#ambang-batas-parlemen

(dari kiri) Praktisi dan Akademisi FH Universitas Trisakti Fickar Hadjar

Rabu , 12 Jul 2017, 18:15 WIB

Pengamat: KPK Sudah Lakukan Fungsi-Fungsi dengan Baik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, fungsi-fungsi KPK sudah dijalankan dengan baik. Termasuk fungsi pencegahan, penindakan, koordinasi dan juga supervisi. "Fungsi-fungsi KPK itu...

Rabu , 12 Jul 2017, 12:38 WIB

Wapres: RUU Pemilu Macet Kita tidak Jalankan Sila Keempat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap kebuntuan pembahasan antara pemerintah dan beberapa fraksi di DPR terkait Presidential Treshold (PT) di Pansus RUU Pemilu bisa menemui jalan keluar. Salah satu cara yang paling baik menurutnya adalah jalur musyawarah sesuai sila ke empat Pancasila."Kalau UU Pemilu ini macet artinya kita tidak menjalankan sila keempat. Jadi harus kita selesaikan sebaik-baiknya,"...

Rabu , 12 Jul 2017, 09:42 WIB

Pansus: UU Pemilu Lama Bisa Membebankan Penyelenggara Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang...

Selasa , 11 Jul 2017, 23:15 WIB

Pemerintah Diminta tak Memaksa PT 20 Persen di RUU Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Ahmad...

Selasa , 11 Jul 2017, 22:35 WIB

Yandri : Anggaran RUU Pemilu Sudah Habiskan Miliaran Rupiah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sikap pemerintah yang menyiapkan opsi menarik...

Pakar hukum pidana Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita.

Selasa , 11 Jul 2017, 21:30 WIB

Romli: Perlu Ada Revisi untuk Penguatan KPK

Peneliti Senior bidang Politik LIPI Syamsuddin Haris

Selasa , 11 Jul 2017, 21:13 WIB

RUU Pemilu Deadlock, LIPI: Sebaiknya Pansus Segera Lakukan Voting

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto.

Selasa , 11 Jul 2017, 21:01 WIB

Soal Opsi Kembali ke UU Pemilu Lama, Ini Kata Pansus

Selasa , 11 Jul 2017, 20:28 WIB

Pengamat: Revisi UU Pemilu Harusnya untuk Kepentingan Nasional

Selasa , 11 Jul 2017, 20:18 WIB

Pengamat: UU Pemilu Lama tak Relevan untuk Pemilu 2019

Selasa , 11 Jul 2017, 17:41 WIB

Gerindra Heran Pemerintah Keukeuh tak Turunkan Angka PT

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang (Pansus RUU) Pemilihan Umum (Pemilu), Lukman Edy

Senin , 10 Jul 2017, 14:42 WIB

Presidential Threshold Jangan Sandera Empat Isu Pemilu Lainnya

Menkopolhukam Wiranto memberikan keterangan terkait isu pro dan kontra pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Jakarta, Jumat (12/5).

Senin , 10 Jul 2017, 14:32 WIB

Ini Alasan Pemerintah Kukuh Ingin PT 20 Persen

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Jhonny G Plate.

Ahad , 09 Jul 2017, 20:57 WIB

Nasdem Ajak Parpol Koalisi Solid Soal PT 20 Persen

Ahad , 09 Jul 2017, 19:27 WIB

Yusril: Soal Ambang Batas, Pemerintah Ingin Jegal Calon Lain

Ahad , 09 Jul 2017, 19:10 WIB

Yusril: Ambang Batas Pencapresan Berpotensi Inkonstitusional

Sabtu , 08 Jul 2017, 14:22 WIB

Mendagri: Presidential Treshold Kenapa Mesti Diubah?

PKB Perjuangkan Presidential Treshold 10 Persen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengatakan pihaknya tetap konsisten pada opsi ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) sebesar 10 persen. Meski demikian, PKB tetap memiliki pandangan tersendiri jika nantinya ambang batas pencapresan tetap sebesar 20 persen. "Sikap dasar PKB tetap pada ambang batas pencalonan presiden sebesar 10 persen. Kami masih memperjuangkan hal itu,"...

Jumat , 07 Jul 2017, 17:01 WIB

DPR: Dana Parpol tak Ada Kaitan dengan RUU Pemilu

Kamis , 06 Jul 2017, 23:09 WIB

Fraksi PAN Setuju Presidential Threshold 10 hingga 15 Persen

Kamis , 06 Jul 2017, 21:08 WIB

Pimpinan Pansus RUU Pemilu Minta Pandangan Fraksi-Fraksi

Kamis , 06 Jul 2017, 18:42 WIB

Fraksi Gerindra Isyaratkan Melunak Soal Presidential Threshold

Kamis , 06 Jul 2017, 17:06 WIB

Fraksi Demokrat Bantah Melunak Soal Presidential Threshold

Rabu , 05 Jul 2017, 19:39 WIB

Nasdem: Parpol Mulai Lentur Soal Presidential Threshold

Rabu , 05 Jul 2017, 10:05 WIB

Ketua DPR Harap RUU Pemilu Diselesaikan Melalui Musyawarah

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni

Selasa , 04 Jul 2017, 18:57 WIB

Makin Lama Disahkan, RUU Pemilu akan Timbulkan Masalah

Selasa , 04 Jul 2017, 17:25 WIB

Demokrat: Lobi Parpol dan Presiden Solusi RUU Pemilu

Senin , 03 Jul 2017, 20:45 WIB

DPR Anggap Perlu Konsultasi dengan Presiden Bahas RUU Pemilu

Sekretaris Fraksi Nasdem DPR Syarif Abdullah Alkadrie.

Kamis , 29 Jun 2017, 14:42 WIB

Nasdem: Parpol Pendukung Pemerintah Solid, PT Pasti Selesai

Kamis , 29 Jun 2017, 14:03 WIB

Nasdem Juga Solid Dukung Presidential Threshold 20 Persen

Anggota Pansus Pemilu Hetifah Sjaifudian.

Kamis , 29 Jun 2017, 13:17 WIB

Golkar Tetap Mau Ambang Batas Capres 20 Persen

Rapat Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, bulan lalu.

Rabu , 28 Jun 2017, 13:54 WIB

Pemilu Serentak Sebabkan Pembahasan RUU tak Kunjung Selesai

Rabu , 28 Jun 2017, 12:35 WIB

Soal Presidential Threshold, PAN: Belum Ada Perkembangan

Rabu , 28 Jun 2017, 12:04 WIB

Pengamat tak Yakin Pemerintah Ngotot Ingin PT 25 Persen

Siap Kompromikan Presidensial Threshold, PKS: Tidak 20 Persen Juga

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengungkap partainya siap berkompromi dengan partai politik lain untuk mencari jalan tengah atas besaran angka ambang batas pengajuan presiden (presidential threshold). Hidayat mengungkap, demi mencari titik temu isu paling krusial tersebut, PKS siap menaikkan besaran yang semula diingini partainya yakni 0 persen. Namun, PKS tidak menghendaki besaran angka presidential...

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto

Kamis , 22 Jun 2017, 19:05 WIB