Senin , 08 May 2023, 13:04 WIB
Saleh Daulay: Deklarasi Relawan Anies tak Berkaitan dengan PAN
Ahad , 30 Apr 2023, 17:44 WIB
Saleh Daulay Apresiasi Ketegasan Polisi Tangkap AP Hasanuddin
Selasa , 25 Apr 2023, 13:01 WIB
Saleh Daulay: Ancaman Pembunuhan AP Hasanuddin Sangat Serius dan Berbahaya
Selasa , 25 Apr 2023, 06:41 WIB
Tak Hanya AP Hasanudin, Saleh Daulay: Thomas Djamaluddin Perlu Disanksi
Jumat , 14 Apr 2023, 07:47 WIB
Soal Ekstremis India Ajak Serang Ka'bah, Saleh Daulay: Dia Sering Ceramah Anti Islam
Kamis , 16 Mar 2023, 12:29 WIB
PAN Ingatkan Pentingnya UU Pengelolaan Perubahan Iklim
Senin , 23 Jan 2023, 12:16 WIB
Fraksi PAN Sebut Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023 Tidak Bijak
Jumat , 13 Jan 2023, 20:29 WIB
FPAN: Sikap Delapan Fraksi Parpol Jadi Pernyataan Serius
Sabtu , 15 Oct 2022, 07:57 WIB
Ketua Fraksi PAN: Polisi Terlibat Narkoba Sudah Pantas Dihukum Berat
Rabu , 25 Aug 2021, 16:55 WIB
Distribusi Vaksin yang tak Merata Dipertanyakan
Rabu , 14 Jul 2021, 14:49 WIB
Saleh Klarifikasi tak Minta DPR Diistimewakan
Kamis , 13 May 2021, 11:48 WIB
Politisi PAN: Jangan Lupakan Prokes Saat Silaturahim
Kemenkeu dan BPJS Harus Segera Tindaklanjuti Putusan MA
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA). Lembaga yudikatif tertinggi itu membatalkan kenaikan tarif BPJS Kesehatan. "Kita berharap Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk pelaksanaan dari putusan MA ini," kata Nihayatul saat dikonfirmasi, Senin (9/3). Politikus...
Senin , 02 Mar 2020, 17:46 WIB
Virus Corona, Pemerintah Harus Berupaya Tenangkan Masyarakat
Selasa , 09 Aug 2016, 19:21 WIB
DPR: Kedatangan TKA ke Indonesia Cukup Meresahkan
Jumat , 13 May 2016, 03:47 WIB
DPR Apresiasi Usulan Pendaftaran Haji Melalui KUA
Selasa , 12 Apr 2016, 06:14 WIB
DPR Minta Pemerintah Serius Tingkatkan Pelayanan Kesehatan Haji
Sabtu , 30 Jan 2016, 06:15 WIB
'Gafatar Bahayakan Kedaulatan NKRI'
Senin , 14 Dec 2015, 10:39 WIB
Saleh: Komisi VIII Belum Pernah Diskusi Serius dengan Kementerian Agama
Jumat , 11 Sep 2015, 01:47 WIB
DPR Minta Kuota Haji Anggotanya Ditambah
Sabtu , 29 Aug 2015, 01:34 WIB
Kemenag Diminta Selidiki Dokumen Calhaj yang tak Terbaca Sistem
Sabtu , 29 Aug 2015, 01:28 WIB
Kemenag Diminta Prioritaskan Visa Calhaj Khusus Yang Berangkat Awal
Rabu , 12 Aug 2015, 23:31 WIB
'Persiapan Haji Harus Ditinjau Ulang'
Jumat , 19 Jun 2015, 13:12 WIB
Selera Berbuka Ala Kampung Saleh Daulay
Jumat , 27 Mar 2015, 13:18 WIB
DPR: Dengan Memakai Jilbab Kinerja Polwan Akan Lebih Baik
Selasa , 30 Dec 2014, 16:21 WIB
Uang Haji Diinvestasi, DPR: Kalau Rugi, Siapa yang Tanggung?
Sabtu , 20 Dec 2014, 18:38 WIB
DPR: Perubahan Status Kampus Islam Harus Disertai Perbaikan Anggaran
Senin , 11 Aug 2014, 22:17 WIB
Forum Organisasi Kepemudaan Banten Deklarasi Tolak ISIS
Kamis , 19 Dec 2013, 23:31 WIB
Ormas Pemuda Islam Siapkan Bantuan Pengamanan Natal
Herlina "Pending Emas" Tuntut SBY Luluskan Seluruh Peserta Ujian Nasional
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Herlina "Pending Emas"- tokoh sejarah pejuang Trikora - menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan kebijakan progressif terkait persoalan Ujian Nasional (UN). Herlina meminta SBY meluluskan seluruh siswa peserta UN. "Saya minta Presiden SBY meluluskan 100 persen seluruh peserta didik baik yang ikut dan yang tidak ikut," kata Herlina dalam jumpa pers "Protes Keras Ketidakbecusan Pemerintah...
Rabu , 17 Apr 2013, 18:48 WIB
Mengapa Ujian Nasional Harus Dihapus?
Jumat , 08 Feb 2013, 16:00 WIB
Spanduk "Lawan Konspirasi" Bermunculan di Konsolidasi PKS
Rabu , 06 Feb 2013, 12:13 WIB
Ke(tidak)adilan pada Partai Keadilan
Ahad , 03 Feb 2013, 20:05 WIB
Pakar Hukum: Subyektivitas Hanya Saat Penentuan Penahanan
Ahad , 03 Feb 2013, 19:54 WIB
Yusuf Supendi: Tudingan Konspirasi Tanda PKS Berpikiran Dangkal
Ahad , 03 Feb 2013, 19:41 WIB
Pengamat: Penahanan LHI Murni Upaya KPK Berantas Korupsi
Ahad , 03 Feb 2013, 18:58 WIB
Tahan LHI, Pengamat Hukum: Subyektivitas KPK Sudah Tepat
Ahad , 03 Feb 2013, 18:39 WIB
Pengamat: KPK Terkesan Masih Tebang Pilih
Sabtu , 02 Feb 2013, 22:31 WIB