Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah Setuju Dana Parpol, Tapi

REPUBLIKA.CO.ID, ACEH SELATAN -- Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa setuju dengan wacana pendanaan partai politik sebesar Rp1 triliun asal dengan catatan parpol tidak lagi berbisnis."Asal dengan catatan partai tidak boleh lagi berbisnis, sehingga kader-kader partai di eksekutif maupun legislatif dapat menjalankan suara rakyatnya dengan baik," kata Khofifah di Aceh Selatan, Jumat (20/3).Menteri Sosial kabinet Kerja itu mengatakan,...

   Para pengunjuk rasa mengkritisi parpol peserta Pemilu di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Kamis (27/3).  (Republika/Aditya Pradana Putra)

Dana Parpol Paksa Masyarakat Akui Korupsi Terstruktur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Analis Data dan Informasi Perhimpunan Indonesia Muda, Melkior Wara mengatakan, wacana pembiayaan partai politik melalui APBN dapat dikategorikan tindak korupsi sistematis dan terstruktur, serta rakyat dipaksa untuk mengakui kebenarannya."Pemerintah dan DPR tidak memiliki pemikiran yang kaleidoskop dalam membangun pola dan data yang tersedia. Mereka justru memberikan dasar argumentasi yang tidak rasional seperti mengurangi korupsi," kata Melkior...

Ichsanuddin Noorsy

Selasa , 10 Mar 2015, 21:38 WIB

Pemerintah Salah Pakai Pendekatan

Parpol/ilustrasi

Selasa , 10 Mar 2015, 19:56 WIB

'Bendahara tak Pernah Pegang Uang Parpol'

Jeirry Sumampow

Selasa , 10 Mar 2015, 19:40 WIB

'Pertanggungjawaban Dana Parpol tak Pernah Jelas'

Bendera partai politik

Selasa , 10 Mar 2015, 19:31 WIB

PPP: Ide Dana Parpol Harus Dipayungi Aturan Hukum