#koalisi-indonesia-hebat

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) didampingi istri Ani Yudhoyono (kanan) dan Ketua Harian Syarief Hasan (kiri) usai menghadiri Rapat Konsolidasi DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Jumat (28/11). (Antara/Wahidin)

Jumat , 12 Dec 2014, 08:46 WIB

Tidak Gabung Koalisi, Strategi Demokrat untuk Pemilu 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Partai Demokrat yang tidak bergabung ke Koalisi Merah Putih atau ke Koalisi Indonesia Hebat sebagai strategi politik menghadapi Pemilu 2019."Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) kan...

Kamis , 11 Dec 2014, 19:38 WIB

Karena tak Dapat Jatah, PPP Kubu Djan Faridz Kecewa dengan KMP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusuma mengaku kecewa dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Karena, sebagai anggota koalisi, PPP tak dapat jabatan apa pun di pimpinan DPR atau pun MPR. "Bahkan di pimpinan AKD (alat kelengkapan dewan) kami tidak dapat," kata Dimyati di Jakarta, Kamis (11/12). Untuk itu, kata Dimyati, PPP sebaiknya keluar saja dari...

Rabu , 10 Dec 2014, 21:12 WIB

Ical: Golkar Dukung Pilkada tak Langsung, eh Maaf...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie...

Rabu , 10 Dec 2014, 15:44 WIB

Ini Penjelasan Fahri Soal Perppu Pilkada, KMP dan SBY

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri...

Rabu , 10 Dec 2014, 15:26 WIB

Bagi SBY, Golkar Dukung Perppu Pilkada Merupakan Sinyal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang...

Selasa , 09 Dec 2014, 19:08 WIB

Fadli Zon: Kita Masih Setuju Perppu, Belum Ada Penolakan Tertulis

Sabtu , 06 Dec 2014, 13:13 WIB

Ini Pasal UU MD3 yang Direvisi DPR

Senin , 01 Dec 2014, 16:32 WIB

Soal UU MD3, DPD akan Gunakan Ketentuan Kondisi Urgensi Nasional

Ahad , 30 Nov 2014, 16:02 WIB

DPD Minta Dilibatkan Penuh dalam Revisi UU MD3

Jumat , 28 Nov 2014, 18:49 WIB

Soal UU MD3, Fadli Zon Rela Delay

Selasa , 25 Nov 2014, 14:29 WIB

PKS Bantah Penundaan Pemanggilan Bagian Kesepakatan KMP-KIH

Rabu , 19 Nov 2014, 13:50 WIB

KMP: Hak Interpelasi Dihapus, Apa Alasannya?

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP memperlihatkan naskah usai penandatanganan kesepakatan damai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

Selasa , 18 Nov 2014, 21:57 WIB

Ini Interupsi di Sidang Paripurna Pertama Setelah KMP dan KIH Islah

Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih berfoto bersama seusai penandatanganan kesepakatan damai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

Selasa , 18 Nov 2014, 20:41 WIB

Ini Hasil Paripurna Pertama Setelah Islah KIH dan KMP

Selasa , 18 Nov 2014, 03:30 WIB

Pimpinan DPR Akui Susunan Nama Fraksi PPP yang Disahkan Paripurna

Senin , 17 Nov 2014, 23:26 WIB

Ketua DPR: Tindaklanjut Islah Selesai Sebelum 5 Desember 2014

Hatta Rajasa dan Pramono Anung menandatangani kesepakatan damai antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11). (Republika/Agung Supriyanto)

Senin , 17 Nov 2014, 23:18 WIB

Lima Butir Kesepakatan KIH-KMP

KMP-KIH Yakin Revisi UU MD3 Kelar Sebelum 5 Desember

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR optimistis revisi UU Nomor 17/2014 tentang MD3 berdasarkan kesepakatan Koalisi Merah Putih-Koalisi Indonesia Hebat (KMP-KIH) tuntas pada 5 Desember 2014. "Perubahan dalam UU MD3 akan disahkan 5 Desember 2014," kata Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (17/1). KIH-KMP sepakat berdamai dan ditandai dengan penandatanganan lima butir kesepakatan. Nota kesepakatan ditandatangani oleh perwakilan kedua belah...

Politikus PDIP Pramono Anung (kedua kiri) bersama Ketua Umum PAN Hatta Rajasa (kedua kanan) usai melakukan pertemuan tertutup di kediaman Hatta Rajasa, Jakarta, Rabu (12/11). (Republika/Agung Supriyanto)

Senin , 17 Nov 2014, 15:43 WIB

Sembilan Fraksi di DPR Tindak Lanjuti Kesepakatan Islah KIH-KMP

Senin , 17 Nov 2014, 15:30 WIB

Hatta Minta Tempat Penandatanganan Kesepakatan KMP-KIH tak Dimasalahkan

Senin , 17 Nov 2014, 14:58 WIB

Singapura Ambil Keuntungan dari Kisruh Politik RI?

Senin , 17 Nov 2014, 14:56 WIB

HNW: Kisruh di DPR Lumrah Terjadi

Senin , 17 Nov 2014, 13:43 WIB

Pimpinan DPR, KIH dan KMP Satu Meja Makan

Senin , 17 Nov 2014, 13:09 WIB

Pramono Beberkan Isi Lima Kesepakatan KMP dan KIH

Ketua MPR-RI, Zulkifli Hasan . (Republika/Agung Supriyanto)

Senin , 17 Nov 2014, 12:28 WIB

Ketua MPR: Tak Ada Lagi DPR A, DPR B

Senin , 17 Nov 2014, 12:05 WIB

Fadli Zon: Usulan KIH Soal Revisi UU MD3 tak Hilangkan Hak Anggota Dewan

Senin , 17 Nov 2014, 11:28 WIB

Ketua MPR: Hak DPR Milik Anggota, Bukan Komisi

Senin , 17 Nov 2014, 06:47 WIB

Hatta Rajasa Dikenal sebagai Pelobi Ulung

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) memberi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Ahad , 16 Nov 2014, 12:40 WIB

KIH tak Perlu Cemas Soal Pemakzulan Presiden, ini Alasannya

Sabtu , 15 Nov 2014, 17:52 WIB

Pramono Anung: Alhamdulillah Terjadi Kesepakatan KMP dan KIH

etua Presidium ICMI Nanat Fatah Natsir (kanan).

Sabtu , 15 Nov 2014, 14:50 WIB

ICMI Pertanyakan Sikap KIH Hambat Pemerintah Bekerja

Sabtu , 15 Nov 2014, 01:56 WIB

KIH Dinilai Ingin Goyang Pemerintahan Jokowi

Politikus PDIP Pramono Anung bersama Ketua Umum PAN Hatta Rajasa usai melakukan pertemuan tertutup di kediaman Hatta Rajasa, Jakarta, Rabu (12/11). (Republika/Agung Supriyanto)

Sabtu , 15 Nov 2014, 00:15 WIB

Permintaan KIH Ditolak

Jumat , 14 Nov 2014, 23:19 WIB

KIH Dinilai Ingin Jokowi Otoriter seperti Soeharto

Dua kubu di DPR, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sepakat berdamai dalam pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/11). (Republika/Agung Supriyanto)

Revisi Hak Menyatakan Pendapat tak Ada dalam Kesepakatan Awal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, usulan revisi pasal terkait hak menyatakan pendapat dalam UU MD3 tidak ada dalam kesepakatan perundingan antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Usulan tersebut baru dilakukan KIH setelah adanya kesepakatan terkait penambahan jumlah pimpinan dalam alat kelengkapan dewan (AKD). "Itu tidak ada dalam perundingan antara Mas Pramono (Pramono Anung)...

Jumat , 14 Nov 2014, 18:40 WIB