#ruu-penyiaran

Jumat , 14 Jun 2024, 20:44 WIB

Pakar: RUU Penyiaran Rawan Multi Tafsir

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi Hukum, Deolipa Yumara, mengungkapkan pengaturan jurnalistik investigasi eksklusif di Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran perlu diperjelas. Deolipa merasa klausul itu wajib dipertegas agar tidak menimbulkan multi tafsir. Hal...

Puluhan wartawan dari berbagai organisasi menggelar aksi menolak revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (28/5/2024). RUU tersebut dinilai memberangus kebebasan pers, membatasi ruang gerak media dan mengurangi keberagaman dalam penyampaian informasi kepada publik.

Ahad , 02 Jun 2024, 10:30 WIB

Ikatan Wartawan Hukum Tolak Revisi UU Penyiaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) secara tegas menolak draf Rancangan Undang-undang Penyiaran atau RUU Penyiaran. Iwakum menyatakan draf revisi UU Nomor 32 Tahun tentang Penyiaran atau UU Penyiaran tersebut mengancam kebebasan pers. "Ikatan Wartawan Hukum menolak Draf RUU Penyiaran dengan banyaknya substansi yang bermasalah tersebut," kata Sekjen Iwakum Irfan Kamil dalam konferensi pers pernyataan sikap Iwakum di Jakarta,...

Jumat , 31 May 2024, 20:30 WIB

In Picture: Kenakan Topeng Wajah Jokowi, Jurnalis Aceh Gelar Aksi Tolak RUU Penyiaran

REPUBLIKA.CO.ID, LHOKSEUMAWE -- Sejumlah jurnalis menggelar aksi runjuk rasa di...

Rabu , 29 May 2024, 10:47 WIB

Legislator Minta Pers dan DPR Urun Rembug Sikapi RUU Penyiaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Guspardi...

Rabu , 29 May 2024, 01:06 WIB

Pasal-Pasal RUU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

REPUBLIKA.CO.ID, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor...

Puluhan jurnalis gelar aksi penolakan pasal bermasalah di RUU Penyiaran di depan stadion Manahan Solo, Selasa (21/5/2024).

Selasa , 28 May 2024, 16:39 WIB

DPR Tunda Pembahasan RUU Penyiaran di Tengah Gelombang Penolakan dari Insan Pers

Puluhan wartawan dari berbagai organisasi menggelar aksi menolak revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (28/5/2024). RUU tersebut dinilai memberangus kebebasan pers, membatasi ruang gerak media dan mengurangi keberagaman dalam penyampaian informasi kepada publik.

Selasa , 28 May 2024, 15:30 WIB

In Picture: Jurnalis di Bandung Turun ke Jalan, Suarakan Penolakan RUU Penyiaran

Sejumlah orang yang terdiri dari organisasi profesi wartawan, pekerja kreatif dan pers mahasiswa melakukan aksi damai menolak revisi Undang-Undang Penyiaran di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024). Dalam aksinya mereka menolak pasal-pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang Penyiaran yang sedang dibahas di DPR RI. Pasal-pasal tersebut akan membungkam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia, yang merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi.

Senin , 27 May 2024, 19:50 WIB

Organisasi Jurnalis di Pontianak Tolak Revisi UU Penyiaran

Senin , 27 May 2024, 13:43 WIB

In Picture: Aksi Tolak RUU Penyiaran di Depan Gedung DPR

Sejumlah wartawan menggelar aksi teatrikal menolak rancangan undang-undang (RUU) penyiaran di Simpang Gadog , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad (26/5/2024). Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bogor dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Bogor menggelar aksi teatrikal untuk menolak RUU Penyiaran no 32 Tahun 2002 yang dinilai berpotensi menghalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers.

Ahad , 26 May 2024, 12:31 WIB

In Picture: Pakai Kostum Badut, Wartawan Gelar Aksi Teatrikal Tolak RUU Penyiaran

Seorang wartawan meletakkan kartu identitasnya saat menggelar aksi tolak Revisi Undang-Undang (RUU) Penyiaran di Bundaran DPRD Jember, Jawa Timur, Kamis (16/5/2024). Wartawan yang tergabung dalam organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak RUU Penyiaran karena sejumlah pasal di dalamnya mengancam kebebasan pers di Indonesia.

Jumat , 24 May 2024, 23:12 WIB

RUU Penyiaran Dianggap Berpotensi Bungkam Pers

Wartawan dengan aksi teatrikal melakukan aksi unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran di Solo, Jawa Tengah, Selasa (21/5/2024). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap revisi Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang dinilai membatasi kebebasan pers dan kebebasan sipil hingga partisipasi publik.

Selasa , 21 May 2024, 18:55 WIB

In Picture: Jurnalis Gelar Aksi Teatrikal Tolak RUU Penyiaran

Senin , 20 May 2024, 15:36 WIB

Forum Bersama Jurnalis Sulawesi Tenggara Demo Tolak RUU Pers

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) didampingi (kiri ke kanan) Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Seskab Pramono Anung, Menkominfo Budi Arie Setiadi memukul hadroh dalam puncak peringatan Hari Pers National Tahun 2024 di Ecovention Hall, Ecopark, Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024). Dalam kegiatan yang mengangkat tema Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Merawat Keutuhan Bangsa tersebut Presiden Jokowi berpesan agar pers harus menjadi salah satu pilar penjaga demokrasi.

Sabtu , 18 May 2024, 00:59 WIB

Dewan Pers: RUU Penyiaran Upaya Kesekian Kali Berangus Kebebasan Pers di Indonesia

Sejumlah wartawan menabur bunga di atas papan nisan dan kartu pers sebagai wujud protes saat menggelar aksi penolakan RUU penyiaran, (ilustrasi)

Jumat , 17 May 2024, 13:10 WIB

Wartawan Lumajang Aksi Tutup Mulut untuk Tolak RUU Penyiaran

Sejumlah wartawan melakukan orasi sambil membawa poster berisi tuntutan saat menggelar aksi penolakan RUU penyiaran di depan gedung DPRD Kota Blitar, Jawa Timur, Jumat (17/5/2024). Sejumlah wartawan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Blitar Raya tersebut menolak keras draft rancangan undang-undang (RUU) penyiaran yang kini sedang di bahas oleh badan legislatif (Baleg) DPR RI, karena terdapat sejumlah pasal yang dinilai akan membungkam kerja jurnalisme, salah satunya mengenai pelarangan penyiaran jurnalisme investigasi.

Jumat , 17 May 2024, 12:31 WIB

In Picture: Aksi Jurnalis Tolak RUU Penyiaran

Jumat , 17 May 2024, 11:02 WIB

RUU Penyiaran Dapat Penolakan dari Puluhan Wartawan di Jember

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, memastikan Pemerintah akan terus mendukung dan menjamin kebebasan pers. Termasuk ungkap Budi Arie dalam peliputan investigasi

Menkominfo Jamin Kebebasan Investigasi Jurnalistik dalam Revisi UU Penyiaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Arie Setiadi memastikan Pemerintah akan terus mendukung dan menjamin kebebasan pers. Termasuk ungkap Budi Arie dalam peliputan-peliputan investigasi. Pernyataan Menteri Budi Arie untuk menjawab keresahan dan penolakan masyarakat dan Persatuan Wartawan Indonesia terhadap Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. "Sebagai mantan jurnalis, saya tentu berharap RUU Penyiaran tidak menimbulkan kesan...

Kamis , 16 May 2024, 07:50 WIB

‘Larangan Jurnalistik Investigasi Keblinger’

Rabu , 15 May 2024, 19:08 WIB

Fraksi PKS Sebut yang Dilarang di RUU Penyiaran adalah Infotainment yang Disiarkan Masif

DPR RI memastikan rancangan undang-undang (RUU) tentang penyiaran yang baru juga akan mengatur siaran di dunia sosial media agar ikut memberikan edukasi yang baik bagi masyarakat. (ilustrasi).

Jumat , 16 Jun 2023, 20:41 WIB

DPR RI Pastikan RUU Penyiaran Baru akan Atur Sosial Media

Rabu , 04 Nov 2020, 05:32 WIB

Mahfud MD Minta KPI Kawal Proses Pembahasan RUU Penyiaran

Suasana rapat paripurna DPR. (ilustrasi)Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Toriq Hidayat, menyayangkan digitalisasi siaran televisi di Indonesia kembali tertunda karena RUU Penyiaran yang diharapkan menjadi payung hukum untuk itu, dihentikan pembahasannya.

Jumat , 10 Jul 2020, 23:31 WIB

Legislator Ini Kesal Digitalisasi Siaran Televisi Tertunda

Menkominfo Rudiantara (baju putih) bersama Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid usai meresmikan program siaran televisi digital di perbatasan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Sabtu (31/8).

Senin , 02 Sep 2019, 08:01 WIB

Menkominfo: Siaran Televisi Digital Terhambat UU

Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI- Hanafi Rais

Selasa , 06 Feb 2018, 22:38 WIB

Hanafi: Pembahasan RUU Penyiaran Melebihi Tenggat Waktu

Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, memberikan keterangan pers sebelum rapat paripurna dimulai di Komplek Parlemen Senayan, Senayan, Jakarta, Selasa (9/1).

Kamis , 01 Feb 2018, 14:45 WIB

Pimpinan DPR: RUU Penyiaran Terlalu Lama Dibahas di Baleg

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Subagyo.

Kamis , 01 Feb 2018, 14:16 WIB

Baleg DPR Meminta Pembahasan RUU Penyiaran Ditunda

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta

Kamis , 01 Feb 2018, 12:56 WIB

Fraksi PKS Minta RUU Penyiaran Segera Disahkan

Pelajar tingkat Sekolah Dasar (SD) bermain terompah panjang saat mengikuti festival permainan tradisional anak Indonesia di Banda Aceh (ilustrasi)

Selasa , 19 Dec 2017, 12:31 WIB

Untuk Anak Indonesia, Tolak Tegas Iklan Rokok dan Pornografi

Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPI Agung Suprio (kanan)

Selasa , 24 Oct 2017, 01:06 WIB

Jika RUU Penyiaran tak Disahkan, Indonesia akan Tertinggal

Senin , 23 Oct 2017, 19:01 WIB

Peralihan Era Digital Penyiaran Terkendala RUU

Ilustrasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Sabtu , 21 Oct 2017, 18:59 WIB

RUU Penyiaran Terganjal Dua Isu Kritis

Sabtu , 21 Oct 2017, 15:58 WIB

Migrasi Siaran Analog ke Digital Jangan Rugikan Siapapun

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo.

Rabu , 04 Oct 2017, 17:57 WIB

RUU Penyiaran Berikan Ruang Bagi Iklan Rokok

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo terkait pembahasan RUU Penyiaran di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/4).

Koalisi Pencinta Penyiaran Sehat Tolak RUU Penyiaran

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Badan Legislatif (Baleg) mengubah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang telah dibuat oleh Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Koalisi Pecinta Penyiaran Sehat Indonesia menilai, itu tak sesuai semangat demokrasi dalam bidang penyiaran. Perwakilan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media), Puji Rianto mengatakan, ada lima alasan yang membuat draf revisi UU penyiaran pengganti UU...

Ahad , 09 Jul 2017, 17:19 WIB