
Jumat , 18 Sep 2020, 11:01 WIB
Ini Jadwal Sidang Perdana Jaksa Pinangki

Ahad , 30 Aug 2020, 16:23 WIB
Yordania Menghapus Eksistensi Ikhwanul Muslim

Selasa , 25 Aug 2020, 14:02 WIB
36 Anggota Jamaah Tabligh Menjadi Terdakwa

Kamis , 02 Jul 2020, 01:26 WIB
Mantan Kepala KPP PMA Jakarta Divonis 6,5 Tahun Penjara

Selasa , 23 Jun 2020, 19:32 WIB
Gugatan Soal Kebondalem Dinilai Salah SasaranĀ

Jumat , 28 Feb 2020, 11:34 WIB
Terdakwa Penyuap Bupati Lampung Utara Divonis Penjara

Senin , 11 Nov 2019, 15:33 WIB
Surat Pengadilan Modus Baru Curanmor

Senin , 11 Nov 2019, 15:07 WIB
Sindikat Pencuri dan Pembuat STNK Palsu Dibongkar

Kamis , 07 Nov 2019, 18:10 WIB
Pengadilan Turunkan Hukuman Ahmad Dhani Jadi Tiga Bulan

Selasa , 05 Nov 2019, 15:44 WIB
Sofyan Basir Bebas, KPK Menghormati Keputusan Jaksa

Senin , 04 Nov 2019, 19:07 WIB
Momen Putusan Bebas Sofyan Basir

Kamis , 24 Oct 2019, 13:53 WIB
Gus Nur Divonis 1,5 Tahun Penjara

Dinasti Mamluk Perkenalkan Jabatan Hakim Militer
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah jabatan hakim diperkenalkan pada masa Umayyah, jabatan ini mengalami perkembangan signifikan di masa Abbasiyah. Pada masa itu, sudah dikenal dengan hakim agung. Pada saat sama, dikenalkan pula hakim khusus yang menangani bidang-bidang tertentu. Misalnya, hakim masalah perkawinan, hakim perdata, hakim ekonomi, dan sebagainya. Sementara itu, bagi kalangan anggota militer juga dibentuk institusi hakim militer (qadhi al...

Jumat , 13 Sep 2019, 02:52 WIB
Polisi: Hina Fisik Didorong Diselesaikan di Luar Pengadilan

Ahad , 16 Jun 2019, 22:08 WIB
Kasus Katering, Istri Netanyahu Akui Bersalah di Pengadilan

Jumat , 22 Mar 2019, 22:00 WIB
Pengadilan Agama Sukabumi Canangkan Wilayah Bebas Korupsi

Senin , 18 Mar 2019, 20:56 WIB
Wagub Jabar Tiga Kali tak Penuhi Panggilan Pengadilan

Rabu , 06 Mar 2019, 05:00 WIB
7 Pengadilan Belum Penuhi Syarat Zona Integritas

Rabu , 27 Feb 2019, 21:40 WIB
KPK Dukung Pelaporan LHKPN Syarat Mutlak Promosi Hakim

Senin , 18 Feb 2019, 23:15 WIB
Pengadilan Agama Sukabumi Siapkan Layanan Bantuan Hukum

Selasa , 08 Jan 2019, 03:32 WIB
Pengadilan Agama Mataram Canangkan Wilayah Bebas Korupsi

Senin , 31 Dec 2018, 20:44 WIB
KY Jaga Independensi Hakim dengan Memberikan Advokasi

Senin , 31 Dec 2018, 19:05 WIB
KY Usulkan 63 Hakim Dijatuhi Sanksi

Senin , 31 Dec 2018, 18:50 WIB
KY Terima 1.719 Laporan Masyarakat

Jumat , 30 Nov 2018, 21:35 WIB
MA Bantah Korupsi di Peradilan Sudah Membudaya

DPRD Usulkan APBD untuk Bayar Pengacara Bagi Orang Miskin
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya mengusulkan biaya pengacara untuk bantuan penanganan masalah hukum di kalangan masyarakat miskin ditanggung APBD setempat. Ini karena banyak rakyat miskin tak mampu membayar jasa pengacara saat berurusan dengan masalah hukum. Anggota Komisi A DPRD Surabaya Pertiwi Ayu Krishna, mengatakan bantuan hukum untuk warga miskin saat ini masih dikaji...

Kamis , 28 Jan 2016, 14:43 WIB
Mulai Sekarang, Data Perkara Pengadilan Bisa Diakses Publik

Kamis , 24 Dec 2015, 23:16 WIB
Pengadilan Ini Siapkan Ruang Teleconference Bagi Saksi Korban

Jumat , 30 Oct 2015, 13:00 WIB
Ini Alasan Terduga Pelaku Kejahatan Selalu Dijilbabi

Ahad , 12 Jul 2015, 12:19 WIB
Ambil Foto dan Video tak Senonoh di Kereta, Pria Sydney Ditangkap

Selasa , 21 Apr 2015, 10:00 WIB
Pindahkan Lilin di Klenteng, Pria Ini Diadili

Ahad , 12 Apr 2015, 11:16 WIB
Rektor Universitas Islam Amerika, yang Dihukum Mati, Pendukung Obama

Ahad , 12 Apr 2015, 10:59 WIB
Mantan Rektor Universitas Islam Amerika Dihukum Mati di Mesir

Ahad , 12 Apr 2015, 10:48 WIB
Pemerhati Timur Tengah, Pengadilan Mesir Tidak Netral

Jumat , 03 Apr 2015, 04:00 WIB