#uud-1945

Kamis , 07 Jul 2022, 14:13 WIB

MPR Sepakat tidak Amendemen UUD 1945 Periode Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa MPR tidak akan melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) pada periode 2019-2024 ini. Keputusan tersebut...

Mural bertema Pancasila di tembok Dusun Karangwatu, Muntilan, Jawa Tengah,. Nilai-nilai Islam diserap dalam setiap sila-sila Pancasila

Kamis , 02 Jun 2022, 05:25 WIB

'Hubungan Pancasila dan Nilai-Nilai Islam adalah Korelasi Internalisasi'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pancasila adalah konsensus tertinggi para bapak bangsa tahun 1945 tentang dasar falsafah negara Republik Indonesia. "Pancasila mempertemukan dan merekat semua aspirasi, terutama aspirasi kebangsaan dan Islam menjelang kemerdekaan. Karena itu lima sila dalam Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Islam saling memperkuat," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Sesditjen Bimas) Islam Kementerian Agama (Kemenag), Muhammad Fuad Nasar, melalui pesan...

Rabu , 01 Jun 2022, 20:00 WIB

Pancasila Acuan Hukum dan Nilai Hidup Berbangsa dan Bernegara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pancasila harus mampu menjadi ideologi sekaligus panduan...

Rabu , 01 Jun 2022, 17:08 WIB

Soal Viral Konvoi Khilafah, Ini Respons Ketua MUI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Fatwa,...

Selasa , 29 Mar 2022, 16:07 WIB

Bamsoet: Kecil Kemungkinan Ada Penumpang Gelap Amendemen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menanggapi...

Politikus Partai Nasdem Taufik Basari (kanan) mengatakan, Fraksi Partai Nasdem MPR RI berpendapat perubahan UUD 1945 harus didasari alasan yang fundamental dan berpatokan pada kebutuhan rakyat dan bangsa.

Senin , 21 Mar 2022, 21:55 WIB

Nasdem Dorong Penundaan Rencana Amandemen UUD

Ilustrasi Radikalisme. Radikalisme masih menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia

Selasa , 08 Mar 2022, 18:06 WIB

Universitas Trilogi Tangkal Radikalisme dengan Implementasi Nilai Pancasila

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan penundaan pemilu sebaiknya tidak dilakukan dengan memaksakan amandemen konstitusi.

Selasa , 01 Mar 2022, 17:17 WIB

PPP: Jangan Paksakan Amendemen demi Penundaan Pemilu

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan, pimpinan dan fraksi-fraksi di MPR belum secara formal membicarakan soal wacana penundaan Pemilu 2024. Dokumentasi

Senin , 28 Feb 2022, 13:48 WIB

Arsul Sani: Tidak Pas Amandemen UUD tanpa Bertanya kepada Rakyat

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan, pengkajian amendemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945 masih berlanjut. (Foto: Bambang Soesatyo)

Kamis , 09 Dec 2021, 13:38 WIB

Bamsoet: Kajian Amendemen UUD Selesai April 2022

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI mengatakan sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hanya terdapat beberapa pasal saja yang mengatur soal HAM. Ilustrasi

Senin , 06 Dec 2021, 15:40 WIB

Sebelum Perubahan, UUD Hanya Memuat Beberapa Pasal Soal HAM

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menunggu terlebih dahulu putusan lengkap dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ilustrasi

Kamis , 25 Nov 2021, 15:56 WIB

Baleg Segera Koordinasi ke Pemerintah Soal UU Cipta Kerja

Suasana sidang putusan pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (25/11). Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian gugatan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan sejumlah elemen buruh. Majelis juga memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun ke depan.Prayogi/Republika.

Kamis , 25 Nov 2021, 15:44 WIB

DPR Segera Kaji Pasal UU Cipta Kerja yang Bermasalah

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kamis , 25 Nov 2021, 14:01 WIB

MK: UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menikmati pemandangan di Kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Kamis (14/10/2021). Dalam kunjungan kerjanya Presiden meresmikan penataan Kawasan Puncak Waringin, Kawasan Batu Cermin, dan delapan ruas jalan di Labuan Bajo.

Sabtu , 16 Oct 2021, 00:24 WIB

SMRC: Publik tak Setuju Presiden Bekerja Berdasarkan PPHN

Jumat , 15 Oct 2021, 23:10 WIB

Infografis Wacana Amendemen UUD 1945 dalam Survei

MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamandemen UUD 1945 (ilustrasi)

Kamis , 14 Oct 2021, 00:14 WIB

Amendemen UUD Dinilai akan Timbulkan Tumpang Tindih Regulasi

Survei: Amendemen UUD Harus Dapat Persetujuan Rakyat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia melakukan survei terkait wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang akan dilakukan oleh MPR. Salah satu hasilnya, mayoritas responden ingin agar prosesnya harus mendapat persetujuan publik. "Sebagian besar publik lebih setuju jika amendemen harus mendapat persetujuan rakyat, 28,3 persen. Lalu membentuk tim khusus berisi para ahli dan tokoh masyarakat untuk mengkajinya, 25,7 persen," ujar Direktur...

Survei Indikator Politik Indonesia terhadap 313 kalangan elite yang terdiri dari akademisi, pimpinan media, tokoh agama, budayawan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pusat studi kebijakan menyatakan mayoritas tak setuju amendemen dilakukan saat ini. Ilustrasi

Rabu , 13 Oct 2021, 16:54 WIB

Survei: Elite tak Setuju Amendemen UUD Dilakukan Saat Ini

Direktur Eksekutif Indikator Poitik Indonesia Burhanuddin Muhtadi

Rabu , 13 Oct 2021, 16:31 WIB

Survei Indikator: 6,7 Persen Publik Ingin UUD 1945 Diganti

Senin , 04 Oct 2021, 14:43 WIB

Bamsoet: PPHN Sebaiknya tidak dengan Undang-Undang

Ketua MUI Bidang Pengkajian dan Penelitian, Prof Utang Ranuwijaya, mengatakan generasi muda penting untuk mengetahui bahaya laten Komunisme

Kamis , 30 Sep 2021, 20:09 WIB

Ketua MUI Setuju Film G30S PKI Diputar Ulang Tiap Tahun

Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat memberikan orasi di acara wisuda ke-9 IAIN Ternate, Maluku Utara, Kamis (30/9)

Kamis , 30 Sep 2021, 16:50 WIB

Gus Yahya: Pembukaan UUD 1945 Jiwa dari Visi Tata Dunia

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, menyatakan realisasi UU Masyarakat Adat wujud perlindungan hak masyarakat adat

Rabu , 15 Sep 2021, 23:45 WIB

Wakil Ketua MPR: Realisasikan Undang-undang Masyarakat Adat

Senin , 13 Sep 2021, 18:37 WIB

Nasdem: Amandemen UUD 1945 Seperti Gempa Tektonik

Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie, akan mengusulkan peta jalan kebijakan nasional ke Presiden dan partai politik

Kamis , 09 Sep 2021, 18:08 WIB

Jimly Ajak ICMI Susun Peta Jalan Kebijakan Nasional

Ahad , 05 Sep 2021, 11:56 WIB

Rencana Amendemen UUD 1945 tidak Bisa Terburu-buru

Lampung dikenal sebagai salah satu wilayah multietnis dan budaya. Iustrasi Kota Lampung

Kamis , 02 Sep 2021, 02:55 WIB

Upaya Lampung Menjaga Kerukunan dan Toleransi Diapresiasi

Partisipasi harus dibuka untuk respons wacana amendemen UUD 1945. MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamendemen UUD 1945 (ilustrasi).

Kamis , 02 Sep 2021, 02:30 WIB

Wakil Ketua MPR: Amendemen UUD Perlu Libatkan Elemen Bangsa

Undang-undang Dasar 1945 dan Amandemen (ilustrasi)

Selasa , 31 Aug 2021, 03:50 WIB

Pakar UGM: Amandemen UUD 1945 Belum Mendesak Dilakukan

Sabtu , 28 Aug 2021, 12:19 WIB

Masika ICMI Minta Wacana Amandemen UUD 1945 Dihentikan

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) bersama para hakim anggota mendengarkan keterangan saksi fakta dari pemohon yakni Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pada sidang uji formil UU Cipta Kerja di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (25/8/2021). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi pemohon dan pemohon perkara yaitu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dan Ketua DPD FSP LEM Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat Muhamad Sidarta

Rabu , 25 Aug 2021, 15:23 WIB

Uji UU Ciptaker, Said Iqbal Khawatir Ada Mogok Nasional

Rabu , 25 Aug 2021, 12:23 WIB

Golkar: Amendemen UUD 1945 tidak Mendesak

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menggelar pertemuan di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (24/8).

Selasa , 24 Aug 2021, 16:56 WIB

Ini Sikap PDIP dan Gerindra Soal Amendemen UUD 1945

Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana mengatakan sulit untuk menghentikan rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebab, dukungan politik untuk melakukan amendemen UUD 1945 sudah memenuhi syarat, meskipun sejumlah partai saat ini mengklaim tak mendukung usulan tersebut. (Foto ilustrasi: MPR RI selaku lembaga yang berkewenangan mengamandemen UUD 1945)

Puskapol UI: Sulit Menghentikan Rencana Amendemen UUD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Aditya Perdana mengatakan sulit untuk menghentikan rencana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebab, dukungan politik untuk melakukan amendemen UUD 1945 sudah memenuhi syarat, meskipun sejumlah partai saat ini mengklaim tak mendukung usulan tersebut. Ia mengatakan publik saat ini hanya bisa mengerem rencana MPR untuk mengamendemen UUD 1945. "Pertanyaan kritis kita...

Selasa , 17 Aug 2021, 16:59 WIB