#hak-angket-kpk

Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman.

Sabtu , 02 Sep 2017, 07:21 WIB

KOPEL Desak KPK Pecat Aris Budiman dengan tidak Hormat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memberhentikan secara tidak hormat Aris Budiman sebagai penyidik KPK. Sekaligus mengembalikannya ke lembaga polri tempat...

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo

Jumat , 01 Sep 2017, 15:22 WIB

Presiden Tegaskan tak akan Intervensi Internal KPK

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Presiden Joko Widodo menegaskan dia tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada wartawan di Sukabumi, Jumat (1/9) menyatakan KPK adalah lembaga independen. Oleh karena itu, dirinya tidak akan mencampuri urusan internal KPK. "Saya tidak ingin mencampuri. Nanti ada yang ngomong intervensi," ucap Presiden.Demikian pula halnya dengan pemanggilan salah...

Jumat , 01 Sep 2017, 14:52 WIB

Golkar Enggan Spekulasi Soal Dugaan Friksi di Internal KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pimpinan Partai Golkar enggan berspekulasi...

Jumat , 01 Sep 2017, 12:33 WIB

Soal Pansus KPK, Jokowi Tegaskan tak Ingin Intervensi

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan...

Kamis , 31 Aug 2017, 19:15 WIB

'KPK Pentingkan Penindakan Dibanding Pencegahan Korupsi'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan...

Kamis , 31 Aug 2017, 18:47 WIB

Pansus DPR: Pengakuan Dirdik Bukti Ada Dua Kubu di KPK

Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa.

Kamis , 31 Aug 2017, 18:06 WIB

Pansus Angket Panggil Pimpinan KPK Bulan Depan

Kamis , 31 Aug 2017, 17:52 WIB

KPK tak Mau Buru-buru Ambil Keputusan Soal Aris Budiman

Kamis , 31 Aug 2017, 15:59 WIB

Soal Dirdik KPK, Ketua Pansus: KPK Harus Berlaku Adil

Kamis , 31 Aug 2017, 15:03 WIB

KPK Masih Dalami Soal Dugaan Pelanggaran Dirdik

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Masinton Pasaribu

Rabu , 30 Aug 2017, 23:45 WIB

Pansus Tantang Pimpinan KPK Berantas Pegawai 'Pengganggu'

Rabu , 30 Aug 2017, 23:15 WIB

Datang ke Pansus Angket, KPK Gelar Sidang DPP Terkait Aris Budiman

Rabu , 30 Aug 2017, 20:33 WIB

APKASI: Pembentukan KPK di Daerah tidak Urgen

Rabu , 30 Aug 2017, 19:54 WIB

Pansus Sebut Kepala Daerah Takut Serap Anggaran karena KPK

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie

Rabu , 30 Aug 2017, 19:26 WIB

Jimly: Direktur Penyidik KPK Seyogianya Patuhi Pimpinan

Rabu , 30 Aug 2017, 18:51 WIB

Pukat: Tudingan KPK Lembaga Superbody tidak Berdasar

Rabu , 30 Aug 2017, 12:09 WIB

Pansus Hak Angket Sebut Tata Kelola SDM di KPK Bermasalah

Pemerintah: Aturan Hak Angket adalah Kebijakan Pembentuk UU

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Niniek Hariwanti menjelaskan bahwa pokok permohonan uji materi terkait hak angket DPR tidak bertentangan dengan UUD 1945. "Hak angket DPR merupakan kebijakan terbuka pembentuk undang-undang (Pemerintah dan DPR)," ujar Niniek ketika memberikan keterangan Pemerintah dalam sidang uji materi UU MD3 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (29/8). Niniek menjelaskan bahwa Pasal...

Selasa , 29 Aug 2017, 21:50 WIB

Direktur Penyidikan KPK Bantah Terima Rp2 M dari Anggota DPR

Selasa , 29 Aug 2017, 21:24 WIB

Pansus Dalami Pertemuan Penyidik KPK dengan Anggota DPR

Selasa , 29 Aug 2017, 19:38 WIB

Pansus: KPK tak Daftarkan Aset Tanah Bangunan ke Rupbasan

Terdakwa kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik Andi Narogong (kanan).

Selasa , 29 Aug 2017, 03:50 WIB

Andi Narogong Akui Gunakan Nama Adik untuk Perusahaan

Istri tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik Andi Agustinus alias Andi Narogong, Inayah

Senin , 28 Aug 2017, 21:25 WIB

Jadi Saksi di Pengadilan, Istri Andi Narogong Lupa Isi BAP

Istri tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik Andi Agustinus alias Andi Narogong, Inayah (kanan)

Senin , 28 Aug 2017, 21:10 WIB

Istri Andi Narogong Beli Rumah Rp 85 Miliar

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa (tengah), didampingi Wakil Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi (kiri), dan anggota Pansus Hak Angket KPK Eddy Kusuma Wijaya saat audiensi dengan Madrasah Anti Korupsi PP Pemuda Muhammadiyah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7)

Senin , 28 Aug 2017, 20:09 WIB

Pansus: Keterangan LPSK Kuatkan Rekomendasi Sementara

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/2)

Senin , 28 Aug 2017, 17:44 WIB

LPSK Ingin Perlindungan Saksi Korban Terkoordinasi

Senin , 28 Aug 2017, 15:49 WIB

LPSK Jelaskan Soal Safe House ke Pansus Angket KPK

Senin , 28 Aug 2017, 10:35 WIB

Pansus Angket KPK Jadwalkan Panggil LPSK

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menyampaikn pandangannya saat menjadi pembicara dalam diskusi di sekretariat ICW, Jakarta, Jumat (13/1).

Ahad , 27 Aug 2017, 16:17 WIB

ICW Sebut Presiden tak Perlu Terbitkan Perppu KPK

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunanjar Sudarsa (kiri) didampingi Wakil Ketua Masinton Pasaribu (kedua kiri) mendengarkan keterangan keluarga korban kasus burung walet saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pansus Angket KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/8).

Jumat , 25 Aug 2017, 10:51 WIB

Pansus Angket KPK Dianggap 'Jebakan Batman' Bagi Presiden

Jumat , 25 Aug 2017, 06:37 WIB

Pansus Angket Minta Benahi Oknum KPK

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Marzuki Alie usai memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (9/8).

Kamis , 24 Aug 2017, 08:47 WIB

Marzuki: Pansus Hak Angket Buka Wajah KPK Agar Ada Perbaikan

Rabu , 23 Aug 2017, 16:23 WIB

Revisi UU KPK Bentuk Pelemahan KPK

Rabu , 23 Aug 2017, 15:54 WIB

Fahri Hamzah: Revisi UU KPK Sudah Pasti

Ketua KPK Agus Rahardjo meberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) di PN Jaksel di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/8).

KPK Hanya Penuhi Undangan Komisi III

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — KPK hanya akan memenuhi undangan Komisi III DPR sebagai mitra kerja dan bukan panggilan panitia khusus (pansus) DPR. “Kami kan hubungannya dengan komisi III sementara kalau dengan pansus kan kami menunggu putusannya MK (Mahkamah Konsitusi) bagaimana, kalau Komisi III yang mengundang kita datang, kan partner-nya KPK," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Selasa (22/8). Wakil Ketua DPR...

Ketua KPK Agus Rahardjo bersama Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Sunarto meberikan keterangan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) di PN Jaksel di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/8).

Selasa , 22 Aug 2017, 20:24 WIB