#presidential-threshold

Ketua DPP Partai Golkar Munas Ancol Ace Hasan Syadzily.

Sabtu , 22 Jul 2017, 16:35 WIB

Golkar tak Nyaman dengan PAN di Koalisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily menanggapi sikap manuver Partai Amanat Nasional (PAN) yang berbeda dengan koalisi partai pendukung pemerintah berkaitan Undang-undang Pemilu. Meski menghargai...

Ketua DPR Setya Novanto (kanan) menerima laporan Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy (kiri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7).

Sabtu , 22 Jul 2017, 15:16 WIB

DPR Minta MK Beri Tenggat Pendaftaran Gugatan UU Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID. JAKARTA--Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) progresif dalam menangani perkara gugatan uji materi pasal berkaitan Undang-undang Pemilu yang baru disahkan DPR dan Pemerintah. Hal ini agar gugatan ke MK tidak menggangu tahapan-tahapan Pemilu 2019 yang akan dimulai resmi pada Oktober 2017 dan tahapan penyelenggara Pemilu pada Agustus."Saya pengin MK progresif tidak terlalu konservatif...

Sabtu , 22 Jul 2017, 14:03 WIB

UU Pemilu Dicurigai demi Jokowi, DPR: Terlalu Paranoid

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Partai koalisi pendukung pemerintah tidak sepakat jika...

Sabtu , 22 Jul 2017, 14:02 WIB

Perludem: UU Pemilu Buka Peluang Calon Tunggal Pilpres 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi...

Sabtu , 22 Jul 2017, 13:24 WIB

PKB Dukung PT 20 Persen untuk Jaga Kesolidan Koalisi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa...

Ketua DPR Setya Novanto (kedua kiri), bersama pimpinan DPR mengikuti rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/7).

Sabtu , 22 Jul 2017, 07:53 WIB

Akademisi: PT 20 Persen Mudahkan Rakyat Pilih Presiden

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Univ Andalas Feri Amsari memberikan paparan dalam diskusi di Jakarta, Ahad (5/3).

Sabtu , 22 Jul 2017, 07:11 WIB

Pusako Universitas Andalas Ikut Gugat UU Pemilu

Law and Human Rights Minister Yasonna H Laoly

Jumat , 21 Jul 2017, 21:31 WIB

Govt is ready to face judicial review of new election law

Jumat , 21 Jul 2017, 20:16 WIB

President Jokowi to honor decision on general election bill

Jumat , 21 Jul 2017, 19:23 WIB

Penjelasan PKB Dukung PT 20 Persen pada Saat Akhir

Deretan kursi kosong usai ditinggal aksi walk out soleh F-Gerindra, F-PKS, F-Demokrat, dan F-PAN saat Rapat Paripurna ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/7).

Jumat , 21 Jul 2017, 18:37 WIB

Aksi Walk Out Gerindra Direstui Prabowo

Four political party factions walked out of the plenary meeting on Thursday (July 20).

Jumat , 21 Jul 2017, 16:53 WIB

DPR passes general election bill into law

Deretan kursi kosong yang ditinggalkan anggota empat fraksi DPR yang melakukan walkout pada sidang paripurna pengesahan RUU Pemilu.

Jumat , 21 Jul 2017, 15:18 WIB

PPP: PT 20 Persen Hindarkan Presiden 'Tersandera'

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani (kedua kiri).

Jumat , 21 Jul 2017, 14:27 WIB

PPP: Kekhawatiran Calon Tunggal Berlebihan

Ketua DPR RI Setya Novanto (kiri) bersama Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memimpin Rapat Paripurna ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/7).

Jumat , 21 Jul 2017, 13:56 WIB

Ini Alasan Fahri Hamzah Dampingi Setnov Sahkan UU Pemilu

Menkumham Yasonna Laoly (kanan) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (kiri) mengikuti rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/7).

Jumat , 21 Jul 2017, 13:46 WIB

Yasonna: Walk Out dan Gugat UU Pemilu Sah Saja

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah

Jumat , 21 Jul 2017, 13:29 WIB

Fahri Hamzah Yakin Uji Materi UU Pemilu Menang di MK

Mendagri Tjahjo Kumolo menyalami anggota DPR RI usai Rapat Paripurna ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/7).

Presidential Threshold 20 Persen Kemunduran Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi parlemen menjadi catatan buruk dalam nalar demokrasi dan konstitusi. Pengesahan ambang batas pencapresan itu dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi kemunduran demokrasi. Peneliti Politik dari LIPI Firman Noor mengatakan ambang batas pencapresan 20 persen merupakan langkah mundur atau setback bagi upaya penciptaan kemandirian pemerintah. "Ini...

Ketua Pansus Pemilu Lukman Eddy menyerahkan laporan Pansus Pemilu kepada Pimpinan Sidang saat rapat paripurna pengambilan keputusan RUU Pemilu di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/7).

Kamis , 20 Jul 2017, 20:55 WIB

Empat Fraksi Minta Pengambilan Keputusan RUU Pemilu Ditunda

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Benny Kabur Harman.

Kamis , 20 Jul 2017, 14:59 WIB

Demokrat Tetap Inginkan Presidential Threshold Nol Persen

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) berbincang dengan Pimpinan Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto (kiri), Lukman Edy (kedua kanan) dan Ahmad Riza Patria (kanan) sebelum rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).

Kamis , 20 Jul 2017, 14:52 WIB

Paripurna Diskors, RUU Pemilu Kemungkinan Di-voting

Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani (tengah) saat memberikan keterangan pers di Ruang Rapat Fraksi Gerindra, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/5

Kamis , 20 Jul 2017, 13:40 WIB

Gerindra Konsisten Tolak Presidential Threshold

Rapat Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Mei lalu. (Ilustrasi)

Rabu , 19 Jul 2017, 21:25 WIB

Pembahasan RUU Lamban Bisa Pengaruhi Kualitas Pemilu

Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI John Pieris (kiri).

Rabu , 19 Jul 2017, 21:10 WIB

Senator Ini Prediksi Hanya Ada Dua Calon di Pilpres 2019

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

Rabu , 19 Jul 2017, 20:22 WIB

Demokrat Intensif Lakukan Lobi Jelang Putusan RUU Pemilu

Selasa , 18 Jul 2017, 21:00 WIB

Golkar Wajibkan Anggota Fraksi Hadiri Paripurna RUU Pemilu

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni

Selasa , 18 Jul 2017, 20:38 WIB

Perludem: Presidential Treshold Rawan Digugat ke MK

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah) didampingi Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu Lukman Edy (kanan) dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rufinus Hutauruk (kiri) memberikan keterangan kepada awak media seusai rapat kerja dengan Pansus RUU Pemilu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7) malam.

Rabu , 12 Jul 2017, 08:12 WIB

DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu

Selasa , 11 Jul 2017, 16:03 WIB

Tjahjo: Ambang Batas Capres yang Sudah Baik Dipertahankan

Senin , 10 Jul 2017, 22:37 WIB

Ini Kata Mendagri Soal Pasal Presidential Threshold

Senin , 10 Jul 2017, 22:14 WIB

Pansus Pemilu Sebut Minimal Empat Isu Diputus Malam Ini

Senin , 10 Jul 2017, 21:22 WIB

Wakil Ketua DPR: Debat Ambang Batas Capres Capai Titik Jenuh

Senin , 10 Jul 2017, 01:26 WIB

Golkar Tetap PT 20 Persen, 10-15 Apa Bedanya?

Sabtu , 08 Jul 2017, 16:40 WIB

Existing presidential threshold is good enough: Tjahjo

Rapat Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Tiga Aspek dalam Pembahasan Presidential Threshold

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Partai Hanura Rufinus Hotmaulana Hutauruk mengatakan pembahasan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam revisi Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilu harus memperhatikan tiga aspek. Yaitu, filosofi, sosiologi, dan yuridis. Rufinus mengatakan pembahasan ambang batas pencalonan presiden tidak bisa hanya dilihat dari aspek konstitusi atau yuridis. "Kalau kita melihat proses diskusi di...

Deputy Chairman of the Special Team Yandri Susanto

Rabu , 28 Jun 2017, 17:19 WIB