#uu-md3

House of Representatives Deputy Speaker Agus Hermanto

Kamis , 22 Feb 2018, 10:39 WIB

Without president's signature, MD3 Law remains valid

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- House of Representatives (DPR) said the second revision of Law No. 17/2014 on Legislative Institutions (MD3) remained valid even though President Joko Widodo (Jokowi) does not sign...

Presiden Jokowi memberikan KIP di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (15/2).

Kamis , 22 Feb 2018, 06:07 WIB

Jokowi Tolak Tanda Tangan, DPR: UU MD3 Tetap Sah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) tetap sah meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menandatangani undang-undang tersebut. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, sah atau tidaknya sebuah undang-undang sudah diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.“Itu tentunya kewenangan Presiden (yang tidak ingin menandatangani UU—Red),...

Kamis , 22 Feb 2018, 00:00 WIB

Bambang Soesatyo confident of president signing MD3 Law

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- House Speaker Bambang Soesatyo is confident...

Rabu , 21 Feb 2018, 20:49 WIB

Saran Jimly Agar DPR tak Bungkam Kritik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyarankan...

Rabu , 21 Feb 2018, 19:53 WIB

Controversial articles on MD3 Law

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- President Joko Widodo (Jokowi) was shocked by...

Rabu , 21 Feb 2018, 15:37 WIB

Bamsoet Optimistis UU MD3 Hasil Revisi Bakal Diteken Jokowi

Ilham Bintang (kanan) dan Prof Mahhud MD, dalam acara ILC di TV One semalam, (21/2).

Rabu , 21 Feb 2018, 09:51 WIB

Ilham Bintang, Mahfud MD: Bisa Kontroversi UU MD3 Diakhiri?

Menkumham Yasonna H Laoly (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Badan Legislasi terkait pengambilan keputusan revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2) malam.

Rabu , 21 Feb 2018, 08:03 WIB

Ini Pasal-Pasal Kontroversial UU MD3

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas (kiri) menyerahkan berkas pembahasan revisi UU MD3 kepada Wakil Ketua DPR Fadli Zon pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2).

Rabu , 21 Feb 2018, 06:03 WIB

Mengapa Presiden Belum Tanda Tangani UU MD3?

Selasa , 20 Feb 2018, 04:58 WIB

Penghinaan Parlemen Merampas Kewenangan Penegak Hukum

Kamis , 15 Feb 2018, 06:13 WIB

UU MD3: DPR Diperkuat, Kebebasan Berpendapat Diancam

Suasana sidang rapat paripurna ke-18, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2).

Rabu , 14 Feb 2018, 18:48 WIB

Intrans: Menghina Pelanggar Amanah adalah Hak Warga Negara

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bersama dengan Anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Mahfud MD (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan di Ruang Pimpinan, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/1).

Rabu , 14 Feb 2018, 14:49 WIB

Mahfud MD: DPR Mengacaukan Garis Ketatanegaraan

Selasa , 13 Feb 2018, 22:45 WIB

Nasdem: RUU MD3 Degradasi Hak Rakyat Terhadap DPR

Selasa , 13 Feb 2018, 21:46 WIB

Pimpinan DPR Tunggu UU MD3 Diundangkan

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menyampaikan pendapatnya dalam diskusi di Kantor PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (26/1).

Selasa , 13 Feb 2018, 19:55 WIB

LIMA Nilai UU MD3 Jadikan MKD Tameng Anggota Parlemen

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad

Selasa , 13 Feb 2018, 19:47 WIB

MKD: UU MD3 untuk Mencegah Kriminalisasi Anggota Parlemen

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzhar Simanjuntak menyampaikan sambutan saat penutupan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah yang dihadiri Presiden Joko Widodo, di Tangerang, Banten, Rabu (30/11). Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut berpesan ti

Dahnil: UU MD3 Seret Indonesia ke Era Kegelapan Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan revisi undang-undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). yang di dalamnya memuat pasal imunitas anggota DPR, kewenangan lebih MKD dan soal pemanggilan paksa dalam rapat DPR. Dalam pasal tambahan itu, juga terdapat UU yang bisa mengkriminalisasi penghinaan terhadap DPR. Ketiga pasal tersebut adalah tambahan pasal 73 mengenai mekanisme pemanggilan paksa dengan...

Koordinator FORMAPPI Sebastian Salang saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Politik Sebagai Cita-cita: Pilkada dan Demokrasi Tersandera di kantor PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (12/8).

Selasa , 13 Feb 2018, 16:41 WIB

Formappi: Tidak Ada Jalan Kecuali Menggugat UU MD3

Direktur Eksekutif Formappi Sebastian Salang

Selasa , 13 Feb 2018, 14:24 WIB

'Citra DPR akan Makin Buruk Jika Pengkritik Dikriminalisasi'

Selasa , 13 Feb 2018, 13:45 WIB

Pengkritik DPR Bisa Dipidana, Bamsoet: Untuk Jaga Wibawa DPR

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul memberikan keterangan kepada wartawan mengenai kelanjutan kasus beras PT IBU di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (2/8).

Jumat , 09 Feb 2018, 15:59 WIB

Soal Klausul RUU MD3, Polri: Kami Bergerak Sesuai UU

Kamis , 08 Feb 2018, 21:30 WIB

Revisi UU MD3, Polri Bisa Paksa Siapapun Datang ke DPR

Ketua DPR Bambang Soesatyo menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan LKBN ANTARA di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1).

Kamis , 08 Feb 2018, 21:19 WIB

'Penambahan Pimpinan DPR Bukan Politik Balas Budi'

Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari.

Kamis , 08 Feb 2018, 17:21 WIB

Basarah dan Utut Dikabarkan akan Jadi Pimpinan DPR dan MPR

Rabu , 07 Feb 2018, 23:52 WIB

Semua Fraksi Diklaim Sepakati Penambahan Jumlah Pimpinan MPR

Rabu , 07 Feb 2018, 19:23 WIB

Revisi UU MD3 Kemungkinan Diputus Lewat Voting

Fahri Hamzah memberikan keterangan pers sebelum rapat paripurna dimulai di Komplek Parlemen Senayan, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1).

Rabu , 10 Jan 2018, 04:04 WIB

Fahri Hamzah: Pimpinan DPR Belum Terima Surat dari Golkar

Selasa , 09 Jan 2018, 13:26 WIB

Golkar Janjikan Ketua DPR yang Baru Sudah Ada Pekan Ini

Selasa , 09 Jan 2018, 10:52 WIB

Fadli Zon akan Sampaikan Pidato Pembukaan Masa Sidang DPR

Senin , 08 Jan 2018, 18:38 WIB

Ketua DPR Baru Diusulkan Setelah Revisi UU MD3 Selesai

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyampaikan persoalan bangsa dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2017 bersama para wartawan di salah satu Resto kawasan Senayan, Jumat (29/12).

Jumat , 29 Dec 2017, 18:55 WIB

PAN Setuju Tambahan Kursi Pimpinan DPR untuk PDIP

Jumat , 29 Dec 2017, 17:57 WIB

PAN Ingin Revisi UU MD3 Dilakukan Proporsional

Bendahara Fraksi PDIP Alex Indra Lukman (kanan)

Rabu , 27 Dec 2017, 19:16 WIB

Bendahara FPDIP: Dua Nama Pantas Jadi Pimpinan DPR

Wakil Ketua DPR-RI, Agus Hermanto di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Selasa (31/10).

DPR: Nilai Hak Imunitas tak Berlaku pada Kasus Khusus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Agus Hermanto mengakui adanya hak imunitas yang dimiliki anggota DPR sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Namun ia menilai ketentuan hak imunitas itu tidak berlaku terkait tindak pidana khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Ayat 3 Poin C UU MD3. Hal tersebut disampaikan Agus terkait hak imunitas...

Rabu , 11 Oct 2017, 11:52 WIB