Mahkamah Konstitusi

Pakar UGM Cium Gelagat Anulir Putusan MK 60 di DPR, Siap Serukan Aksi Pembangkangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR), dan pemerintah dinilai tak bisa menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/2024 yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Yance Arizona mengatakan, jika penganuliran itu terjadi, patut dinilai sebagai pembangkangan terhadap konstitusi. Masyarakat, kata dia perlu melawan sikap...

Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon (paslon) Pilkada Serentak 2024.

Putusan MK 60 Berlaku di Pilkada 2024, Anies dan PDIP Bisa Maju

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon (paslon) Pilkada Serentak 2024. Salah satu isinya, parpol di provinsi dengan penduduk 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, bisa mengusung calon jika memperoleh suara 7,5 persen. Dengan begitu, PDIP bisa mengusung kandidat sendiri pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Pasalnya, PDIP meraih 15 kursi...