#peraturan-pemerintah

Jumat , 31 May 2024, 09:21 WIB

Indonesia Godok Skema Aturan untuk Diaspora eks-WNI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia siap akui status eks-WNI lewat skema izin tinggal tetap. Berkaca dari skema serupa di India, peraturan pemerintah yang dipersiapkan akan memberikan hak serupa warga negara...

Selasa , 25 Oct 2022, 18:17 WIB

Ganjar: PP Pengupahan Mestinya Pertimbangkan Faktor Sosiologis

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengharapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meninjau kembali PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Harapan Gubernur ini didasarkan pada pertimbangan kondisi sosiologis masyarakat di daerah di Indonesia yang berbeda-beda dan beragam. "Saya masih berharap Kemendagri akan mereview kembali penggunaan PP Nomor 36 tahun 2021, sebab kondisi sosiologis masyarakat harus diperhatikan," ungkapnya, di Semarang,...

Jumat , 10 Jun 2022, 17:46 WIB

Harga Minyak Goreng Kemasan di Yogyakarta Masih Tinggi

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA – Harga minyak goreng kemasan masih tinggi...

Ahad , 19 Dec 2021, 13:35 WIB

Tunggu PP, Universitas Terbuka Siap Menjadi PTN Berbadan Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perjalanan panjang Universitas Terbuka (UT) untuk beralih...

Senin , 18 Jan 2021, 07:25 WIB

Kemhan Rekrut Komando Cadangan Setelah PP Terbit

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persiapan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk program Komponen...

Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berbincang sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7). Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, total pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan lembaga baru mencapai 37,6 persen.

Jumat , 20 Nov 2020, 11:53 WIB

Kemenkeu Paparkan Alasan PMN Baru Cair 37,6 Persen

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan saat ini tengah menyiapkan aturan turunan dari Undang-undang (UU) Cipta Kerja tersebut.

Jumat , 09 Oct 2020, 08:13 WIB

Kemenhub Siapkan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Wakil Presiden Maruf Amin saat teleconference dengan wartawan dari Rumah Dinas Wapres, Menteng, Jakarta, Kamis (26/3).

Kamis , 02 Apr 2020, 18:14 WIB

Wapres Pastikan Anies Jalankan PP dan Keppres Soal Covid-19

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji (tengah) menjelaskan terkait dampak yang terjadi di DIY akibat penyebaran covid-19

Rabu , 01 Apr 2020, 23:46 WIB

Pemda DIY Masih Kaji Tindak Lanjut PSBB di Wilayahnya

Menristek Dikti Mohamad Nasir saat berbincang dengan wartawan di Jakarta, Selasa (30/7).

Jumat , 16 Aug 2019, 23:58 WIB

Menristekdikti Sebut 14 PP Hambat Perekrutan Rektor Asing

Pedagang menunjukkan sejumlah produk yang dijual secara daring di Bandung, Jawa Barat, Rabu (31/10/18). Menurut data PPRO Payment dan E-Commerce Report tahun 2018, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan E-Commerce nomor satu tertinggi di dunia.

Rabu , 20 Feb 2019, 15:17 WIB

RPP E-Commerce Prioritaskan Produk Dalam Negeri

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengunjungi lokasi pelatihan 400 insinyur muda CPNS PUPR di Kantor Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, NTB.

Sabtu , 08 Dec 2018, 12:37 WIB

Peraturan Pemerintah Tentang Profesi Insinyur Dikebut

Rabu , 07 Feb 2018, 15:31 WIB

Mendagri Cabut 51 Peraturan Demi Dongkrak Investasi

Rabu , 11 Oct 2017, 06:15 WIB

Peraturan Pemerintah Holding Tambang Selesai Oktober 2017

Aksi buruh dalam menyambut Hari Buruh Internasional 2014, Kamis (1/5).

Rabu , 11 Nov 2015, 13:14 WIB

'Selamat Datang New Orde Baru'

Rabu , 04 Nov 2015, 04:43 WIB

Ganjar Pranowo Abaikan PP Pengupahan, Buruh Lega

Ribuan buruh dari berbagai aliansi se-Jabodetabek melakukan longmarch di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (30/10). (Antara/Sigid Kurniawan)

Rabu , 04 Nov 2015, 03:24 WIB

PP Pengupahan Dibentuk tanpa Terapkan Asas Keterbukaan

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan alias Aher.

Upah Minimum Provinsi Jabar 2016 Ditetapkan Rp 1,3 Juta

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengakui sudah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Jabar 2016 pada kisaran Rp 1,3 juta. Dengan nilai tersebut maka upah naik sekitar 11,5 persen dari UMK terendah tahun sebelumnya. "Hitung-hitunganan (UMP) sudah sesuai PP 78/2015," ujar Heryawan yang akrab disapa Aher kepada wartawan di Gedung Sate, Senin (2/11). Aher mengatakan UMP ini dikeluarkan terkahir kali...

Senin , 02 Nov 2015, 14:19 WIB

Sultan HB X: Upah DIY Gunakan UMK, Bukan UMP

Jumat , 30 Oct 2015, 17:55 WIB

Menteri Hanif: Jangan Demo, Tinggal Bobok Cantik Upah Sudah Beres

Para buruh yang tergabung dalam Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) membawa poster sambil meneriakkan tuntutannya saat berunjuk rasa menuntut upah layak, di Semarang Jateng, Senin (26/10). (Antara/R. Rekotomo)

Jumat , 30 Oct 2015, 15:50 WIB

Alasan Pemerintah Hitung Upah dengan Inflasi dan PDB Nasional

Ribuan buruh melakukan aksi jalan kaki bersama dari bundaran Patung Kuda menuju Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (1/9).

Selasa , 20 Oct 2015, 14:12 WIB

Ribuan Buruh Tolak Penerbitan RPP Pengupahan

Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri) didampingi Anggota Fraksi PAN Teguh Juwarno (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai memimpin rapat perdana Panitia Khusus Pelindo II di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/10).

Sabtu , 17 Oct 2015, 19:53 WIB

PP dan Permenaker Pengupahan Dinilai Cacat Hukum

Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka menyampaikan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) buruh saat konferensi pers tentang kenaikan upah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/9).

Sabtu , 17 Oct 2015, 19:45 WIB

Rieke: Cabut RPP dan Permenaker Pengupahan

Jumat , 16 Oct 2015, 13:00 WIB

Tolak Rumusan Upah, Buruh akan Kembali Demo

Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah), Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri (kiri) dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kanan) memberikan keterangan pers soal paket kebijakan ekonomi jilid IV di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/10).

Kamis , 15 Oct 2015, 20:39 WIB

Begini Formulasi Perhitungan Upah Buruh yang Baru

Selasa , 03 Mar 2015, 17:10 WIB

Jokowi Keluarkan PP Atur Aceh

Jumat , 12 Dec 2014, 11:35 WIB

Ini Peraturan Pemerintah Tentang Pengangkatan Wagub

Sabtu , 06 Dec 2014, 13:19 WIB

Miras Oplosan Diminta Dilarang Melalui Aturan Pemerintah

Rabu , 20 Aug 2014, 18:54 WIB

Dokter: Peraturan Aborsi Harus Ketat

Selasa , 19 Aug 2014, 21:03 WIB

Soal 'PP Aborsi', Menkes: Dokter Harus Tunduk pada Undang-Undang

Selasa , 19 Aug 2014, 20:41 WIB

Kemenkes: Prinsip Hukum 'PP Aborsi' Sudah Benar

Selasa , 19 Aug 2014, 20:33 WIB

Menkes: Sebagai Katolik, Saya Tidak Akan Melakukan Aborsi

Jumat , 15 Aug 2014, 18:27 WIB

'Aborsi Akibat Perkosaan di Luar Wewenang Dokter'

IDI Takkan Pakai Pasal Akibat Perkosaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 61/2014 tentang kesehatan reproduksi salah satunya isinya pemerintah melegalkan aborsi dengan syarat, satu pertimbangan medis bagi ibu dan bayi, kedua kehamilan akibat perkosaan.Pada PP tersebut Pasal 31 dikatakan: (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis; atau b. kehamilan akibat perkosaan. Dan, lebih khusus dalam ayat (2)-nya dikatakan:...

Kamis , 14 Aug 2014, 17:01 WIB