#hizbut-tahrir-indonesia

Sabtu , 21 Oct 2017, 06:51 WIB

Perppu Ormas, Menkumham: Ini Soal Kedaulatan Negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasona Laoly mengatakan, pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas atas dasar untuk melindungi kedaulatan negara. Organisasi Kemasyarakat sudah semestinya tidak bileh...

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria

Jumat , 20 Oct 2017, 06:51 WIB

Gerindra Pertanyakan Peran Pemerintah Bina Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria mempertanyakan peran pembinaan pemerintah terhadap Ormas. Pasalnya, Riza mengatakan, selama ini pemerintah bukan malah membina dan membantu mensinergikan Ormas untuk pembangunan bangsa, justru mengeluarkan Perppu Ormas yang dinilai banyak memiliki kekurangan. "Pemerntah itu kan harusnya membimbing, membina bahkan membantu Ormas-Ormas, karena Ormas-Ormas ini adalah anak-anak bangsa yang...

Kamis , 19 Oct 2017, 19:25 WIB

Pemerintah Desak Perppu Ormas Jadi Undang-Undang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga dan Kementerian Pemerintah terkait yang...

Kamis , 19 Oct 2017, 17:27 WIB

Wakil Ketua DPR: Perppu Ormas Diputuskan Pekan Depan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan...

Rabu , 11 Oct 2017, 17:36 WIB

Gerindra Bangun Komunikasi Tolak Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli...

Kamis , 05 Oct 2017, 21:02 WIB

Fadli Zon: Pembahasan Perppu Ormas Perlu Undang HTI

Politikus PKB sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy.

Kamis , 05 Oct 2017, 20:50 WIB

PKB Setuju Pemberlakuan Perppu Ormas Setelah Direvisi

Chairman of Commission II of the House of Representatives Zainudin Amali (right).

Kamis , 05 Oct 2017, 03:30 WIB

Discussing Perppu Ormas, DPR to invite former HTI leaders

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria.

Rabu , 04 Oct 2017, 19:42 WIB

'Tak Fair Jika Semua Lembaga Negara Jadi Bagian Pemerintah'

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria memberikan paparannya saat Diskusi Media di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (3/10).

Rabu , 04 Oct 2017, 18:59 WIB

Bahas Perppu Ormas, DPR tak Tunggu Putusan MK

Rabu , 04 Oct 2017, 18:09 WIB

Perppu Ormas Dianggap Bentuk Arogansi Kekuasaan

Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan memberi sambutan saat acara pembukaan Bimbingan Teknis Nasional Partai Amanat Nasional (PAN), Jakarta, Kamis (21/9).

Rabu , 04 Oct 2017, 18:02 WIB

PAN Ingin Perppu Ormas tak Timbulkan Kekhawatiran

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kanan)

Rabu , 04 Oct 2017, 17:23 WIB

DPR Minta Kapolri dan Panglima TNI Hadir Bahas Perppu Ormas

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara (kedua kiri) mengikuti Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10). Raker tersebut membahas penjelasan Pemerintah terhadap penetapan Perppu Ormas.

Rabu , 04 Oct 2017, 16:22 WIB

Ini Alasan Dua Menteri tak Hadir di DPR Bahas Perppu Ormas

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membacakan keterangan saat sidang Judicial Review atas Perppu Ormas di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/8). Hari ini, Perppu Ormas mulai dibahas di DPR.

Rabu , 04 Oct 2017, 16:14 WIB

Mendagri Yakin Perppu Ormas Diterima oleh DPR

Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily (kanan).

Rabu , 04 Oct 2017, 14:24 WIB

Bahas Perrpu Ormas, Komisi II Undang NU dan Muhammadiyah

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim Anggota MK lainnya memimpin jalannya sidang lanjutan Perppu Ormas di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (2/10).

Senin , 02 Oct 2017, 23:15 WIB

Guru Besar: Ketentuan Pidana di Perppu Ormas Perlu Dikritisi

Suasana sidang lanjutan uji materi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2107 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (14/9).

Perppu Ormas Dinilai Sah karena Hal Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli dari pihak terkait Forum Advokat Pengawal Pancasila dan Sekretariat Advokat Nasional Indonesia dalam sidang uji materi Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas, Kores Tambunan menilai terbitnya Perppu Ormas sudah tepat sesuai Undang-undang karena negara sudah dalam keadaan genting. Kores yang berprofesi advokat ini memaparkan dalam persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa tolok ukur...

Jumat , 08 Sep 2017, 15:06 WIB

Hanura: Pembubaran Ormas Harus Tetap Melalui Pengadilan

Jumat , 08 Sep 2017, 14:04 WIB

PPP: Kader Akar Rumput Menolak Perppu Ormas

State Constitutional Court expert Margarito Kamis

Kamis , 07 Sep 2017, 18:25 WIB

HTI video playback not symbolize urgency of Perppu Ormas

Kamis , 07 Sep 2017, 05:18 WIB

Video HTI Dinilai Lemahkan Opini Penerbitan Perppu Ormas

Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis berbicara sebagai ahli dalam sidang lanjutan uji materi terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan ( Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (6/9).

Kamis , 07 Sep 2017, 00:10 WIB

Pakar Pertanyakan Peristiwa Genting Pemicu Perppu Ormas

Juru bicara HTI Ismail Yusanto (kiri), didampingi Kuasa Hukum Yusril Ihza Mahendra saat menghadiri sidang Judicial Review atas Perppu Ormas di Gedung MK, Jakarta, Rabu (30/8).

Rabu , 06 Sep 2017, 12:35 WIB

Yusril Minta Hakim Tayangkan Kembali Video Muktamar HTI

Rabu , 30 Aug 2017, 20:26 WIB

Di Sidang MK, Yusril Protes Pemutaran Video Muktamar HTI

Jumat , 25 Aug 2017, 14:23 WIB

Menristekdikti: Saya Perintahkan Rektor Data Dosen Ikut HTI

Kamis , 24 Aug 2017, 00:45 WIB

ACTA concerns about 'domino effects' of Perppu Ormas

Lawyer Yusril Ihza Mahendra (left) with his client, former spokesperson of HTI Ismail Yusanto (right), at the Constitutional Court, Monday (August 7).

Selasa , 22 Aug 2017, 19:06 WIB

Yusril advises mass organizations to unite in rejecting the Perppu

Selasa , 22 Aug 2017, 06:06 WIB

Yusril: Para Pihak Penolak Perppu Ormas Rapatkan Barisan

Pengunjuk rasa dari sejumlah ormas Islam melakukan aksi di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Selasa (18/7). Aksi itu untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Ormas.

Jumat , 18 Aug 2017, 20:19 WIB

Aksi Penolakan Perppu Ormas Kembali Digelar di Medan

Kamis , 17 Aug 2017, 15:13 WIB

Rektor Undana: Ada Dosen dan Mahasiswa Jadi Pengurus HTI

Jumat , 11 Aug 2017, 06:25 WIB

Akademisi: Pemda Sulbar Perlu Rangkul Kader HTI

Jumat , 11 Aug 2017, 03:02 WIB

Govt to disband several mass organisations

Wakil Ketua MK Anwar Usman (tengah0, didampingi anggota MK Suhartoyo (kiri), dan I Dewa Gede Palguna saat memimpin sidang sidang uji materi Perppu Ormas di Gedung MK, Senin (7/8).

Kamis , 10 Aug 2017, 21:39 WIB

PP Muhammadiyah Bersikap Tegas Soal Perppu Ormas

Perppu Ormas Kembali Digugat di MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Empat organisasi kemasyarakatan dan sejumlah perseorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan uji materi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon yang dalam sidang pendahuluan ini diwakili oleh 20 orang kuasa hukum, menjelaskan bahwa hak konstitusional para pemohon telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan a quo."Karena prosedur penetapan Perppu Nomor...

Senin , 07 Aug 2017, 15:08 WIB