Aktivis dari Koalisi Kawal RUU Pilkada melakukan unjuk rasa menolak RUU Pilkada tidak langsung di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/9). (Republika/ Wihdan).

Jumat , 19 Sep 2014, 14:33 WIB

Pengamat: Pilkada Langsung Tidak Mahal

Pemotongan Anggaran (ilustrasi)

Rabu , 21 May 2014, 18:17 WIB

Subsidi Sektor Lain Harus Dipangkas

Bank Indonesia

Rabu , 16 Apr 2014, 13:46 WIB

Pengamat: Idealnya Jumlah Bank 80 Buah

Redenominasi

Ahad , 13 Apr 2014, 14:28 WIB

Redenominasi Rupiah Harus Ditunda

Partai Islam

Sabtu , 29 Mar 2014, 13:40 WIB

Pengamat: Partai Berbasis Agama Bernasib Suram

Logo PKS

Ahad , 16 Mar 2014, 15:48 WIB

'PKS Hanya Incar Kursi Cawapres'

Joko Widodo (kiri) bersama Megawati Sukarno Putri di Jakarta.

Rabu , 05 Mar 2014, 14:14 WIB

Megawati 'Check Sound' Jokowi Calon Presiden

Pertamina

Pemerintah Harus Berikan Potongan Dividen kepada Pertamina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sepakat memberikan potongan bagian dividen kepada negara bank-bank badan usaha milik negara (BUMN). Langkah tersebut dinilai tidak adil, karena hanya sektor perbankan saja yang mendapatkan keistimewaan tersebut.Pengamat Energi Kurtubi mengatakan, pemerintah tidak konsisten memberikan kemudahan bagi perusahaan negara. ''Tidak hanya bank, Pertamina juga harus diberikan potongan dividen,'' kata dia kepada ROL, Senin (24/2).Menurut Kurtubi, kebijakan...

Ekspor-impor (ilustrasi)

Pengamat: PPh Impor Tak Efektif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah berencana untuk menaikan pengenaan tarif pajak penghasilan Pasal 22 atau PPh impor terhadap perusahaan dengan angka pengenal importir (API) menjadi 7,5 persen dari sebelumnya 2,5 persen. Pengamat menilai hal tersebut tidak akan efektif menekan impor.Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, mengatakan pajak barang jadi tidak akan berefektif menekan impor. “Orang...

Ditjen Pajak

Rabu , 10 Apr 2013, 09:18 WIB

Pengamat: 'Nakalnya' Petugas Pajak Sulit Dihapus

Pembakaran Polres OKU

Ahad , 10 Mar 2013, 16:17 WIB

Pengamat: TNI Kian Dianaktirikan Negara

Komisi Pemilihan umum menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi partai politik di Gedung KPU, Jakarta, Senin (7/1/2012) .

Kamis , 07 Mar 2013, 16:32 WIB

Pakar: Menangkan PBB, Putusan PTTUN Mengikat

Anas Urbaningrum

Selasa , 26 Feb 2013, 13:17 WIB

'Kasus Anas Berkah Bagi Pengamat'

Corruption Eradication Commission (KPK) is an extraordinary government law-enforcement body set up at the end of 2003 to fight corruption. (illustration)

Senin , 25 Feb 2013, 15:34 WIB

KPK Periksa Diri Sendiri, Pengamat Bilang Wajar

Jokowi dan Megawati

Kamis , 21 Feb 2013, 10:45 WIB

Pengamat: Jokowi Jadi Dagangan Politik PDIP

Syarif Hasan

Ahad , 17 Feb 2013, 13:29 WIB

Syarief Hasan: Jangan Dengarkan Pengamat

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berbicara saat memberikan pembekalan kader di kediamannya, Cikeas, Jawa Barat, Ahad (18/3)malam. Pertemuan ini membicarakan persoalan bangsa, termasuk rencana kenaikan BBM.

Rabu , 06 Feb 2013, 17:30 WIB

'SMS SBY Bukti Demokrat Bukan Partai Modern'