Agung Laksono

Ketum Golkar Apresiasi Keputusan Setya Novanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar kubu Munas Ancol, Agung Laksono mengapresiasi langkah Setya Novanto mundur dari kursi Ketua DPR. Menurut Agung ini langkah ksatria, sebelum Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan, Setya Novanto sudah lebih dulu menyatakan mundur."Ya saya apreasiasi dan saya hormati keputusan Novanto. Ini langkah ksatria. Saya harap ini bisa menjadi langkah baru untuk terciptanya...

Ketua DPR Setya Novanto usai mengikuti Sidang perkara dugaan pelanggaran kode etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) secara tertutup di Kompleks Parlemen, Senanyan, Jakarta, Senin (7/12).

Rabu , 16 Dec 2015, 22:09 WIB

Setnov Dijatuhi Sanksi Sedang

Ketua DPR Setya Novanto usai mengikuti Sidang perkara dugaan pelanggaran kode etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) secara tertutup di Kompleks Parlemen, Senanyan, Jakarta, Senin (7/12). (Republika/Rakhmawaty La'lang)

Rabu , 16 Dec 2015, 21:35 WIB

Setnov Mundur Agar tak Ada Lagi Kegaduhan

Setya Novanto

Rabu , 16 Dec 2015, 21:09 WIB

MKD: Kita Berakhir dengan Happy Ending

Setya Novanto

Rabu , 16 Dec 2015, 20:49 WIB

Ini Alasan Setnov Mundur

Jusuf Kalla

Rabu , 16 Dec 2015, 20:41 WIB

JK Sebut Manuver Golkar-Gerindra Menarik

Ketua DPR Setya Novanto (Setnov).

Rabu , 16 Dec 2015, 20:34 WIB

Mahfud MD: Setya Novanto Sudah Mundur

Setya Novanto

Rabu , 16 Dec 2015, 20:15 WIB

JK Nilai Kejagung akan Lebih Mudah Usut Novanto

Ketua DPR Setya Novanto usai mengikuti Sidang perkara dugaan pelanggaran kode etik Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) secara tertutup di Kompleks Parlemen, Senanyan, Jakarta, Senin (7/12).

Junimart: Sanksi Sedang Lebih Dimungkinkan untuk Setnov

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Junimart Girsang mengatakan, jika sanksi berat diberikan kepada Setya Novanto, maka bisa jadi tidak ada pencopotan jabatan atau status anggota DPR Setya Novanto. Sebab, semua hasil sanksi berat diberikan kepada panelis, selain itu waktu yang dibutuhkan juga cukup lama hingga 90 hari dan sidang paripurna. "Kalau sanksi berat maka akan...

Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Rabu , 16 Dec 2015, 19:23 WIB

Istana Tetap Berharap MKD Dengarkan Suara Rakyat

Jusuf Kalla

Rabu , 16 Dec 2015, 19:19 WIB

JK: Setya Novanto Harus Mundur

Jusuf Kalla

Rabu , 16 Dec 2015, 19:12 WIB

JK: Buat Apa Ada Panel?