#full-day-school

Wapres M. Jusuf Kalla buka bersama dengan anak asuh Rumah Yatim di kediamannya Jl. Brawijaya Raya No. 6, Jakarta Selatan.

Selasa , 20 Jun 2017, 19:49 WIB

JK: Persiapan Lima Hari Sekolah Butuh Setahun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, penerapan kebijakan lima hari sekolah membutuhkan persiapan yang cukup matang. Dia menyebutkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan dengan matang...

Selasa , 20 Jun 2017, 18:51 WIB

Mendikbud: Aturan Penguatan Pendidikan Karakter Diperbaiki

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegaskan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah tetap berlaku sambil menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).Muhadjir mengatakan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 akan tetap dijalankan, tetapi statusnya dinaikkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres). Ia menegaskan tidak ada pembatalan sampai...

Selasa , 20 Jun 2017, 17:27 WIB

Komisi X Harap Perpres Soal LHS Melalui Kajian Mendalam

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah...

Selasa , 20 Jun 2017, 17:20 WIB

PBNU Minta Perpres Fokus ke Pendidikan Penguatan Karakter

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU),...

Selasa , 20 Jun 2017, 16:57 WIB

'Hanya Sekuler Radikal Yang Hapus Pendidikan Agama'

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, mengatakan...

Ketua MUI Maruf Amin (kanan) dan Mendikbud Muhadjir Effendy (kiri) memberikan keterangan pers terkait Program Sekolah Limah Hari, di Istana Negara, Senin (19/6).

Selasa , 20 Jun 2017, 16:40 WIB

Mendikbud Tegaskan Aturan Hari Sekolah Tetap Berjalan

Sekjen DPP PPP, Romy Romahurmuziy (kiri), dan Sekertaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi (kanan)

Selasa , 20 Jun 2017, 10:13 WIB

PPP Puji Langkah Presiden Terkait Lima Hari Sekolah

Siswa sekolah dasar berjalan menuju ruang kelas mereka saat hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru.

Selasa , 20 Jun 2017, 09:02 WIB

Komisi X Nilai LHS tak Bisa Diterapkan Tahun Ajaran Ini

Sejumlah siswa sekolah dasar berangkat ke sekolah menaiki mobil angkut dan motor di Jayengan, Banyuwangi, Jawa Timur. (ilustrasi)

Selasa , 20 Jun 2017, 02:14 WIB

Susun Penguatan PPK, Kemendikbud Libatkan Kementerian Lain

Selasa , 20 Jun 2017, 01:57 WIB

Pemerintah Perkuat PPK dengan Perpres

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir

Senin , 19 Jun 2017, 23:57 WIB

PP Muhammadiyah Dukung Kebijakan Lima Hari Sekolah

Senin , 19 Jun 2017, 21:00 WIB

PBNU Apresiasi Presiden Soal Sekolah 8 Jam

Senin , 19 Jun 2017, 19:18 WIB

Ma'ruf: Presiden Tingkatkan Regulasi Sekolah Lima Hari

Senin , 19 Jun 2017, 16:34 WIB

Permendikbud Lima Hari Sekolah Sesuai Hasil Rapat Terbatas

Senin , 19 Jun 2017, 15:22 WIB

Permen Sekolah Lima Hari akan Diperkuat Perpres

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjawab pertanyaan anggota Komisi X DPR dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/6).

Senin , 19 Jun 2017, 01:30 WIB

500 SMA/SMK di Jabar Siap Terapkan Sekolah Lima Hari

Murid-murid Madrasah Nurul Bahri (Ilustrasi)

Ahad , 18 Jun 2017, 16:35 WIB

Gus Yusuf: Para Kiai Khawatir akan Kebijakan LHS

Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ledia Hanifa Amaliah

Penerapan Jam Sekolah Perlu Perhatikan Faktor Sosial Budaya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifah menilai Permendikud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah kurang memperhatikan faktor sosial budaya. Hal itu mengomentari kebijakan lima hari sekolah (LHS) yang rencananya akan diterapkan pada tahun ajaran 2017/2018 pada sekolah yang siap. "Perhatikan faktor sosial kultural lain," kata dia dalam diskusi Ribut-ribut Fullday School di Jakarta, Sabtu (17/6). Ia...

Guru mengenalkan metode pengajaran melalui Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) kepada siswa siswi Sekolah Dasar Negeri 1 Jatikulon, Kudus, Jawa Tengah.

Ahad , 18 Jun 2017, 04:34 WIB

Kemendikbud Jelaskan Delapan Jam Belajar dalam Kebijakan FDS

Sabtu , 17 Jun 2017, 16:13 WIB

Belajar 8 Jam Sudah Diterapkan Banyak Sekolah Favorit

Sejumlah siswa Sekolah Dasar (ilustrasi)

Sabtu , 17 Jun 2017, 13:32 WIB

Ini Kata Peneliti Pendidikan Soal Sekolah Delapan Jam

Sabtu , 17 Jun 2017, 13:24 WIB

Kemendikbud: LHS tak Tambah Jam Belajar di Sekolah

Sabtu , 17 Jun 2017, 12:50 WIB

Full Day School Sebaiknya Pertimbangkan Daerah Lain

Seorang guru mengajar di kelas. (ilustrasi)

Sabtu , 17 Jun 2017, 12:02 WIB

Kabupaten Ini tak Terapkan 5 Hari Sekolah karena Kurang Guru

Wakil Sekertaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), DR. H. Amirsyah Tambunan

Sabtu , 17 Jun 2017, 06:26 WIB

MUI Dorong Kemendikbud dan PBNU Dialog Terkait LHS

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan

Sabtu , 17 Jun 2017, 05:50 WIB

Ketua MPR Setuju Kebijakan Lima Hari Sekolah

Sabtu , 17 Jun 2017, 05:15 WIB

LHS Diharap Jangan Tabrakan dengan Madrasah Diniyah

Sabtu , 17 Jun 2017, 04:24 WIB

Sultan Harap LHS Disesuaikan dengan Kesiapan Sekolah

Sabtu , 17 Jun 2017, 03:30 WIB

LHS Diusulkan Diterapkan di Perkotaan Terlebih Dahulu

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise

Sabtu , 17 Jun 2017, 02:12 WIB

Kebijakan LHS Diharap Perhatikan Faktor Geografis

Sabtu , 17 Jun 2017, 01:11 WIB

Penerapan Kebijakan Lima Hari Sekolah Harus Fleksibel

Sejumlah siswa Sekolah Dasar (SD) berjalan sambil membawa soal-soal setelah pelaksanaan uji coba ujian nasional. (ilustrasi)

Sabtu , 17 Jun 2017, 00:26 WIB

PBNU Terbuka Bahas Kebijakan 'Lima Hari Sekolah'

Jumat , 16 Jun 2017, 19:30 WIB

40 Jam Kerja Berlaku Mulai Tahun Ajaran Baru

Jumat , 16 Jun 2017, 19:20 WIB

Kemendikbud tak akan Paksakan 'Lima Hari Sekolah'

Kemendikbud Ubah Aturan Mengenai Jam Mengajar Guru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengubah peraturan kewajiban guru untuk mengajar selama 24 jam sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi menjadi kewajiban 40 jam kerja dalam seminggu. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Sumarna Surapranata dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat, menyatakan ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah...

Jumat , 16 Jun 2017, 12:25 WIB