#twk-pegawai-kpk

Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir

Senin , 30 Aug 2021, 16:37 WIB

Haedar Sindir Amendemen UUD 1945 Hingga TWK KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir menyampaikan pidato kebangsaan bertajuk '#Indonesia Jalan Tengah, Indonesia Milik Semua' dalam rangka kemerdekaan Indonesia ke-76, pada Senin (30/8) secara daring....

Rabu , 25 Aug 2021, 19:27 WIB

Soal TWK KPK, Komnas HAM Belum Dapat Jadwal Bertemu Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hingga kini belum menerima konfirmasi jadwal bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Oleh karenanya, Komnas HAM belum bisa mengomentari pernyataan sikap Presiden Jokowi terkait polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK. "Sampai hari ini, kami belum menerima konfirmasi jadwal untuk bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan...

Selasa , 24 Aug 2021, 21:59 WIB

Alexander Sebut Pandemi Hambat OTT dan Penyidikan KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengaku...

Selasa , 24 Aug 2021, 19:37 WIB

KPK: yang Membuat Merah, Kuning, Hijau Siapa?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku...

Selasa , 24 Aug 2021, 17:00 WIB

KPK: Penyidik tak Lolos TWK tidak Pengaruhi Penindakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Sabtu , 21 Aug 2021, 17:13 WIB

57 Pegawai Nonaktif KPK Laporkan Alexander Marwata ke Dewas

Komnas HAM RI menyampaikan Laporan Tim Penyelidikan Komnas HAM RI atas Dugaan Pelanggaran HAM dalam Alih Status Pegawai KPK melalui Asesmen TWK

Sabtu , 21 Aug 2021, 11:51 WIB

Dewas KPK Diminta Awasi Pelaksanaan Rekomendasi Komnas HAM

Diklat Bela Negara dan Wawasan kebangsaan yang diikuti sebanyak 18 pegawai KPK bertempat di Auditorium Merah Putih UNHAN RI, dinyatakan selesai pada Jumat (20/8).

Jumat , 20 Aug 2021, 22:11 WIB

18 Pegawai KPK Lulusan Diklat Bela Negara Diproses Jadi ASN

Jumat , 20 Aug 2021, 18:56 WIB

KPK Siapkan Pengangkatan 18 Pegawai Lulus Diklat Jadi ASN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron melambaikan

Jumat , 20 Aug 2021, 18:39 WIB

KPK Bakal Tetap Pecat Pegawai tak Lolos TWK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri

Jumat , 20 Aug 2021, 17:23 WIB

Firli: Kami Semua Insan KPK Jalankan Arahan Presiden

Upacara penutupan Diklat Bela Negara dan Wawasan kebangsaan yang diikuti sebanyak 18 pegawai KPK bertempat di Auditorium Merah Putih UNHAN RI, dinyatakan selesai pada Jumat (20/8).

Jumat , 20 Aug 2021, 14:09 WIB

In Picture: Penutupan Diklat Bela Negara Pegawai KPK

Jumat , 20 Aug 2021, 00:07 WIB

Komjen Firli Doakan 18 Pegawai KPK Lulus Diklat Bela Negara

Peneliti Iindonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana

Kamis , 19 Aug 2021, 17:42 WIB

ICW: Pernyataan Moeldoko Soal TWK Pegawai KPK Keliru

Selasa , 17 Aug 2021, 20:04 WIB

Komnas HAM Optimistis Rekomenasi Soal TWK Dijalankan KPK

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kanan) dan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam memberikan keterangan kepada wartawan terkait tidak dipenuhinya undangan pemeriksaan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Komnas HAM, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Senin , 16 Aug 2021, 15:28 WIB

Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK, Bola di Tangan Jokowi

Ombudsman RI telah menyampaikan hasil pemeriksaan terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK

Senin , 16 Aug 2021, 13:49 WIB

KPK Bersikeras tak Mau Ikuti Koreksi Ombudsman Soal TWK

Pakar: Putusan MA tak Pengaruhi Rekomendasi Ombudsman ke KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sepatutnya menolak tindakan korektif yang dilontarkan Ombudsman. KPK menuding Ombudsman telah melanggar hukum dengan memeriksa perkara yang tengah ditangani Mahkamah Agung (MA). "Sesuai Undang-Undang, Ombudsman menilai tindakan maladministrasi dari lembaga atau kementerian, tidak ada hubungannya dengan MA," kata Bivitri Susanti di Jakarta, Senin (9/8). Dia menjelaskan, MA...

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron melambaikan tangan sebelum memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/8/2021). KPK menyatakan keberatan atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN) melalui tes wawasan kebangsaan (TWK).

Jumat , 06 Aug 2021, 13:13 WIB

Penolakan Malaadministrasi TWK KPK yang tidak Mengejutkan

Rabu , 04 Aug 2021, 16:57 WIB

Ketua KPK Diminta Laksanakan Tindakan Korektif Ombudsman

Rabu , 04 Aug 2021, 13:14 WIB

Firli Diminta tak Abaikan Evaluasi Ombudsman Soal TWK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin pengusutan perkara rasuah tetap sah dilakukan meskipun penyelidik dan penyidik lembaga tersebut baru dikukuhkan dan disumpah. KPK menjelaskan, pegawai yang telah dilantik menjadi ASN sudah memiliki Surat Keputusan (SK) dengan pada Selasa (1/6) lalu. (Foto: Jubir KPK Ali Fikri)

Rabu , 04 Aug 2021, 07:11 WIB

Penyelidik dan Penyidik Baru Disumpah, Ini Kata KPK

Selasa , 03 Aug 2021, 16:44 WIB

Komnas HAM Tunda Penyampaian Rekomendasi TWK Pegawai KPK

Rabu , 28 Jul 2021, 19:14 WIB

Dewas Diminta Periksa Lagi Dugaan Pelanggaran Pimpinan KPK

Rabu , 28 Jul 2021, 12:59 WIB

Soal TWK, Febri: KPK Jangan Sampai tak Patuh Hukum

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam.

Selasa , 27 Jul 2021, 13:41 WIB

Komnas HAM Upayakan Rekomendasi TWK KPK di Awal Agustus

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Senin , 26 Jul 2021, 23:28 WIB

Pegawai KPK Ikut Diklat Tetap Perjuangkan Nasib Koleganya

Anggota Dewan Pengawas Albertina Ho (kanan)

Senin , 26 Jul 2021, 21:58 WIB

Albertina Ho Bantah Ikut Buat SK Penonaktifan 75 Pegawai KPK

Senin , 26 Jul 2021, 18:32 WIB

Pakar: Backdate MoU Kerjasama KPK-BKN Bertentangan Hukum

Senin , 26 Jul 2021, 05:39 WIB

Sederet Temuan Ombudsman Terkait Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean.

Sabtu , 24 Jul 2021, 00:05 WIB

Polemik TWK, Dewas: Pimpinan KPK Tak Langgar Etik

Jurnalis merekam sidang pembacaan putusan kodeetik penyidik KPK yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean saat keterangan pers yang disiarkan secara virtual di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/7/2021). Dewas KPK memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) karena menilai dugaan pelanggaran tidak cukup bukti, sehingga tidak bisa dilanjutkan ke sidang etik

Jumat , 23 Jul 2021, 21:57 WIB

In Picture: Dewas KPK Hentikan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran TWK

Jumat , 23 Jul 2021, 19:12 WIB

Dewas: Firli tak Sisipkan Pasal TWK ke Draf Peraturan KPK

Aktivis Greenpeace menembakan sunar laser yang bertuliskan #ReformasiHabisdiKorupsi saat menggelar aksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (28/6/2021). Aksi tersebut menyuarakan keadilan bagi 51 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan, juga menyampaikan pesan untuk menyelamatkan lembaga anti korupsi dari cengkraman oligarki.

Jumat , 23 Jul 2021, 18:40 WIB

Penegasan Dewas KPK Soal TWK yang Berbeda dengan Ombudsman

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyampaikan keterangan pers terkait pemeriksaan pimpinan KPK di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (15/6). Dalam keterangannya Komnas HAM akan melakukan penjadwalan ulang terkait pemeriksaan terhadap pimpinan KPK pada Kamis 17 Juni mendatang untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan pelanggaran HAM pada penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan KPK dalam proses alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Republika/Thoudy Badai

Akhir Juli, Komnas HAM Umumkan Hasil Penyelidikan TWK KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menargetkan rekomendasi terkait penyelidikan dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan keluar pada akhir bulan ini. Kesimpulan ini setelah Komnas HAM selesai memeriksa ahli pada pekan ini."Komnas HAM berharap seluruh data, fakta, dan informasi tersebut segera dirampungkan...

Kamis , 22 Jul 2021, 14:40 WIB