Gedung Mahkamah Konstitusi

Kamis , 31 Oct 2013, 20:46 WIB

MK Tolak Gugatan Muda-Harjo di Pilkada Kubu Raya

Akil Mochtar

Jumat , 25 Oct 2013, 02:46 WIB

Majelis Kehormatan Periksa Akil Mochtar, Jumat

Refly Harun

Kamis , 24 Oct 2013, 18:39 WIB

Refly: Perppu MK Usik Parpol

Gedung KPK

Kamis , 24 Oct 2013, 13:54 WIB

Wakil Bupati Gunung Mas Lepas Tangan Soal Suap

Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah (kanan) dan Sekjen Tjahjo Kumolo (kiri)

Rabu , 23 Oct 2013, 14:55 WIB

Soal Atut, PDIP: Kita Tak Perlu Terburu-Buru

Anggota DPR Fraksi Golkar, Aziz Syamsuddin.

Senin , 21 Oct 2013, 23:58 WIB

DPR: Perppu MK Belum Bisa Diterima Atau Ditolak

Refly Harun

Sabtu , 19 Oct 2013, 23:15 WIB

Tiga Alasan Refly Dukung Perppu MK

Gedung Mahkamah Konstitusi

Sabtu , 19 Oct 2013, 21:30 WIB

Pakar: Perppu MK Kehilangan Momentum

Anggota Komisi Hukum DPR RI, Syarifudin Sudding

Hanura Nilai Pertimbangan Perppu MK Tak Masuk Akal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR menilai pertimbangan yang dipakai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menerbitkan Perppu No 1/2013 tidak masuk akal. "Terutama terlihat pada poin b konsideran perppu tersebut," kata Anggota Komisi III DPR Syarifudin Suding di Jakarta, Sabtu (19/10). Di situ disebutkan, salah satu pertimbangan diterbitkannya perppu untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi, akibat adanya kemerosotan integritas dan...

Susilo Bambang Yudhoyono

Sabtu , 19 Oct 2013, 18:06 WIB

SBY Siap Berdiskusi dengan MK

Gedung KPK

Jumat , 18 Oct 2013, 11:18 WIB

KPK Periksa Anggota KPU Gunung Mas

 Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar (kiri) dan para Hakim Konstitusi lainnya pada sidang pleno khusus pengucapan sumpah jabatan Ketua MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/8). ( Republika/Adhi Wicaksono)

Rabu , 16 Oct 2013, 21:50 WIB

Hakim Konstitusi Bantah Ikut Terima Suap

Akil Mochtar

Rabu , 16 Oct 2013, 17:57 WIB

Status Tersangka Akil Mochtar Bertambah

Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin

Rabu , 16 Oct 2013, 16:35 WIB

Menkumham Minta DPR Tak Tolak Perppu MK

Refly Harun

Ahad , 13 Oct 2013, 23:48 WIB

Empat Pola Suap Pemilukada di MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar sebelum melakukan tes urine di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (6/10).

Ahad , 13 Oct 2013, 22:15 WIB

ICW Usul Sengketa Pemilukada Tetap di MK

Juru Bicara KPK Johan Budi

Ahad , 13 Oct 2013, 21:07 WIB

KPK Akan Telusuri Aliran Rekening Akil Mochtar

Refly Harun

Ahad , 13 Oct 2013, 20:56 WIB

Refly Harun: MK Dijadikan Kotak Sampah

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar sebelum melakukan tes urine di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (6/10).

Majelis Kehormatan Akan Periksa Akil di KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Kehormatan sudah merencanakan untuk memeriksa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) non-aktif Akil Mochtar. Untuk itu, Majelis Kehormatan harus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akil sudah ditahan di Rutan KPK sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengurusan sengketa dua Pemilukada, Rabu (3/10). Karenanya, Majelis Kehormatan harus meminta izin lembaga antirasuah itu sebelum melakukan pemeriksaan terhadap...

Dipo Alam

Jumat , 11 Oct 2013, 23:43 WIB

Soal Mahfud dan Jimly, Seskab: Malu Saya

Dipo Alam

Jumat , 11 Oct 2013, 23:39 WIB

Seskab: Mestinya Hakim MK Itu Diam Saja

  Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah saat tiba di gedung KPK untuk memenuhi panggilan KPK di Jakarta, Jumat (11/10).     (Republika/Prayogi)

Jumat , 11 Oct 2013, 23:31 WIB

KPK Tak Konfrontasi Atut dengan Adiknya

  Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah saat tiba di gedung KPK untuk memenuhi panggilan KPK di Jakarta, Jumat (11/10).     (Republika/Prayogi)

Jumat , 11 Oct 2013, 23:04 WIB

Diperiksa KPK 8 Jam, Atut: Terima Kasih, Ya

Adnan Buyung Nasution

Jumat , 11 Oct 2013, 16:41 WIB

Alasan Adnan Bela Wawan

Adnan Buyung Nasution

Jumat , 11 Oct 2013, 16:38 WIB

Adnan Buyung: Susi Dekat dengan Akil Mochtar

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi

Kamis , 10 Oct 2013, 23:49 WIB

Solusi Mendagri Soal Penanganan Sengketa Pilkada

Gamawan Fauzi

Kamis , 10 Oct 2013, 23:30 WIB

Soal Putusan MK Terdahulu, Mendagri: Sudahlah...