#anggaran-pilkada

Ahad , 28 Jun 2015, 14:33 WIB

Hakim MK Keberatan dengan Durasi Penyelesaian Sengketa Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maria Farida Indrati mengaku keberatan dengan durasi penyelesaian sengketa Pilkada di MK. Kata dia, tidak mungkin ajelis hakim MK untuk memutuskan perkara sengketa...

Kamis , 25 Jun 2015, 22:31 WIB

Mendagri Kembali Panggil Daerah Soal Anggaran Pengamanan Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hingga saat ini anggaran pengamanan Pilkada serentak 2015 masih menyisakan persoalan. Pasalnya, belum semua anggaran untuk pengamanan Pilkada telah disetujui oleh Pemerintahan Daerah.Kementerian Dalam Negeri mengklaim dana pengamanan Pilkada yang sudah disetujui oleh Pemda sebesar Rp 664 miliar dari kebutuhan sekitar Rp 1,1 triliun. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, belum semua terpenuhinya anggaran pengamanan karena...

Kamis , 25 Jun 2015, 15:31 WIB

Mendagri: Anggaran Bawaslu Kurang 40 Daerah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan anggaran...

Rabu , 24 Jun 2015, 06:18 WIB

Tenggat Anggaran Dana Pilkada Diundur Juli

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri memberi waktu tenggat...

Selasa , 23 Jun 2015, 15:55 WIB

Ketua MPR: Tak Mudah Menunda Pilkada

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan penundaaan pelaksanaan...

Selasa , 23 Jun 2015, 13:40 WIB

Polri tak Ingin Gegabah Tangani Temuan BPK terhadap KPU

Selasa , 23 Jun 2015, 13:33 WIB

Mendagri Akui Anggaran Pengawasan Pilkada Belum Tuntas

Senin , 22 Jun 2015, 05:17 WIB

Pilkada Serentak Hemat 40 Persen Anggaran

Senin , 15 Jun 2015, 12:39 WIB

Sabotase Pilkada Sama Dengan Makar

Mantan sekjen PDIP sekaligus Mendagri Tjahjo Kumolo (tengah).

Ahad , 14 Jun 2015, 22:24 WIB

Mendagri akan Sanksi Kepala Daerah tak Anggarkan Dana Pilkada

Ahad , 07 Jun 2015, 17:58 WIB

Gerindra Malang Kantongi Lima Nama Bakal Calon Bupati

Kamis , 04 Jun 2015, 13:25 WIB

Persiapan Pilkada, Mendagri Akui Ada Masalah

Rabu , 03 Jun 2015, 16:20 WIB

PKS: Tidak Boleh Ada Partai Tercecer di Pilkada

Ahad , 31 May 2015, 16:22 WIB

KPU Indramayu Minta Warga tak Golput

Ahad , 31 May 2015, 15:41 WIB

Tiga Daerah Masih Bermasalah pada Dana Pilkada

Jumat , 29 May 2015, 14:46 WIB

Pilkada Serentak, KPU Beri Daerah Deadline 3 Juni

Kamis , 28 May 2015, 23:07 WIB

Pilkada di Lima Daerah Lampung Terancam Tanpa Panwaslu

Tanggapi Permintaan Audit BPK, KPU Siap Diaudit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiansyah menyatakan kesiapan KPU untuk diaudit Badan Pemeriksa Keuangan mengenai penganggaran Pilkada seperti yang diminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kata Ferry, proses audit terhadap KPU merupakan kewajiban konstitusional sebagai lembaga yang menggunakan uang negara. “Itu adalah kewajiban konstitusional kami untuk mempertanggungjawabkan berbagai aktifitas pengelolaan anggaran, tidak hanya Pilkada...

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz (kiri) bersalaman dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto (kanan) saat tiba untuk melakukan pertemuan di ruang pimpinan Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, K

Kamis , 28 May 2015, 19:16 WIB

DPR Minta Tiga Poin KPU Diaudit BPK

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz saat tiba ruang pimpinan Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/5).

Kamis , 28 May 2015, 19:11 WIB

BPK: Kalau KPU tidak Siap, tidak Boleh Memaksakan Pilkada

Kamis , 28 May 2015, 15:50 WIB

Saan: Audit Jangan Jadi Bentuk Tekanan ke KPU

Senin , 25 May 2015, 14:23 WIB

Mendagri Nyatakan Inpres Pilkada Belum Dibutuhkan

Jumat , 22 May 2015, 13:36 WIB

Mendagri: Kalau Mau Ikut Pilkada Ya Islah, Jangan Bebani KPU

Jumat , 22 May 2015, 03:31 WIB

Pengamat: Politisi Berebut Kuasa, Kok Kita yang Ribut?

Kamis , 21 May 2015, 08:51 WIB

Calon Independen Sukabumi Harus Kantongi 158.496 Dukungan

Rabu , 20 May 2015, 17:37 WIB

KPU Harus Jelaskan Daerah yang Anggaran Pilkadanya Bermasalah

Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman (tengah), dalam diskusi forum legislasi di DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5). (Republika/Agung Supriyanto)

Rabu , 20 May 2015, 15:54 WIB

Golkar dan PPP Absen, 25 Juta Suara Pilkada Terancam Hilang

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro (kiri)

Sabtu , 16 May 2015, 23:34 WIB

LIPI Ingatkan KPU Agar Menjaga Independensi

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro, saat menghadiri diskusi kemajelisan di MPR, Senin (13/4)

Sabtu , 16 May 2015, 21:33 WIB

Abaikan Partai Berkonflik, KPU Harus Pikirkan Stabilitas Politik

Ketua Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin memberikan keterangan kepada wartawan terkait penjagaan ketat oleh petugas kepolisian di kantor Fraksi Golkar Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta, Jumat (27/3). (Republika/Agung Supriyanto)

Jumat , 15 May 2015, 19:24 WIB

Pilkada Serentak Disarankan Diundur

Kamis , 14 May 2015, 13:14 WIB

Tahapan Pilkada Berpotensi Ditunda

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) dan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno (kiri) memberikan keterangan usai pertemuan tertutup dengan pimpinan DPR di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (1/4).

Rabu , 13 May 2015, 08:50 WIB

Bantah Menteri Tedjo, DPR Pastikan Golkar dan PPP Ikut Pilkada

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik memberi sambutannya pada peresmian pelaksanaan Pilkada serentak di Gedung KPU, Jakarta, Jumat (17/4). (Republika/Agung Supriyanto)

Sabtu , 09 May 2015, 22:34 WIB

Tiga Hal yang Harus Diperhatiakan Sebelum Revisi UU Pilkada

Pakar hukum Unpar Asep Warlan Yusuf (kanan).

Sabtu , 09 May 2015, 20:14 WIB

Revisi UU Idealnya Dilakukan Setelah Pilkada

KPU Pastikan Pilkada tidak Diundur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas menegaskan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap dilaksanakan serentak sesuai jadwal. KPU berpendapat, pengunduran jadwal pelaksanaan Pilkada hanya terjadi jika ada kendala dana.Menurut dia, pelaksanaan Pilkada secara serentak merupakan ketetapan Undang-undang (UU). “Sudah menjadi ketetapan UU bahwa Pilkada 2015 dilaksanakan untuk mengganti pemerintahan kepala daerah yang masa jabatannya habis pada...

Ketum Partai Golkar Agung Laksono memberi sambutan saat pembukaan Rapimnas I DPP Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (8/4).

Rabu , 06 May 2015, 13:42 WIB