Revisi UU ITE

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendukung sikap pemerintah yang membuka ruang dengan DPR untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia mengatakan rencana tersebut sejalan dengan pandangan PKS yang beberapa tahun terakhir mengusulkan agar UU ITE direvisi dan dimasukkan ke dalam prolegnas. "Karenanya, kami menyambut baik dan sangat setuju atas rencana revisi UU ITE," kata...

Senin , 25 Jan 2021, 11:11 WIB