#mosi-tidak-percaya

Jumat , 08 Mar 2019, 15:14 WIB

Kepala LIPI: Jumlah Peneliti-Pegawai di LIPI Kurang Ideal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko menilai struktur di LIPI masih kurang ideal. Itu karena jumlah peneliti masih kurang seimbang dengan jumlah administrasi...

Jumat , 01 Mar 2019, 14:06 WIB

Tim Penyelaras Reorganisasi LIPI Sedang Bekerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses reorganisasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menuai polemik dari para peneliti utama dan profesor. Terkait hal ini, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengatakan sudah membentuk tim penyelaras untuk mengatasi masalah tersebut. Meskipun demikian, Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Ainun Naim mengatakan saat ini tim penyelaras masih bekerja untuk memberikan solusi. "Sudah kami bentuk tim yang...

Jumat , 01 Mar 2019, 13:18 WIB

Kepala LIPI: Reorganisasi untuk Pembenahan Manajemen LIPI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah profesor dan peneliti utama Lembaga...

Jumat , 01 Mar 2019, 13:03 WIB

Kepala LIPI Minta Para Peneliti Tunggu Tim Penyelaras

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah profesor riset dan peneliti utama...

Kamis , 28 Feb 2019, 22:53 WIB

Para Peneliti Minta Bertemu Jokowi Selesaikan Polemik LIPI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para profesor riset dan peneliti Lembaga...

Kamis , 28 Feb 2019, 20:11 WIB

65 Profesor dan Peneliti LIPI Keluarkan Mosi tidak Percaya

Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe dan istrinya Maithree.

Kamis , 05 Apr 2018, 09:19 WIB

PM Sri Lanka Selamat dari Mosi tidak Percaya

Rabu , 11 May 2016, 23:33 WIB

Dua Anggota Densus 88 Didemosi Akibat Kematian Siyono

Pedagang Pasar Sumber berdemo di kantor bupati Cirebon, Kamis (21/4). Mereka menolak dipindahkan ke lokasi pasar yang baru.

Kamis , 21 Apr 2016, 13:37 WIB

Pedagang Pasar Sumber Desak Dewan Keluarkan Mosi tak Percaya Bupati

Anggota DPD asal Maluku Utara Basri Samarra menunjuk kepada Pimpinan DPD saat melakukan interupsi pada sidang Paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/4). (Antara/M Agung Rajasa)

Rabu , 13 Apr 2016, 03:00 WIB

'Mosi Tidak Percaya tak Ada dalam Aturan DPD'

Sabtu , 13 Dec 2014, 13:08 WIB

Soal Konflik di DPR, Ketua MPR: Komunikasi Politiknya Buruk

Abraham Samad, Bambang Widjojanto, dan Johan Budi saat gelar barang bukti uang dalam pecahan Rupiah dan Dolar Singapura hasil operasi tangkap tangan Gubernur Riau Annas Maamun di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/9).(Republika/ Wihdan)

Kamis , 27 Nov 2014, 19:08 WIB

KPK Bantah Ada Perpecahan antara Pegawai dan Pemimpin

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP memperlihatkan naskah usai penandatanganan kesepakatan damai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

Selasa , 18 Nov 2014, 21:57 WIB

Ini Interupsi di Sidang Paripurna Pertama Setelah KMP dan KIH Islah

Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih berfoto bersama seusai penandatanganan kesepakatan damai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

Selasa , 18 Nov 2014, 20:41 WIB

Ini Hasil Paripurna Pertama Setelah Islah KIH dan KMP

Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono hadir di acara pembekalan Konvensi Capres Partai Demokrat di Jakarta, Rabu (11/9).

Senin , 17 Nov 2014, 16:19 WIB

KMP dan KIH Damai, Ibas Enggan Berpikir Negatif

Senin , 17 Nov 2014, 15:54 WIB

KMP-KIH Yakin Revisi UU MD3 Kelar Sebelum 5 Desember

Politikus PDIP Pramono Anung (kedua kiri) bersama Ketua Umum PAN Hatta Rajasa (kedua kanan) usai melakukan pertemuan tertutup di kediaman Hatta Rajasa, Jakarta, Rabu (12/11). (Republika/Agung Supriyanto)

Senin , 17 Nov 2014, 15:43 WIB

Sembilan Fraksi di DPR Tindak Lanjuti Kesepakatan Islah KIH-KMP

Singapura Ambil Keuntungan dari Kisruh Politik RI?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kalangan menilai Singapura mengambil keuntungan dari kisruh politik di Tanah Air. Namun Dubes Singapura untuk Indonesia Anil Kumar Nayar menegaskan justru sebaliknya, negeri jiran itu ingin politik Indonesia stabil. "Sebagai tetangga dekat, Singapura menginginkan kondisi politik dan ekonomi di Indonesia stabil. Karena jika terjadi kekisruhan, Singapura ikut kena dampaknya," kata Anil Kumar saat bertemu dengan Wakil...

Senin , 17 Nov 2014, 14:56 WIB

HNW: Kisruh di DPR Lumrah Terjadi

Senin , 17 Nov 2014, 13:43 WIB

Pimpinan DPR, KIH dan KMP Satu Meja Makan

Senin , 17 Nov 2014, 13:09 WIB

Pramono Beberkan Isi Lima Kesepakatan KMP dan KIH

Ketua MPR-RI, Zulkifli Hasan . (Republika/Agung Supriyanto)

Senin , 17 Nov 2014, 12:28 WIB

Ketua MPR: Tak Ada Lagi DPR A, DPR B

Senin , 17 Nov 2014, 12:05 WIB

Fadli Zon: Usulan KIH Soal Revisi UU MD3 tak Hilangkan Hak Anggota Dewan

Senin , 17 Nov 2014, 11:28 WIB

Ketua MPR: Hak DPR Milik Anggota, Bukan Komisi

Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham (tengah) didampingi Ketua Fraksi Setya Novanto (kanan) dan Wakil Bendahara Umum Bambang Soesatyo (kiri)

Jumat , 14 Nov 2014, 18:58 WIB

Gara-Gara KIH, Muncul Perdebatan Tajam di KMP

Dua kubu di DPR, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sepakat berdamai dalam pertemuan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/11). (Republika/Agung Supriyanto)

Jumat , 14 Nov 2014, 18:45 WIB

Revisi Hak Menyatakan Pendapat tak Ada dalam Kesepakatan Awal

Jumat , 14 Nov 2014, 18:40 WIB

KMP Isyaratkan Tolak Permintaan KIH

Jumat , 14 Nov 2014, 14:53 WIB

Untuk Ubah Hak DPR, KIH Harus Revisi UUD 1945

Kamis , 13 Nov 2014, 13:45 WIB

'Kita tak Ingin Jegal Pemerintah'

Kamis , 13 Nov 2014, 13:36 WIB

Nasdem: KIH Minta Hak DPR Terhadap Pemerintah tak di Tingkat Komisi

Kamis , 13 Nov 2014, 12:28 WIB

KIH Khianati Kesepakatan Damai?

Rabu , 12 Nov 2014, 12:54 WIB

Pramono Sebut Empat Poin untuk Akhiri Konflik KIH-KMP

Selasa , 11 Nov 2014, 19:45 WIB

PPP Dapat 3 Kursi, Kubu Romi Menerima Islah DPR

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara pelantikan Presiden di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/10). (AP/Mar Baker) )

Selasa , 11 Nov 2014, 19:40 WIB

Ingin DPR Islah tapi Prabowo Ragukan KIH?

Surya Paloh: Kita tidak Boleh Lemahkan Parlemen

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan, pemerintah yang kuat seharusnya juga didukung parlemen yang kuat. Bahkan tujuan bangsa akan tercapat jika semua partai menempatkan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. "Tidak boleh ada kepincangan di sana, ada check and balance yang diperlukan. Kita memerlukan pemerintahan yang kuat tapi tidak boleh melemahkan parlemen," kata...

Selasa , 11 Nov 2014, 15:55 WIB