#sengketa-pemilu

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman (tengah) saat menjelaskan kasus pemukulan terhadap saksi dan relawan Prabowo-Gibran di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dalam jumpa pers di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).

Rabu , 21 Feb 2024, 20:01 WIB

TKN Siapkan Tim Advokasi untuk Hadapi Sengketa Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — TKN Prabowo-Gibran menyiapkan tim untuk menghadapi sengketa hasil pemilu di Bawaslu-KPU hingga Mahkamah Konstitusi (MK). Wakil Ketua TKN Habiburokhman mengatakan tim tersebut bakal mengadvokasi Paslon nomor 2 Prabowo-Gibran...

Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar saat memberikan pembekalan terhadap 20 dai yang akan dikirim MUI ke NTT di Kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2024).

Selasa , 20 Feb 2024, 21:35 WIB

Ketum MUI: Apa pun Hasil Pemilu Harus Diterima Sebagai Kenyataan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Anwar Iskandar berharap semua pihak menerima apapun keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang telah digelar pada 14 Februari 2024 lalu. "Soal pemilu harapan kita tentu apapun yang akan diputuskan oleh KPU nanti, harus kita terima sebagai kenyataan," ujar Kiai Anwar saat ditemui usai...

Selasa , 20 Feb 2024, 18:09 WIB

Kiai Cholil Sebut Pemilu 2024 Secara Umum Sukses Meski Ada Beberapa Catatan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Dakwah...

Sabtu , 17 Feb 2024, 09:16 WIB

Putusan PHPU di MK Dikhawatirkan tak Sah, Apa Sebabnya?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan advokat yang menamai diri mereka, Amicus...

Rabu , 17 Jan 2024, 15:15 WIB

Memastikan Mutu Peradilan Pemilu

JAKARTA -- Pemilu 2024 kemungkinan besar akan diwarnai persidangan...

Komisi Yudisial (KY). KY memprediksi gangguan keamanan sidang akan melonjak sepanjang Pemilu 2024.

Selasa , 05 Dec 2023, 22:38 WIB

KY Prediksi Gangguan Keamanan Sidang Melonjak Sepanjang Pemilu 2024

Ketu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (tengah) memimpin sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta, Senin (16/10/2023). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI). MK menolak syarat usia capres-cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Dalam Sidang tersebut MK juga mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

Senin , 23 Oct 2023, 14:48 WIB

Soal Potensi Konflik Kepentingan Penanganan Sengketa Pemilu 2024, Ini Jawaban MK

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama anggota Majelis Hakim MK Arief Hidayat (kanan), dan Wahiduddin Adams (kiri) menghadiri sidang.

Ahad , 16 Jul 2023, 12:54 WIB

MK Siapkan 600 Orang Bantu Hakim Tangani Perkara Pemilu

Sengketa pemilu (ilustrasi) Presiden Jokowi berharap MK menjadi wasit yang adil dalam menangani sengketa pemilu.

Rabu , 24 May 2023, 19:48 WIB

Jokowi Harap MK Jadi Wasit yang Adil Tangani Sengketa Pemilu

Ketua Bawaslu Abhan. Bawaslu mengingatkan KPU adanya sengketa jika sistem pendaftaran caleg bermasalah. (ilustrasi)

Jumat , 28 Apr 2023, 18:14 WIB

KPU Diingatkan Potensi Sengketa Jika Sistem Pendaftaran Caleg Bermasalah

Anggota Bawaslu Totok Hariyono (tiga kanan), Puadi (kanan) dan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi (tiga kiri) bersiap mengikuti mediasi antara Partai Ummat dengan KPU di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (19/12/2022). Mediasi yang difasilitasi oleh Bawaslu tersebut dilaksanakan atas permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajuan oleh Partai Ummat karena tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Senin , 19 Dec 2022, 16:30 WIB

In Picture: Mediasi Partai Ummat dengan Komisi Pemilihan Umum

Ketua Tim Advokasi Hukum Partai Ummat Denny Indrayana (tengah) berfoto bersama anggota Tim Advokasi Hukum Partai Ummat usai memberikan keterangan pers terkait pemohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di Kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Mereka meminta Bawaslu membatalkan keputusan KPU dan meloloskan Partai Ummat sebagai Parpol Peserta Pemilu.

Jumat , 16 Dec 2022, 18:16 WIB

In Picture: Partai Ummat Adukan Keputusan KPU ke Badan Pengawas Pemilu

Senin , 12 Dec 2022, 22:56 WIB

Bawaslu Surabaya Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu

Sabtu , 19 Nov 2022, 08:42 WIB

Menang Sengketa di Bawaslu, 5 Partai Ini Tetap Gagal Ikut Pemilu 2024

Sabtu , 12 Nov 2022, 07:56 WIB

Petugas KPPS Pemilu 2024 Maksimal Berusia 55 Tahun

Rabu , 09 Nov 2022, 22:12 WIB

Eks Hakim MK: Hakim Konstitusi 'Dilarang Sakit' saat Pemilu-Pilkada Serentak 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang Andi Irawan dan jajaran Polres Metro Tangerang di kantor Bawaslu Kabupaten Tangerang.

Sabtu , 25 Jun 2022, 03:42 WIB

Bawaslu Kabupaten Tangerang Bangun Sinergitas dengan Aparat Hukum Kawal Tahapan Pemilu

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (tengah) didampingi Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda (kanan) dan Totok Hariyono menjawab pertanyaan wartawan saat seremoni apel siaga pengawasan Pemilu 2024 serentak se-Indonesia di Jakarta, Selasa (14/6/2022). Kegiatan tersebut dalam rangka pemantapan kesiapan jajaran pengawas pemilu menghadapi pelaksanaan setiap tahapan Pemilu 2024. Republika/Putra M. Akbar

Bawaslu-KPU Sepakat Durasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Selama 10 Hari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah sepakat soal durasi penyelesaian sengketa untuk Pemilu 2024. Sengketa Pemilu 2024 akan diselesaikan dalam 10 hari kalender. "Ini sudah selesai perdebatannya, 10 hari, sudah sepakat (dengan pihak KPU) sudah mengerti," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta Selasa (14/6/2022). Rahmat Bagja mengatakan setelah melakukan harmonisasi dan diskusi dengan KPU kedua...