
Rabu , 07 Aug 2019, 08:34 WIB
Politikus Berkarya: Jika Perlu Ambang Batas Dihapus
![[ilustrasi] Siluet Peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar mempresentasikan Hasil rilis Lingkaran Survei Indonesia terkini bertajuk 'Pergeseran Dukungan Partai Politik di 6 Kantong Suara' di Kantor Lingkaran Survei Indonesia, Jakarta, Rabu (20/2/2019).](https://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/hasil-survei-partai-politik-lsi-siluet-peneliti-lsi-denny-_190220172731-378.jpg)
Jumat , 05 Apr 2019, 16:12 WIB
Survei Terbaru LSI: Lima Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Selasa , 26 Mar 2019, 09:34 WIB
Vox Populi Sebut PKS tak Lolos, HNW: Anda Salah Besar!

Selasa , 26 Mar 2019, 09:04 WIB
Vox Populi Sebut 10 Partai tak Lolos Ambang Batas

Rabu , 20 Mar 2019, 00:21 WIB
Partai Islam se-Malaysia Doakan PBB Lolos ke Parlemen

Senin , 11 Mar 2019, 15:00 WIB
Voxpol: Hanya Sembilan Parpol Berpotensi Lolos ke Senayan

Rabu , 06 Mar 2019, 09:55 WIB
PAN Targetkan Minimal 10 Persen Kursi Parlemen

Rabu , 20 Feb 2019, 14:52 WIB
Survei LSI: Sembilan Partai tak Capai Ambang Batas Parlemen

Selasa , 30 Oct 2018, 15:59 WIB
Kader PAN Ketawai Survei Partainya takkan Lolos PT

Kamis , 20 Sep 2018, 20:45 WIB
Legal experts request review of presidential threshold

Ahad , 02 Sep 2018, 23:05 WIB
Perludem: Ambang Batas Parlemen Buat Pemilu Sengit

Kamis , 26 Apr 2018, 20:02 WIB
MK Tolak Permohonan Partai Garuda Soal Ambang Batas Parlemen

Fraksi PAN Berharap MK Segera Putuskan Uji Materi UU Pemilu
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PAN DPR Yandri Susanto berharap Mahkamah Konstitusi (MK) segera memutuskan hasil uji materi terkait angka ambang batas partai politik mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden atau presidentian threshold. Yandri khawatir tahapan pemilu presiden (Pilpres) 2019 terganggu akibat belum selesainya proses uji materi di MK."Sebaiknya MK segera memutuskan presidential treshold agar nanti tidak mengganggu...

Jumat , 04 Aug 2017, 19:52 WIB
DPR Benarkan Pemerintah Ajukan Dua Revisi UU Pemilu

Jumat , 04 Aug 2017, 17:11 WIB
Pemerintah Ajukan Perbaikan UU Pemilu ke DPR

Jumat , 04 Aug 2017, 16:16 WIB
Perludem: Presiden Harus Segera Beri Nomor UU Pemilu

Ahad , 23 Jul 2017, 11:31 WIB
Perludem: Konversi Suara di Pemilu 2019 tak Lagi Gunakan BPP

Ahad , 23 Jul 2017, 09:22 WIB
PT 20 Persen Halangi Munculnya Tokoh Potensial untuk Capres

Ahad , 23 Jul 2017, 09:04 WIB
IPR: PT 20-25 Persen Bikin Jokowi di Atas Angin

Jumat , 21 Jul 2017, 17:07 WIB
Publik Dipaksa Terima PT 20 Persen Relevan untuk Pemilu 2019

Jumat , 21 Jul 2017, 16:59 WIB
PAN: Pengambilan Keputusan RUU Pemilu tak Sesuai Pancasila

Jumat , 21 Jul 2017, 16:19 WIB
KPU Minta RUU Pemilu Segera Diformalkan

Jumat , 21 Jul 2017, 15:01 WIB
Perludem: PT 20 Persen Munculkan Diskriminasi dalam Pemilu

Kamis , 20 Jul 2017, 21:12 WIB
Ingin Metode Kuota Hare di RUU Pemilu, Fraksi PAN Pilih Jalan Tengah

Kamis , 20 Jul 2017, 20:11 WIB
Parpol Pro Pemerintah Mau Setnov Pimpin Paripurna RUU Pemilu

Pro Presidential Threshold 25 Persen Siap Voting RUU Pemilu
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan lima isu krusial Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu pada Kamis (20/7) diskors selama dua jam hingga pukul 16.00 WIB. Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi fraksi-fraksi untuk melakukan lobi-lobi berkaitan isu presidential threshold. "Berdasarkan suara dan pandangan fraksi-fraksi menghendaki lobi-lobi terlebih dahulu, maka rapat diskors selama dua jam, kepada fraksi-fraksi agar...

Rabu , 19 Jul 2017, 19:19 WIB
PAN tak Beri Instruksi Khusus Jelang Rapat Paripurna RUU Pemilu

Rabu , 19 Jul 2017, 15:53 WIB
Jokowi tak Ingin Parpol Dirugikan karena RUU Pemilu

Selasa , 18 Jul 2017, 22:27 WIB
Jelang Paripurna RUU Pemilu, Gerindra: Bersatu Kita Teguh

Selasa , 18 Jul 2017, 21:26 WIB
PKB Berharap Isu Krusial RUU Pemilu tak Diputus Lewat Voting

Senin , 17 Jul 2017, 21:38 WIB
PKB akan Mendekati Pemerintah Soal Opsi di RUU Pemilu

Senin , 17 Jul 2017, 21:18 WIB
Ray: Pemilu 2019 Lebih Objektif Tanpa Presidential Threshold

Jumat , 14 Jul 2017, 07:37 WIB
Mendagri: Presidential Treshold Perkuat Demokrasi

Kamis , 13 Jul 2017, 22:06 WIB
Nasdem Bantah Presidential Threshold Wujudkan Calon Tunggal

Kamis , 13 Jul 2017, 21:51 WIB